Dapodik Bukan Sekadar Data: Ketika 900 Siswa Menghilang dari Sistem
Dapodik sistem pendataan adalah database nasional sekolah yang menghimpun seluruh informasi pokok satuan pendidikan, guru, dan peserta didik, dan data ini dipakai pemerintah sebagai dasar penyaluran bantuan operasional, perencanaan guru, serta penyusunan kebijakan pendidikan formal dan nonformal di seluruh wilayah. Kasus terbaru di Palembang menunjukkan rapuhnya praktik sinkronisasi data pendidikan. Dinas pendidikan setempat mengakui ada sekitar 900 siswa SD dan SMP yang tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ini bukan sekadar masalah teknis; ini sinyal bahwa hak akses pendidikan bisa hilang hanya karena anak tidak muncul di sistem. Ketika Dapodik ditutup dan dibekukan sebagai basis kebijakan pada 31 Agustus, setiap anak yang tak tercatat berisiko menjadi “tak terlihat” dalam perhitungan negara.
Mengapa Ratusan Siswa Bisa Tersisih dari Database Nasional Sekolah?
Kepala dinas pendidikan Palembang menjelaskan bahwa kapasitas SD di kota tersebut sebenarnya mencukupi, tetapi proses verifikasi pusat lebih menekankan kelengkapan administrasi daripada kondisi nyata di lapangan. Akibatnya, sejumlah rombongan belajar dikurangi dan kapasitas tampung sekolah dipersempit, yang langsung berimbas pada penempatan guru dan status siswa. Ketika verifikasi menilai satuan pendidikan "tidak siap" meski sekolah merasa siap, muncul celah: anak hadir secara fisik di kelas, tetapi tidak hadir di Dapodik sistem pendataan. Di titik ini, masalah bukan sekadar kelalaian operator, melainkan desain proses verifikasi yang terlalu kaku dan tidak memberi ruang cukup untuk konteks lokal. Orang tua dan sekolah akhirnya harus berebut memastikan nama anak masuk sistem sebelum batas penutupan Dapodik.
52 Ribu Sekolah Belum Sinkron: Dampak Nyata ke Dana BOS dan Program
Secara nasional, gambaran database nasional sekolah juga tidak rapi. Dari 446.949 sekolah, baru 394.366 yang menyelesaikan sinkronisasi Dapodik; artinya 52.583 sekolah belum mengirimkan data dan tingkat sinkronisasi baru 88,2 persen. Pada saat yang sama, total lembaga pendidikan mencapai 874.939, termasuk madrasah, pondok pesantren, dan pendidikan diniyah. Ketika basis data makro ini belum lengkap, kebijakan yang lahir di atasnya terlalu berisiko. Dapodik ditetapkan sebagai dasar penyaluran Dana BOS dan perencanaan guru, sehingga setiap sekolah yang belum sinkron berpotensi menerima bantuan tidak sesuai kebutuhan riil, atau malah kekurangan. Di sini harus tegas dikatakan: data yang tidak tersinkron berarti anak, guru, dan sekolah yang haknya bisa terpangkas tanpa pernah merasa dilibatkan.
Apa Artinya Bagi Orang Tua: Hak Anak Bisa Hilang Sebelum Masuk Kelas
Bagi orang tua, isu siswa tidak terdaftar sekolah di Dapodik bukan urusan teknis pemerintah semata, melainkan pertanyaan langsung tentang apakah anak akan diakui dalam setiap program pembiayaan dan layanan pendidikan. Jika nama anak tidak muncul di Dapodik sistem pendataan, kuota Dana BOS yang diterima sekolah berpotensi tidak menghitung keberadaan anak tersebut, begitu pula perencanaan guru, pengadaan sarana, dan program lain yang bergantung pada database nasional sekolah. Orang tua tidak bisa lagi berasumsi bahwa asal anak duduk di kelas, semua hak otomatis mengikuti. Di era ketika satu basis data mengendalikan hampir seluruh alokasi sumber daya, memastikan status di sistem menjadi bagian dari memastikan hak pendidikan.
Kesimpulan: Saat Data Menentukan Hak, Orang Tua Harus Aktif Mengawal
Kasus 900 siswa di Palembang yang hilang dari Dapodik memperlihatkan kelemahan serius dalam sinkronisasi data pendidikan dan proses verifikasi yang cenderung administratif. Di tingkat nasional, puluhan ribu sekolah belum menyinkronkan Dapodik meski sistem ini menjadi dasar penyaluran Dana BOS dan kebijakan lain. Kombinasi dua fakta ini berbahaya: kebijakan berangkat dari data yang tidak lengkap, sementara orang tua sering tidak tahu bahwa status digital anak menentukan hak-haknya. Jalan keluarnya menuntut dua hal sekaligus: pemerintah memperbaiki proses verifikasi dan memberi relaksasi yang realistis bagi sekolah, dan orang tua mengambil peran aktif menanyakan langsung ke sekolah apakah nama anak sudah tercatat di database nasional sekolah sebelum masa penutupan Dapodik. Tanpa tekanan dari bawah, problem ini akan terus berulang.
