Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Karhutla Menuntut Penindakan, Pembaruan Hukum, dan Perlindungan Petugas

Karhutla Menuntut Penindakan, Pembaruan Hukum, dan Perlindungan Petugas
Minat|Memilih Bahan Makanan

Penegakan hukum harus menembus sampai ke pengendali

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah peristiwa api yang membakar kawasan hutan maupun lahan, merusak ekosistem, mengancam kesehatan warga, dan menuntut penanganan serta pertanggungjawaban yang menyeluruh. Masalahnya tidak selesai dengan memadamkan api atau menetapkan pelaku di lapangan: penegakan hukum juga harus menjangkau pihak yang mengendalikan dan menikmati keuntungan dari pembakaran.

Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta meminta Polri mengusut tuntas kasus kebakaran hutan yang melibatkan 234 orang dan 13 korporasi. Pemerintah juga melaporkan sanksi terhadap 32 perusahaan terkait 12.926 hektare lahan terbakar. Angka-angka itu menunjukkan skala perkara, tetapi bukan bukti bahwa pertanggungjawaban telah tuntas. Sudirta menekankan perlunya mengungkap aktor intelektual, penerima manfaat, pengendali korporasi, serta kemungkinan kelalaian pengawas.

Itulah ukuran yang lebih bermakna daripada sekadar menambah jumlah tersangka atau memperberat hukuman. Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan mesti berjalan profesional, akuntabel, serta konsisten hingga putusan dilaksanakan. Tahap berikutnya yang disorot Sudirta adalah prapenuntutan, yaitu koordinasi penyidik dan penuntut umum yang memiliki batas waktu. Penanganan karhutla juga semestinya mencakup pemulihan kerusakan ekosistem, bukan berhenti pada penghukuman.

RUU Kehutanan perlu memberi batas yang tegas

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengusulkan agar pembakaran hutan dan lahan berskala besar dikategorikan sebagai terorisme lingkungan, lalu diatur dalam RUU Kehutanan—revisi atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Usulan ini berangkat dari dampak yang melampaui batas kawasan terbakar: karhutla dapat mengganggu kesehatan jutaan warga dan melumpuhkan aktivitas ekonomi. Bagi masyarakat Kalimantan Barat, dampaknya terasa berulang setiap musim kemarau.

Pelabelan yang lebih berat bisa memberi sinyal bahwa pembakaran berskala luas bukan pelanggaran biasa. Namun, istilah keras saja tidak menjamin keadilan atau efek jera. RUU Kehutanan harus menjelaskan secara cermat unsur perbuatan, skala dampak, niat, serta hubungan tanggung jawab korporasi dan pengendalinya. Kejelasan itu penting agar aturan dapat diterapkan tanpa tumpang tindih dengan regulasi lain dan tidak menjadi ancaman yang kabur.

Pembahasan aturan baru juga tidak boleh mengalihkan perhatian dari pelaksanaan hukum yang sudah berlaku. Sanksi harus konsisten, pengawasan regulator efektif, dan pemulihan lingkungan menjadi bagian dari pertanggungjawaban. DPR perlu memastikan usulan ini dibahas sebagai perangkat hukum yang bisa bekerja, bukan sekadar istilah dramatis yang muncul setelah bencana.

Keselamatan petugas bukan urusan tambahan

Ketua DPR Puan Maharani menuntut jaminan keselamatan dan perlindungan menyeluruh bagi petugas serta relawan di garis depan pemadaman karhutla. Ia menyampaikan duka atas petugas dan relawan yang gugur saat memadamkan api di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Tengah, kawasan TNBTS di Probolinggo, dan Barito Kuala. Risiko itu membuat evaluasi prosedur keselamatan kerja mendesak, bukan agenda yang bisa ditunda sampai musim kebakaran berikutnya.

Petugas pemadam karhutla mempertaruhkan keselamatan untuk melindungi warga, tetapi keberanian tidak boleh dijadikan pengganti perlindungan negara. Standar operasi perlu ditinjau, dukungan lapangan dipastikan, dan ruang aman serta kebutuhan operasional relawan—termasuk kelompok perempuan yang membantu pemadaman dan logistik—harus diperhatikan. Penghargaan berupa ucapan terima kasih tidak sebanding dengan kewajiban menyediakan perlindungan yang nyata.

Tiga dorongan DPR ini saling menguatkan: hukum harus mengejar seluruh pihak yang bertanggung jawab, aturan perlu cukup jelas untuk menghentikan pembakaran berskala besar, dan negara wajib melindungi orang-orang yang bertaruh nyawa saat api berkobar. Ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya luas api yang padam atau banyaknya tersangka, melainkan juga lingkungan yang dipulihkan, pelanggaran yang dicegah, dan petugas yang dapat kembali dengan selamat.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!