Target 8 Persen: Ambisi Gubernur Yulius dan Titik Berangkat Sulut
Target pertumbuhan ekonomi Sulut 8 persen pada 2028 adalah rencana strategis pemerintah daerah yang menggabungkan optimalisasi sumber daya alam dan peningkatan PAD untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis keunggulan lokal, dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan yang sudah terbentuk saat ini. Gubernur Yulius Selvanus secara terbuka menyatakan optimisme bahwa Sulawesi Utara mampu menembus angka tersebut bila seluruh potensi kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, dan pertambangan dikelola secara maksimal dan bertanggung jawab. Ambisi ini bukan sekadar slogan politik; ia datang pada saat pertumbuhan ekonomi Sulut triwulan II berada di 5,42 persen, yang menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari basis ini, pemerintah berupaya menjadikan angka 8 persen bukan mimpi, tetapi hasil dari keputusan fiskal dan tata kelola yang konsisten.
Optimalisasi Sumber Daya Alam: Berkah atau Potensi Masalah?
Jantung roadmap menuju target 8 persen 2028 jelas bertumpu pada optimalisasi sumber daya alam. Sulut memiliki portofolio kekayaan alam yang lebar: laut, ikan, lahan pertanian, hutan, dan mineral. Yulius menempatkan sektor mineral, khususnya Wilayah Pertambangan Rakyat, sebagai salah satu pengungkit utama, dengan 63 blok WPR yang sudah disetujui kementerian teknis. Potensi ini menggoda karena bisa mengubah wajah pertumbuhan ekonomi Sulut jika dikelola rapi. Namun, ketergantungan pada ekstraksi mineral selalu membawa dilema: antara dorongan pertumbuhan ekonomi daerah dan risiko eksploitasi yang merusak lingkungan serta menimbulkan konflik sosial. Fokus pemerintah pada pengawasan dan pengelolaan yang baik harus dibaca kritis: tanpa standar keberlanjutan yang tegas, target pertumbuhan bisa mengorbankan kualitas hidup yang justru ingin ditingkatkan.
Peningkatan PAD Sulawesi Utara: Pilar Fiskal Menuju 8 Persen
Selain mengandalkan ekspansi sektor riil, strategi Yulius terang‑terangan menempatkan peningkatan PAD Sulawesi Utara sebagai pilar utama. Ia memperkirakan, dari sektor mineral saja, PAD berpotensi menembus sekitar Rp5 triliun jika pengelolaan dan pengawasan dilakukan optimal. Dalam skenario pemerintah, bila total PAD bisa mencapai Rp8 triliun pada 2028, maka akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sulut di level 8 persen. Ini adalah cara pandang yang menarik tetapi menuntut disiplin: menjadikan PAD bukan sekadar angka penerimaan, melainkan instrumen untuk memperkuat layanan publik dan investasi produktif. Perubahan APBD 2026 yang tengah dibahas dirancang untuk memperkuat program prioritas dan dampak fiskal bagi masyarakat, namun keberhasilan bergantung pada apakah tambahan PAD kelak benar‑benar diarahkan ke sektor yang mendorong produktivitas, bukan hanya menambah beban birokrasi.
Momentum Pertumbuhan 5,42 Persen dan Sinergi Yulius–Victory
Pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 5,42 persen pada triwulan II menunjukkan bahwa fondasi ekonomi daerah tidak rapuh. Di tengah ketidakpastian global, angka ini menjadi modal politik dan teknokratis bagi duet Yulius Selvanus–J. Victor Mailangkay (YSK–Victory) untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah. Sinergi kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur diakui sebagian kalangan DPRD sebagai faktor penting yang mulai menampilkan hasil, dari stabilitas ekonomi hingga penguatan layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Namun, optimismenya patut diuji: pertumbuhan 5,42 persen tidak otomatis menjamin lonjakan ke 8 persen tanpa reformasi birokrasi, percepatan perizinan, dan kualitas aparatur yang sanggup mengeksekusi kebijakan. Seruan gubernur agar ASN bekerja maksimal dan tulus menegaskan bahwa hambatan utama sering kali bukan kurangnya sumber daya, melainkan kinerja dan integritas pengelola.
Kesimpulan: Target Tinggi Menuntut Tata Kelola Lebih Serius
Target 8 persen 2028 layak diapresiasi sebagai visi agresif untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Sulut ke level yang lebih tinggi. Dengan basis pertumbuhan 5,42 persen saat ini, Sulut memiliki momentum yang tidak bisa disia‑siakan. Tetapi mengandalkan optimalisasi sumber daya alam dan peningkatan PAD sebagai mesin utama mensyaratkan satu hal: tata kelola yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Tanpa pengawasan ketat terhadap WPR, tanpa kejelasan arah belanja APBD, dan tanpa ASN yang bekerja efektif, target ini berisiko berhenti menjadi angka dalam pidato. Roadmap Yulius–Victory hanya akan bermakna bila pertumbuhan ekonomi daerah benar‑benar terasa di masyarakat melalui layanan publik yang membaik dan peluang usaha yang meluas. Ambisi sudah jelas; kini waktunya pembuktian kebijakan di lapangan, bukan sekadar statistik di rapat paripurna.
