Sekolah Rakyat Papua: Mendefinisikan Ulang Akses Pendidikan
Sekolah Rakyat Papua adalah program pendidikan inovatif yang dirancang pemerintah provinsi untuk memperluas akses pendidikan terpencil bagi anak daerah terpencil dan anak dari keluarga kurang mampu melalui model sekolah yang fleksibel, tidak bergantung sepenuhnya pada pembangunan fisik bangunan, dan dapat memulai kegiatan belajar dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di komunitas setempat.
Di balik gagasan ini ada keberanian politik yang jarang terlihat: pemerintah provinsi mendorong perluasan program Sekolah Rakyat (SR) agar hadir di seluruh kabupaten/kota dan secara eksplisit menargetkan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Gubernur Mathius D. Fakhiri menyatakan harapan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki Sekolah Rakyat, sementara pemerintah provinsi mengarahkan percepatan pembangunan SR untuk anak-anak yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses. Ini bukan program tambahan, melainkan pernyataan sikap bahwa hak belajar tidak boleh menunggu selesainya infrastruktur megah.
Strategi Tanpa Menunggu Gedung: Keberanian Mengubah Urutan Prioritas
Keputusan paling penting dalam sekolah rakyat Papua adalah memutar urutan prioritas: pembelajaran dimulai dahulu, tembok menyusul kemudian. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak harus menunggu seluruh fasilitas fisik bangunan selesai, dan program sudah dijalankan sejak tahun sebelumnya di sejumlah kabupaten dengan fasilitas yang ada. "Namun, kita tidak bisa menunggu terbangun dulu fisik bangunannya, sejak awal tahun 2026 kita sudah mulai menjalankan program ini dengan fasilitas yang ada," ujar Gubernur Matius D. Fakhiri.
Pendekatan ini menggoyang mentalitas lama yang menganggap sekolah bermutu selalu identik dengan gedung permanen. Dalam konteks akses pendidikan terpencil, menunggu sempurna berarti mengabaikan satu generasi anak daerah terpencil. Dengan memulai kelas menggunakan fasilitas seadanya, pemerintah mengirim pesan tegas: waktu anak lebih berharga daripada kecanggihan bangunan. Ini adalah program pendidikan inovatif yang tidak malu mengakui bahwa ruang belajar bisa sementara, tetapi hak belajar tidak boleh sementara.
Menyasar Anak Daerah Terpencil dan Keluarga Kurang Mampu
Di mana letak keberpihakan Sekolah Rakyat? Pada sasaran yang dipilih. Pemerintah provinsi secara jelas menyatakan bahwa percepatan pembangunan SR ditujukan untuk anak-anak Papua yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses. Gubernur Fakhiri menilai Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang putus sekolah dan tinggal di daerah terpencil.
Ini penting karena anak daerah terpencil sering kali terperangkap oleh kombinasi hambatan: jarak jauh ke sekolah formal, biaya transportasi, dan ketiadaan sarana. Dengan menghadirkan sekolah rakyat Papua lebih dekat ke area-area yang sudah terbuka, pemerintah berharap banyak anak yang selama ini tidak mampu bersekolah akhirnya punya jalan masuk menuju ruang belajar. Program ini bukan sekadar penambahan sekolah, melainkan intervensi yang sengaja diarahkan untuk memutus siklus ketertinggalan di wilayah terpencil.
Skala, Lokasi, dan Target Waktu: Seberapa Serius Program Ini?
Pertanyaan kunci terhadap program pendidikan inovatif seperti ini adalah: seberapa besar dan seberapa cepat? Menurut Gubernur Matius D. Fakhiri, terdapat usulan pembangunan Sekolah Rakyat di 9 kabupaten/kota, dan tiga lokasi sudah mulai terbangun pada 2026, yaitu di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, dan Kota Jayapura. Pembangunan berikutnya akan diarahkan ke Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, dan Supiori, dengan lahan di Maribu disiapkan sebagai lokasi untuk Kabupaten Jayapura.
Ini menunjukkan bahwa sekolah rakyat Papua tidak berhenti pada satu dua proyek percontohan. Fakhiri berharap seluruh Sekolah Rakyat di provinsi tersebut dapat terbangun pada tahun 2027. Di tengah tantangan ketersediaan lahan, strategi memulai pembelajaran sebelum gedung selesai menjadi cara cerdas menjaga momentum. Penjadwalan yang jelas, meski ambisius, adalah sinyal keseriusan: akses pendidikan terpencil tidak lagi dianggap proyek pinggiran, tetapi prioritas yang diikat dengan target waktu konkret.
Mengapa Model Sekolah Rakyat Layak Dipertahankan dan Direplikasi
Melihat seluruh desainnya, Sekolah Rakyat bukan hanya proyek lokal, tetapi model kebijakan yang layak dijadikan rujukan. Pemerintah provinsi mendorong perluasan program SR agar hadir di seluruh wilayah sebagai cara memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan memulai kegiatan belajar lebih awal, program ini membuktikan bahwa keterbatasan infrastruktur tidak harus menjadi alasan penundaan.
Konklusinya tegas: jika kita serius pada hak anak untuk belajar, maka logika program harus diubah dari “bangun dulu, belajar kemudian” menjadi “belajar sekarang, bangun sambil berjalan”. Sekolah rakyat Papua menunjukkan bahwa keberanian mengubah urutan inilah yang membuka akses pendidikan terpencil dan memberi harapan baru bagi anak daerah terpencil yang selama ini tertinggal. Tantangannya ke depan bukan sekadar menyelesaikan gedung, tetapi menjaga kualitas, keberlanjutan, dan memastikan setiap kelas yang sudah dibuka tetap hidup dan relevan bagi komunitasnya.
