Rakor Sulawesi: Dari Seruan Sinergi ke Kewajiban Kolektif
Koordinasi lintas wilayah Sulawesi adalah upaya terarah untuk menyatukan strategi, data, dan kebijakan pemerintah daerah se-Sulawesi agar pertumbuhan ekonomi regional selaras dengan target nasional, terutama melalui sinergi wilayah regional, optimalisasi potensi lokal, serta penyelarasan program pembangunan lintas kabupaten dan provinsi. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sulawesi di Makassar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah daerah se-Sulawesi harus memperkuat sinergi guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Rapat yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan ini menghadirkan gubernur, bupati, wali kota, dan instansi terkait dari seluruh Sulawesi. Fakta bahwa forum ini difasilitasi langsung oleh pemerintah pusat menunjukkan satu pesan: pertumbuhan ekonomi Sulawesi bukan lagi agenda lokal, melainkan mandat strategis yang tidak boleh gagal.
Peran Kepemimpinan Pusat: Target Ambisius, Tanggung Jawab Menyeluruh
Dorongan terhadap koordinasi pemerintah daerah di Sulawesi lahir sebagai tindak lanjut arahan presiden agar daerah merumuskan strategi pertumbuhan yang selaras dengan kebijakan nasional. “Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen membutuhkan dukungan dari kinerja perekonomian di setiap daerah,” tegas Bima Arya. Artinya, kegagalan satu daerah akan mengganggu keseluruhan target. Pemerintah pusat memilih mendampingi, bukan sekadar memerintah: Kemendagri akan terus berkoordinasi dengan Bappenas dan BPS untuk mengidentifikasi serta menyebarluaskan praktik baik dari daerah yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini penting, karena Sulawesi memiliki struktur ekonomi yang beragam—dari industri pengolahan hingga pertanian—sehingga strategi tidak bisa diseragamkan. Kepemimpinan pusat yang efektif di sini bukan membuat satu resep, melainkan memaksa daerah menyusun resep sendiri dengan standar data dan akuntabilitas yang sama.
Sinergi Wilayah Regional: Dari Potensi Terpencar ke Kekuatan Terintegrasi
Inti dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi ke depan adalah sinergi wilayah regional yang nyata, bukan sekadar jargon rakor. Bima Arya menekankan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi berbeda, sehingga strategi pengembangan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kepala daerah diminta mengidentifikasi sektor-sektor potensial sesuai karakter wilayah dan memahami komponen pertumbuhan, termasuk peran belanja pemerintah. Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan bahwa pertumbuhan sebuah wilayah tidak dapat dilepaskan dari konektivitas dan kerja sama dengan daerah lain. Ia mengingatkan, tidak ada daerah yang bisa tumbuh optimal bila berjalan sendiri; kekuatan baru muncul ketika konektivitas ekonomi antardaerah terbangun dan investasi bergerak lintas wilayah. Contoh Sidrap yang melejit melalui ekosistem hilirisasi pangan bahkan dengan APBD terbatas menunjukkan bahwa sinergi potensi lokal dan kebijakan cerdas bisa mengimbangi keterbatasan sumber daya.
Forum Data dan Koordinasi: Sulawesi Butuh Peta, Bukan Sekadar Semangat
Rakor yang dipandu Jufri Rahman dirancang sebagai ruang untuk membaca struktur ekonomi, mengidentifikasi persoalan, menyatukan perspektif, dan merumuskan langkah bersama mempercepat pertumbuhan ekonomi Sulawesi. Pendekatan berbasis data yang diusung BPS dan Bappenas menandai pergeseran penting: kebijakan tidak boleh lagi bertumpu pada klaim, tetapi pada angka yang dapat diuji. Materi tentang statistik pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kinerja daerah yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan untuk mendorong koordinasi pembangunan yang lebih terintegrasi, terukur, dan berbasis data di kawasan Sulawesi. Ini krusial mengingat Sulsel, misalnya, sudah tumbuh di atas rata-rata dengan inflasi terkendali, namun tantangannya adalah memastikan capaian agregat tersebut dirasakan kabupaten/kota dan berujung pada penurunan pengangguran serta kemiskinan. Tanpa peta data yang rapi dan dibagi lintas wilayah, sinergi akan berhenti sebagai slogan.
Kesimpulan: Sinergi 8 Persen Harus Diukur dari Dampaknya, Bukan Dari Rakor
Target pertumbuhan 8 persen adalah ambisi yang sah, namun akan kosong bila koordinasi pemerintah daerah di Sulawesi tidak berubah menjadi kerja sama yang terukur. Pesan dari pusat jelas: identifikasi potensi, hitung pengaruhnya terhadap pertumbuhan, dan jadikan sinergi wilayah regional sebagai mekanisme rutin, bukan acara tahunan. Di tingkat fasilitasi, Jufri Rahman telah menempatkan Sulawesi pada jalur yang tepat dengan menegaskan pentingnya kebijakan terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis data yang melibatkan sinergi antardaerah. Ke depan, kesuksesan tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi di atas rata-rata, tetapi dari seberapa merata pertumbuhan itu dirasakan kabupaten dan kota, serta seberapa kuat kolaborasi lintas wilayah mampu mengubah potensi tersebar menjadi kesejahteraan nyata.
