Pengakuan peserta mengubah sorotan acara
Deklarasi Sumpah Pemuda adalah kegiatan publik yang membawa nama mahasiswa untuk menyampaikan semangat persatuan dan komitmen generasi muda, sehingga identitas peserta dan cara mereka dilibatkan ikut menentukan kredibilitasnya. Acara di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober 2026, menjadi sorotan setelah Bayu Setiadi alias Dino mengaku bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara dan hadir setelah menerima undangan komunitas serta bayaran. Pengakuan itu menimbulkan pertanyaan yang lebih besar daripada kehadiran seorang peserta: apakah penyelenggara memastikan bahwa massa yang tampil benar-benar mewakili mahasiswa? Tanpa jawaban yang transparan, pesan persatuan dalam deklarasi berisiko tenggelam oleh keraguan tentang siapa yang hadir dan mengapa. Bayu juga mengatakan almamater UNDIRA yang dikenakannya diberikan oleh pihak lain tanpa penjelasan asal-usulnya. Jadi, polemik ini bukan sekadar urusan citra acara, melainkan menyangkut penggunaan identitas kampus dan kepercayaan publik.
Klarifikasi figur publik belum menjawab soal pengerahan
Kehadiran Raffi Ahmad dan Willie Salim ikut menarik perhatian karena keduanya tampil dalam acara yang kemudian dikaitkan dengan dugaan massa bayaran, bersama unsur Polda Metro Jaya dan TNI. Raffi menyatakan ia datang untuk memenuhi undangan yang diterima pada malam sebelumnya dan tidak terlibat dalam perencanaan teknis maupun pengerahan peserta. Willie membantah menerima bayaran untuk hadir dan meminta maaf karena tidak memeriksa latar belakang penyelenggara secara mendalam. Klarifikasi ini penting untuk membatasi dugaan keterlibatan pribadi mereka, tetapi belum menjawab pertanyaan utama: siapa yang mengundang dan membayar peserta, serta atas dasar apa mereka diminta hadir? Selebritas yang menerima undangan untuk acara publik patut memeriksa siapa penyelenggaranya dan bagaimana kegiatan itu dijalankan. Kehadiran mereka memberi bobot perhatian; karena itu, kehati-hatian sebelum tampil bukan tuntutan berlebihan, melainkan tanggung jawab terhadap publik.
Almamater bukan atribut bebas pakai
Polemik tidak berhenti pada pengakuan Bayu. Seorang peserta bernama Sari juga disorot karena terlihat mengenakan almamater Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), meski disebut bukan mahasiswa aktif kampus tersebut. Dosen UBSI Ziko Harnadi menyayangkan penggunaan atribut itu dan menilai kejadian tersebut berpotensi merusak reputasi kampus. Kritiknya diarahkan kepada pihak yang diduga membayar orang untuk berpura-pura menjadi mahasiswa, bukan kepada Sari; Ziko mempertanyakan siapa yang mengeluarkan uang untuk itu. Sikap tersebut tepat: seseorang yang menerima atribut dari pihak lain tidak otomatis menjadi sumber masalah utama. Almamater adalah penanda afiliasi, bukan kostum untuk membuat sebuah deklarasi tampak lebih representatif. Penyelenggara seharusnya memastikan persetujuan kampus dan keabsahan klaim peserta sebelum membiarkan atribut institusi tampil di ruang publik.
Transparansi harus lebih kuat daripada slogan
Klarifikasi Raffi dan Willie menjelaskan posisi mereka, sedangkan kritik dosen UBSI menyoroti risiko pencatutan almamater. Namun keduanya belum menggantikan penjelasan dari penyelenggara tentang dugaan peserta berbayar. Di sinilah inti persoalannya: deklarasi yang mengatasnamakan mahasiswa harus terbuka mengenai siapa yang mengundang peserta dan apakah mereka hadir sebagai mahasiswa, anggota komunitas, atau tamu. Bayu menyatakan mengikuti acara berdasarkan undangan komunitas dan menerima bayaran, serta mengaku tidak mengetahui asal-usul almamater yang dikenakannya. Fakta itu layak ditanggapi secara hati-hati, tanpa mengubah dugaan mengenai pihak yang membayar menjadi kepastian. Penyelenggara juga perlu menghormati institusi pendidikan dengan tidak menggunakan atributnya tanpa izin. Pada akhirnya, Deklarasi Sumpah Pemuda hanya dapat membawa pesan persatuan jika pelaksanaannya jujur. Tanpa keterbukaan tentang peserta dan atribut kampus, slogan besar akan kalah oleh keraguan yang seharusnya bisa dicegah.
