Deklarasi yang berubah menjadi polemik
Mahasiswa gadungan adalah peserta yang berpura-pura mewakili status mahasiswa tanpa benar-benar tercatat sebagai mahasiswa, terutama ketika atribut kampus dipakai untuk memberi kesan legitimasi. Kasus ini mencuat setelah peserta beralmamater dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Bundaran HI mengaku dibayar dan bukan mahasiswa. Acara yang digelar Polda Metro Jaya pada Kamis, 29 Oktober 2026, dihadiri sekitar 100 orang dari unsur TNI-Polri dan masyarakat, termasuk konten kreator Willie Salim serta Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, yang turut menyampaikan sambutan apresiasi.
Keterlibatan Raffi dalam acara itu tidak membuktikan bahwa ia mengetahui atau terlibat dalam dugaan penggunaan peserta bayaran. Namun, kehadirannya membuat polemik cepat menyeret namanya ketika pengakuan peserta beredar. Di sinilah persoalannya melampaui satu orang: deklarasi yang membawa nama mahasiswa semestinya dapat menjelaskan siapa pesertanya dan atas kapasitas apa mereka hadir. Tanpa kejelasan, pesan tentang kepemudaan mudah tertutup oleh pertanyaan mengenai kredibilitas acara.
Pengakuan peserta memicu sorotan
Pria yang memperkenalkan diri sebagai Dino kemudian mengklarifikasi bahwa nama aslinya Bayu Setiadi dan ia bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira). Bayu mengatakan ia datang atas undangan sebuah komunitas, menerima bayaran, dan mendapat almamater tanpa mengetahui asal-usulnya. Ia juga meminta maaf atas kegaduhan yang mengaitkan kampus tersebut dengan dirinya. Fakta ini membuat istilah mahasiswa gadungan bukan sekadar tudingan warganet: setidaknya dalam kasus Bayu, status dan keterlibatannya dijelaskan langsung olehnya.
Klarifikasi itu tetap perlu ditempatkan secara tepat. Sumber yang tersedia menjelaskan pengakuan Bayu, tetapi tidak menerangkan siapa yang membayar, berapa jumlahnya, atau sejauh mana praktik serupa terjadi di antara peserta lain. Karena itu, kesimpulan bahwa seluruh deklarasi diisi peserta bayaran tidak berdasar. Yang jelas, penggunaan atribut tanpa pemeriksaan memadai membuka ruang bagi satu kasus untuk merusak kepercayaan terhadap acara dan menimbulkan kesan bahwa identitas mahasiswa dapat dipinjam begitu saja.
Kampus menolak pencatutan almamater
Tanggapan kampus menunjukkan mengapa almamater kampus bukan atribut netral. Keluarga Mahasiswa Universitas Terbuka meminta bantuan publik mengidentifikasi seorang perempuan yang terlihat mengenakan almamater kuning UT. Organisasi itu mengingatkan bahwa pemakaian tanpa kejelasan status dan kepentingan dapat mencederai nama baik serta marwah kampus. Sikap tersebut bukan sekadar urusan seragam: ketika atribut institusi tampil dalam acara publik, penonton dapat mengira pemakainya benar-benar mewakili civitas akademika.
Undira menegaskan pria dalam video viral bukan bagian dari civitas akademikanya. Bayu kemudian menyebut dirinya bukan mahasiswa kampus itu dan meminta maaf. Sementara itu, seorang perempuan bernama Sari terlihat mengenakan almamater Bina Sarana Informatika dalam kegiatan demonstrasi tandingan bersama Willie Salim dan Raffi Ahmad. Pihak kampus disebut sedang mencari perempuan tersebut untuk dimintai klarifikasi. Tanggapan-tanggapan ini memperlihatkan bahwa organisasi mahasiswa dan kampus harus meluruskan keterkaitan yang belum terverifikasi, sekaligus mengingatkan bahwa atribut kampus perlu digunakan dengan tanggung jawab.
Kredibilitas acara tak boleh diabaikan
Kasus Bundaran HI semestinya mendorong penyelenggara menjelaskan proses undangan, pemeriksaan identitas peserta, dan asal atribut yang dipakai. Tanpa penjelasan itu, kampus yang namanya tercetak pada almamater dipaksa menghadapi dampak reputasi, sementara tokoh yang hadir ikut terseret dalam arus polemik. Kehadiran Raffi Ahmad adalah fakta yang relevan untuk memahami mengapa perhatian publik meluas, tetapi bukan bukti keterlibatannya dalam dugaan peserta bayaran.
Pada akhirnya, deklarasi yang mengatasnamakan pemuda dan mahasiswa hanya layak dipercaya jika identitas serta afiliasi pesertanya jelas. Penggunaan almamater tanpa izin atau kepastian status bukan perkara kosmetik; tindakan itu berisiko mengaburkan siapa yang benar-benar berbicara atas nama kampus. Penyelenggara perlu memberi keterangan yang transparan, dan peserta maupun komunitas perlu memastikan atribut yang dikenakan tidak menyesatkan. Itulah cara memulihkan kepercayaan—bukan dengan membiarkan sorotan berhenti pada nama Raffi Ahmad.
