Data terpadu harus mengubah target menjadi penempatan
Integrasi data kerja adalah penyatuan informasi tentang jumlah dan keterampilan pencari kerja dengan lowongan serta kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, agar proses penempatan menjadi lebih tepat. Pemerintah Kota Medan memperkuat upaya ini untuk mendukung target penyediaan 50.000 lapangan kerja. Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan dorongan tersebut saat membuka seminar hasil kajian strategis ketenagakerjaan dan kebutuhan Balai Latihan Kerja pada 28 Oktober 2026. Target sebesar itu tidak akan tercapai hanya dengan mengundang investasi atau mengumumkan lowongan. Tanpa data yang saling terhubung, pencari kerja Medan bisa terus melamar posisi yang tidak sesuai, sementara perusahaan kesulitan menemukan keterampilan yang mereka perlukan. Karena itu, ukuran keberhasilan semestinya bukan banyaknya data yang terkumpul, melainkan apakah data tersebut membantu orang memperoleh pekerjaan.
Alasannya mendesak meski indikator pengangguran bergerak ke arah yang lebih baik: tingkat pengangguran terbuka Medan turun dari 8,13 persen menjadi 7,99 persen pada 2025. Penurunan itu patut dicatat, tetapi belum menjawab berapa banyak lulusan baru yang belum bekerja, keterampilan apa yang mereka miliki, dan lowongan mana yang masih tersedia. Pemetaan yang rinci dapat membantu pemerintah mengarahkan dukungan kepada kelompok yang belum terserap, bukan sekadar merayakan perbaikan angka agregat.
Pencocokan yang baik menguntungkan pekerja dan usaha
Pencocokan tenaga kerja dapat memberi manfaat nyata bagi kedua pihak: pencari kerja mendapat peluang yang lebih sesuai dengan kompetensinya, sedangkan perusahaan menghemat waktu untuk menemukan calon pekerja yang memenuhi kualifikasi. Agar itu terjadi, sistem perlu menghimpun data perguruan tinggi, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta pelaku usaha dalam satu basis yang diperbarui berkala. Cakupannya pun jangan berhenti pada perusahaan besar. UMKM, restoran, dan hotel juga memiliki kebutuhan pekerja yang patut masuk peta. Proses perizinan usaha bisa menjadi pintu untuk mengetahui kebutuhan tersebut sejak awal, lalu menghubungkannya dengan calon pekerja yang relevan.
Nilai tambah pendekatan ini melampaui penempatan individu. Data kebutuhan perusahaan yang jelas dapat membantu pemerintah membaca sektor mana yang merekrut dan keterampilan apa yang perlu disiapkan, sekaligus memberi sinyal kepada calon investor bahwa tenaga kerja tersedia. Namun, pencocokan hanya efektif jika informasi lowongan dan profil pekerja akurat, mutakhir, dan cukup terperinci. Jika perusahaan tidak melaporkan kebutuhan secara rutin atau data antarlembaga tidak selaras, sistem terpadu berisiko menjadi daftar besar yang tidak menghasilkan rujukan kerja. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa hubungan calon pekerja dengan perusahaan tidak berhenti setelah pertemuan, tetapi berlanjut hingga proses rekrutmen dan pemenuhan hak pekerja.
Pelatihan dan pelaksanaan menentukan hasil
Tantangan berikutnya ialah mengubah hasil pemetaan menjadi keterampilan yang benar-benar dicari. Pemko Medan merencanakan pengembangan Balai Latihan Kerja agar pelatihan dan sertifikasi profesi selaras dengan kebutuhan pasar. Kajian strategis yang berlangsung sejak Agustus 2026 melibatkan tenaga ahli dan Universitas Sumatera Utara; hasilnya akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan, pembentukan BLK sesuai kebutuhan pasar, serta peta jalan penciptaan kerja periode 2026–2029. Rencana itu memberi arah, tetapi pelaksanaannya harus memastikan materi pelatihan tidak tertinggal dari perubahan kebutuhan usaha. Dukungan bagi masyarakat yang terkendala biaya pelatihan juga perlu dikaji, sebagaimana kemungkinan kerja sama pembiayaan yang disebut wali kota.
Data pun perlu menjangkau akses terhadap pekerjaan yang layak, bukan hanya jumlah penempatan. Pemerintah diminta menyelaraskan informasi ketenagakerjaan dengan data perizinan dan UMKM serta mendukung perlindungan pekerja, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Peluang di luar Medan hingga luar negeri juga dapat dibuka bila sesuai kompetensi dan disertai perlindungan memadai. Pada akhirnya, target 50.000 lapangan kerja akan meyakinkan hanya jika diikuti jalur yang dapat dilihat masyarakat: kebutuhan perusahaan tercatat, pelatihan menjawab kesenjangan, dan pencari kerja mendapat pendampingan sampai memperoleh pekerjaan. Integrasi data adalah fondasi yang masuk akal, tetapi tindakan konsistenlah yang akan menentukan apakah fondasi itu menghasilkan pekerjaan.
