Pemekaran Daerah Otonomi: Jawaban Atas Keterbatasan Pemerintahan yang Terlalu Jauh
Pemekaran daerah otonomi adalah kebijakan memisahkan sebagian wilayah dari daerah induk untuk membentuk daerah otonomi baru, dengan tujuan utama mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi administrasi lokal, dan mempercepat pembangunan daerah di kawasan yang selama ini terhambat oleh luas wilayah, jarak, serta kompleksitas tata kelola pemerintahan yang terlalu terkonsentrasi di satu pusat kekuasaan administratif. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana ini kembali menguat, bukan sekadar sebagai ambisi politik, melainkan sebagai strategi mengatasi ketimpangan pelayanan antara pusat kabupaten dan wilayah pinggiran. Di balik jargon “daerah otonomi baru”, ada kegelisahan yang nyata: warga yang harus menempuh perjalanan panjang untuk urusan administrasi dasar, potensi ekonomi yang belum tergarap, dan pemerintah lokal yang mulai menyadari bahwa ukuran kabupaten kadang menjadi beban, bukan keunggulan.
Banggai: Ketika Luas Wilayah Menjadi Penghambat Layanan Publik
Di Banggai, Bupati Amirudin secara terbuka menyebut kabupatennya terlalu luas dan layak dimekarkan menjadi empat daerah otonomi baru. Ia membandingkan, "Banggai saja dengan provinsi di Jawa, Banggai lebih besar, maka layak Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi empat daerah kabupaten". Usulan itu bukan sekadar soal peta, tetapi soal kedekatan layanan: proses administrasi dan pembangunan dinilai akan berjalan lebih cepat jika pusat pemerintahan tidak terlalu jauh dari warga. Luwuk dipandang berpotensi menjadi kota, sementara Bunta Bersaudara, Batui-Toili, dan Balantak Bersaudara disiapkan sebagai calon kabupaten baru. Namun, bupati sadar pemekaran daerah otonomi tidak bisa didorong hanya dengan keinginan politik. Syarat penduduk, luas, hingga kemandirian fiskal harus terpenuhi, dan di sinilah tantangan sesungguhnya. Potensi sumber daya alam dan investasi disebut sebagai penopang kemampuan fiskal calon daerah otonomi baru.
Desain Besar: Dari Kabupaten Pecahan ke Provinsi Baru Banggai Bersaudara
Ambisi Banggai tidak berhenti di pemekaran kabupaten. Bupati Amirudin menggagas desain besar pembentukan provinsi baru di kawasan Banggai Bersaudara, dengan empat daerah yang dipandang siap: Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Una-Una. "Layaknya berdiri harus ada lima kabupaten penunjang. Nah, saat ini sudah ada empat daerah", ujarnya, menandai bahwa satu daerah lagi perlu disiapkan untuk melengkapi persyaratan. Menariknya, dorongan ini ditegaskan bukan untuk memisahkan diri dari provinsi induk, melainkan mempercepat proses administrasi dan pembangunan agar lebih dekat ke warga. Morowali dan Morowali Utara bahkan diposisikan tetap sebagai penopang provinsi induk karena aturan melarang provinsi baru lebih besar dari provinsi asal. Di titik ini, pemekaran daerah otonomi tampil sebagai strategi politik-teritorial yang mengutamakan efektivitas tata kelola, bukan simbol pemisahan.
Sangsaka di Kutai Timur: Pemekaran Sebagai Jawaban atas Jarak dan Potensi Ekonomi
Kisah serupa muncul di Kutai Timur. Wakil Bupati Mahyunadi menerima audiensi Forum Pengawal Daerah Otonomi Baru Sangsaka—meliputi Sangkulirang, Kaliorang, Kaubun, Karangan dan Sandaran—untuk membahas rencana pemekaran wilayah pesisir. Pemerintah daerah mengaku berkomitmen mengawal proses yang sudah diusulkan sejak 2014 sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah berpotensi besar. Masalah utamanya lagi-lagi adalah jarak: "Jarak tempuh masyarakat menuju ibu kota kabupaten (Sangatta) sangat jauh hingga harus menginap, sehingga efisiensi pelayanan administrasi menjadi alasan mendasar pemekaran ini". Dengan luas 35.747,50 km² dan 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan, Kutai Timur adalah contoh klasik kabupaten terlalu luas untuk diurus dari satu pusat. Sangsaka sendiri punya sumber daya alam kuat—batu bara, semen, sawit, kelautan—yang diproyeksikan menopang Pendapatan Asli Daerah serta menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara.
Efisiensi Administrasi Lokal atau Sekadar Memperbanyak Daerah?
Dari Banggai hingga Sangsaka, argumen utama pemekaran daerah otonomi berputar pada efisiensi administrasi lokal dan akselerasi pembangunan daerah. Kepala daerah menegaskan pemekaran bukan keinginan memisahkan diri, melainkan untuk mendekatkan proses administrasi dan pembangunan kepada masyarakat. Namun, pertanyaannya: apakah memperbanyak daerah otonomi baru otomatis meningkatkan kualitas layanan? Tanpa kemandirian fiskal, pemekaran berisiko hanya menciptakan struktur birokrasi baru yang tetap bergantung pada pusat. Langkah-langkah seperti penyusunan kajian akademis, penetapan batas wilayah, hingga Rapat Dengar Pendapat sebelum pembentukan panitia khusus di Kutai Timur menunjukkan bahwa setidaknya ada upaya serius memenuhi syarat dan mengurangi risiko pemekaran yang serampangan. Pada akhirnya, pemekaran layak didorong sebagai strategi, tetapi hanya jika desain kelembagaan, kapasitas ekonomi, dan partisipasi masyarakat berjalan seiring, bukan saling meninggalkan.
