Desa wisata sebagai mesin ekonomi baru di tingkat lokal
Desa wisata adalah konsep pengembangan kawasan pedesaan yang memanfaatkan potensi alam, budaya, dan kehidupan sehari-hari warga sebagai daya tarik wisata, sehingga menghadirkan pengalaman berkunjung yang lebih dekat dengan komunitas lokal sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi penduduk melalui usaha jasa, kerajinan, dan kegiatan kreatif berbasis kearifan lokal. Dalam konteks desa wisata Indonesia, pendekatan ini bukan sekadar tren, melainkan strategi pembangunan yang mulai diperlakukan sebagai prioritas oleh banyak pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Batang, misalnya, secara terang mendukung pengembangan desa wisata bagi desa-desa yang punya potensi objek wisata, dengan tujuan jelas: mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Pilihan ini menunjukkan keberanian menggeser fokus dari pariwisata berbasis kota besar ke destinasi lokal berkembang yang lebih inklusif bagi warga desa.
Batang: 32 desa wisata dan model kolaborasi BUMDes
Langkah Batang patut dibaca sebagai contoh bagaimana desa wisata Indonesia bisa naik kelas jika didukung serius oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Batang menegaskan pihaknya akan terus memberi dukungan kepada pemerintah desa yang mengembangkan desa wisata di wilayahnya. Prosesnya tidak asal tunjuk; desa diminta menyusun konsep, kemudian diverifikasi sebelum ditetapkan melalui surat keputusan resmi sebagai desa wisata dan dihubungkan dengan jejaring pengelola di tingkat kabupaten maupun provinsi. Saat ini sudah ada 32 desa wisata yang berkembang di 17 kecamatan, mulai Silurah, Sodong, Sangubanyu, Pandansari hingga Rifaiyah. Salah satu yang menarik adalah Desa Wisata Cepoko Kuning, dikelola BUMDes, dengan potensi Sungai Lohjahan sebagai arena bermain anak dan dewasa. Dukungan modal Rp120 juta dan fisik Rp150 juta pada 2023 menunjukkan bahwa komitmen anggaran menjadi pembeda antara wacana dan tindakan nyata.
Dampak ekonomi dan budaya: dari ban pelampung hingga homestay
Keberanian Batang mengembangkan destinasi lokal berkembang bukan semata mengejar angka kunjungan, tetapi memicu ekonomi kreatif di desa. Harapannya, dengan adanya destinasi wisata itu, muncul usaha-usaha baru milik warga, seperti homestay, kuliner, hingga atraksi budaya lokal. Di Cepoko Kuning, pengelola menargetkan daya tarik Sungai Lohjahan dengan fasilitas mini soccer, kios, kafe, penginapan, kolam renang, pemancingan, dan sajian budaya. Meski belum resmi dibuka, mereka sudah menguji pasar lewat sewa ban pelampung Rp3 ribu dan tenda Rp10 ribu untuk tempat istirahat keluarga. Ini contoh sederhana bahwa desa wisata lahir dari inisiatif warga dan pemerintah desa, lalu dibangun bertahap. Jika pola ini konsisten, desa wisata bukan hanya menambah pilihan promosi wisata daerah, tetapi menghidupkan kembali identitas lokal yang selama ini tersisih oleh destinasi arus utama.
Pangandaran: menyiapkan panggung turis asing kembali
Di sisi lain, Pangandaran memperlihatkan wajah lain dari strategi pariwisata: menjemput turis asing kembali setelah masa surut panjang. Pemerintah kabupaten menyiapkan strategi baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke destinasi lokal berkembang di wilayahnya. Kepala dinas mengakui pemandangan wisatawan asing sudah tidak sesering era 1980–1990, namun beberapa tahun terakhir tren kunjungan justru mulai positif. Responsnya bukan menunggu, melainkan memperkuat promosi wisata daerah dengan rencana pembentukan Badan Promosi Wisata. "Rencana akan ada promosi khusus untuk menarik wisatawan asing ke Pangandaran", mencerminkan kesadaran bahwa pasca pandemi, pasar global tidak datang dengan sendirinya. Pantai Batu Karas disebut masih menjadi magnet utama bagi turis asing, tetapi tanpa strategi pemasaran yang jelas, magnet itu rawan kehilangan daya saing dibanding destinasi lain yang lebih agresif beriklan di ranah digital.
Kebutuhan data wisatawan dan arah kebijakan ke depan
Satu kelemahan yang jujur diakui Pangandaran adalah belum adanya data rinci mengenai negara asal wisatawan mancanegara; data yang ada masih merujuk catatan badan pendapatan daerah. Tanpa informasi ini, promosi wisata daerah berisiko menembak dalam gelap: sulit menentukan bahasa kampanye, saluran media, maupun paket produk yang sesuai. Pendataan asal negara wisatawan seharusnya jadi fondasi untuk menyusun strategi lebih tertarget, terutama jika ingin turis asing kembali dalam skala yang berarti. Di Batang, pengembangan desa wisata sudah jelas diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan warga, sementara di Pangandaran arah kebijakan menguatkan promosi luar negeri mulai dirumuskan. Keduanya menunjukkan bahwa masa depan desa wisata Indonesia akan ditentukan oleh seberapa serius pemerintah daerah menggabungkan data, pendanaan, dan pelestarian budaya dalam satu kerangka kebijakan yang konsisten.
