Target Lifting 610.000 Barel: Ambisi Kebijakan Energi yang Menggigit
Target produksi minyak 2027 pada level lifting minyak mentah 610.000 barel per hari adalah sasaran kebijakan energi dalam RAPBN yang dimaksudkan untuk menopang agenda pertumbuhan, menjaga pasokan migas, dan menegaskan peran negara dalam sektor strategis, sekaligus menjadi ujian apakah ambisi fiskal dan produktivitas energi dapat berjalan beriringan secara realistis dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menetapkan lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari ketika menyampaikan RAPBN di kompleks parlemen pada 14 Agustus. Di atas kertas, angka ini memberi sinyal bahwa RAPBN 2027 energi tidak ingin sekadar mempertahankan status quo, melainkan menampilkan keberanian menetapkan target produksi migas. Namun, begitu kita melihat data lapangan, ambisi tersebut segera berhadapan dengan realitas teknis produksi dan tren penurunan alamiah lapangan minyak.
Realitas Produksi Migas Saat Ini: Jauh dari Angka Target
Kelayakan target produksi minyak 2027 mulai goyah ketika dibandingkan dengan produksi migas Indonesia yang terjadi saat ini. Sekjen IATMI, Hadi Ismoyo, mencatat bahwa produksi rata-rata pada 2026 jika termasuk LPG diperkirakan hanya sekitar 580.000 boepd, sementara tanpa LPG angka minyaknya berada di kisaran 560.000 barel per hari. Dengan asumsi penurunan produksi alamiah sekitar 5% per tahun, proyeksi Hadi menunjukkan produksi minyak 2027 justru berpotensi turun menjadi sekitar 532.000 barel per hari, bahkan jika ditambah kontribusi LPG 20.000 barel setara minyak, total produksi diperkirakan hanya sekitar 552.000 boepd. Karena itu, ia menilai, “Terkait target 610 ribu bph, sangat ambisius dan tidak realistis menurut saya.” Target ini bukan sekadar membutuhkan perbaikan kecil, tetapi loncatan yang menentang tren teknis yang telah lama berlangsung.
Paradigma RAPBN: Negara Sebagai Motor Sektor Produktif
Di balik angka lifting minyak barel, RAPBN 2027 energi mencerminkan paradigma ekonomi yang lebih tegas. Peneliti GREAT Institute menilai RAPBN menunjukkan arah kebijakan di mana anggaran negara tidak lagi ditempatkan hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi, memperbaiki layanan dasar, menekan kebocoran, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan pertumbuhan ekonomi lebih nyata dirasakan masyarakat. Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp 3.426 triliun, belanja Rp 4.097,2 triliun, dan pembiayaan Rp 671,2 triliun dengan defisit 2,40 persen terhadap PDB, lebih rendah dari 2,68 persen sebelumnya. Artinya, pemerintah ingin tetap ekspansif namun disiplin, sambil menjadikan sektor energi sebagai salah satu pilar produktivitas. Dalam kerangka ini, target produksi minyak 610.000 barel per hari adalah simbol keberanian negara mengambil peran aktif di sektor strategis.
Gas Lebih Realistis, Minyak Jadi Sumber Ketegangan
Kontras yang menarik muncul antara minyak dan gas. Hadi Ismoyo menilai target lifting gas dalam RAPBN 2027 masih lebih realistis, karena banyak Plan of Development dan POP skala kecil yang "most likely lebih banyak ke gas daripada oil". Sementara itu, lifting minyak dipatok tetap 610.000 barel per hari, tidak naik dari target tahun sebelumnya. Ketegangan muncul ketika target produksi minyak diposisikan sebagai bagian penting RAPBN 2027 energi, tetapi tanpa penjelasan strategi akselerasi eksplisit, loncatan dari proyeksi 552.000 boepd ke 610.000 barel per hari terlihat seperti mengandalkan optimisme semata. Bagi masyarakat, keberhasilan atau kegagalan target ini akan terjemah ke stabilitas pasokan dan harga energi, yang ikut menentukan apakah pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah benar-benar "lebih nyata dirasakan" dan tidak tersandera oleh ketergantungan pada impor serta tekanan fiskal yang tidak perlu.
Kesimpulan: Ambisi yang Harus Dijawab dengan Aksi Nyata
Pada akhirnya, target produksi minyak 2027 sebesar 610.000 barel per hari adalah pilihan politik ekonomi yang berani namun penuh risiko. Data produksi migas Indonesia menunjukkan tren penurunan, dengan proyeksi teknis yang lebih dekat ke 532.000 barel per hari minyak dan sekitar 552.000 boepd jika menghitung LPG. Di sisi lain, RAPBN 2027 jelas ingin menegaskan peran negara sebagai aktor yang memperbaiki pasar dan mendorong sektor produktif, sambil menjaga defisit agar tetap terkendali. Ambisi seperti ini tidak salah, tetapi menjadi berbahaya jika tidak dibarengi rencana konkret: percepatan POD, insentif eksplorasi, efisiensi operasi, dan keberanian mengakui batas fisik lapangan minyak lama. Tanpa itu, target lifting minyak barel dalam RAPBN 2027 berisiko menjadi angka kosmetik di atas kertas, alih-alih kompas yang memandu kebijakan energi ke arah yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi masyarakat.
