Penggeledahan menandai penyidikan mulai bergerak
Korupsi Pelabuhan Pulau Baai adalah dugaan tindak pidana dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian, termasuk pelaksanaan kewajiban pandu tunda di perairan wajib pandu. Kejati Bengkulu menggeledah enam kantor perusahaan di Kota Bengkulu pada Selasa, 3 November 2026, sebagai bagian dari penyidikan perkara yang diduga berlangsung pada 2020 hingga 2024. Penggeledahan itu dijalankan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 21 Oktober 2026. Langkah ini penting, tetapi belum membuktikan kesalahan pihak mana pun: penyitaan dan pemeriksaan merupakan bagian dari upaya menguji dugaan melalui bukti. Dalam perkara jasa kepelabuhanan Bengkulu ini, perhatian utama semestinya tertuju pada bagaimana kewajiban layanan dijalankan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan apakah negara kehilangan penerimaan.
Enam kantor yang digeledah terkait dengan PT Sarana Sukses Maritim, PT Orion Sukses Perkasa, PT Gema Mutiara Marina, PT Bahtera Cipta Manunggal, PT Duri Rejang Berseri, dan PT Samudera Sarana Floresma. Lokasinya tersebar di Kecamatan Gading Cempaka, Selebar, dan Kampung Melayu. Penyidik menyatakan penggeledahan menjadi langkah awal untuk mengumpulkan alat bukti dan mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan jasa pelabuhan selama empat tahun tersebut. Karena penyidikan masih berjalan, daftar perusahaan yang kantor-kantornya digeledah tidak boleh diperlakukan sebagai daftar pihak yang telah terbukti bersalah.
Dokumen dan perangkat elektronik menjadi kunci
Dari enam lokasi, penyidik menyita dokumen serta barang elektronik. Barang yang disebutkan meliputi telepon genggam, laptop, flashdisk, dan berkas yang berkaitan dengan perkara. Pengamanan bahan-bahan ini dapat membantu penyidik menelusuri catatan transaksi dan komunikasi, meski isi maupun nilai pembuktiannya belum dijelaskan secara terbuka. Karena itu, ukuran kemajuan perkara bukan banyaknya barang yang dibawa dari kantor, melainkan apakah bukti tersebut dapat memperjelas proses pengelolaan jasa, kewajiban pandu tunda, dan aliran manfaat yang diduga diterima perusahaan tertentu.
Kejati Bengkulu menyebut penyidikan masih berada pada tahap pendalaman dan penggeledahan sebagai langkah awal. Sikap itu penting untuk menjaga batas antara dugaan dan kesimpulan hukum. Berkas serta bukti elektronik baru bermakna ketika diuji, dicocokkan, dan dikaitkan dengan perbuatan yang sedang diselidiki. Publik patut menunggu penjelasan lanjutan mengenai hasil pemeriksaan barang bukti dan perkembangan penyidikan, tanpa menganggap penggeledahan sebagai penetapan kesalahan.
Potensi kerugian negara mencapai Rp10,5 miliar
Penyidik memperkirakan kerugian negara sebesar Rp10.523.011.932, atau sekitar Rp10,5 miliar. Angka ini memberi perkara tersebut bobot serius, tetapi masih berupa perkiraan dalam penyidikan, bukan putusan pengadilan. Menurut keterangan penyidik, dugaan penyimpangan berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pandu tunda oleh KSOP Kelas III Pulau Baai; sejumlah perusahaan diduga memperoleh keuntungan sementara negara mengalami kerugian. Hubungan antara kewajiban yang disebut tidak dijalankan dan angka kerugian negara pelabuhan itu perlu dibuktikan dengan rinci. Transparansi tentang metode penghitungan akan membantu publik memahami dasar angka tersebut tanpa mendahului proses hukum.
Penyidikan kini perlu menjawab bagaimana kewajiban pandu tunda berlaku di wilayah perairan wajib pandu Pulau Baai, bagaimana pelaksanaannya pada periode 2020–2024, dan bagaimana nilai kerugian dihitung. Kejati Bengkulu menyatakan masih mendalami dugaan penyimpangan untuk mengungkap perkara secara terang. Kelanjutan yang paling meyakinkan ialah penjelasan berbasis bukti tentang hasil pemeriksaan dokumen dan perangkat elektronik, disertai proses hukum yang adil bagi semua pihak.
Kesimpulan: bukti harus menguatkan dugaan
Penggeledahan enam kantor, penyitaan berkas dan perangkat elektronik, serta taksiran kerugian sekitar Rp10,5 miliar menandai langkah penting dalam pengusutan dugaan korupsi Pelabuhan Pulau Baai. Namun, besarnya angka dan banyaknya lokasi tidak menggantikan pembuktian. Fokus berikutnya harus pada keterkaitan bukti dengan dugaan kewajiban pandu tunda yang tidak dilaksanakan, keuntungan yang diperoleh, dan kerugian negara yang dihitung. Kesimpulannya, perkara ini layak diawasi dengan serius, tetapi penilaian bersalah harus menunggu hasil penyidikan dan proses hukum.
