Kunjungan Hakim Agung: Ketika Narasi Online Berhadapan dengan Tanah Merah di KIPP
Kunjungan verifikasi lapangan oleh Hakim Agung ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara adalah langkah pemeriksaan langsung atas status pembangunan IKN untuk membantah narasi bahwa proyek infrastruktur ini mangkrak dan untuk menunjukkan bagaimana aktivitas konstruksi, khususnya di kawasan yudikatif, sesungguhnya masih berjalan di lapangan.
Di tengah gencarnya narasi “IKN mangkrak” di media sosial, rombongan Mahkamah Agung yang dipimpin Hakim Agung Sugeng Sutrisno memilih turun langsung ke lokasi. Mereka tidak puas hanya dengan laporan dari kantor pusat; mereka ingin melihat bagaimana status konstruksi IKN di KIPP Penajam Paser Utara dengan mata kepala sendiri. Sikap ini mengirim pesan jelas: perdebatan tentang pembangunan IKN tidak boleh berhenti pada perang wacana di dunia maya, tetapi harus ditautkan pada fakta di tanah lapangan. Ketika hakim tertinggi merasa perlu memverifikasi sendiri, itu sinyal bahwa kualitas informasi publik soal proyek strategis ini sudah kelewat keruh untuk dibiarkan begitu saja.
Status Konstruksi IKN: Data 19 Persen vs Label “Mangkrak”
Temuan paling penting dari kunjungan ini sederhana tetapi tajam: pembangunan Ibu Kota Nusantara masih berjalan. Sugeng secara lugas menyatakan bahwa meski “teman-teman di luar mungkin melihat IKN mangkrak”, kondisi di lapangan menunjukkan aktivitas konstruksi yang terus berlangsung dan ia menyebut pencapaiannya “sudah luar biasa”. Ini bukan sekadar kesan, tetapi didukung angka konkret dari Otorita IKN.
Kawasan perkantoran yudikatif sebagai salah satu klaster proyek infrastruktur di KIPP mencatat progres rata-rata 19,29 persen, sementara realisasi konstruksi gedung Mahkamah Agung di IKN berada pada 19,098 persen. Angka ini mencakup pekerjaan struktur, fondasi, dan penataan tapak di jantung pemerintahan. Dalam konteks proyek jangka panjang, 19 persen bukan garis finish, tetapi jelas bukan titik nol. Melekatkan label “mangkrak” pada proyek dengan progres dua digit adalah reduksi yang mengaburkan kenyataan bahwa pembangunan IKN adalah maraton, bukan sprint satu musim anggaran.
Mengapa Publik Melihat Sepi, Padahal Alat Berat Masih Bergerak?
Pertanyaannya: jika status konstruksi IKN menunjukkan aktivitas yang terus berjalan, mengapa narasi sepi dan mangkrak begitu kuat di media sosial? Salah satu pemicunya adalah penyesuaian skala prioritas anggaran yang kemudian diterjemahkan serampangan sebagai berhentinya pembangunan. Ditambah lagi, dokumentasi visual yang tersebar sering menangkap momen tertentu—sepi di satu sudut atau jam—dan kemudian dibaca sebagai gambaran menyeluruh. Dari sinilah bias persepsi publik tumbuh.
Di titik ini, kehadiran Hakim Agung di KIPP berfungsi sebagai koreksi dengan otoritas moral. Peninjauan lapangan dilakukan khusus untuk melihat progres fisik fasilitas yudikatif, bukan sekadar tur seremoni. Kesan yang dibawa kembali ke pusat kekuasaan adalah bahwa proyek infrastruktur IKN bergerak maju, meski ritmenya mungkin tidak selalu dramatis di kamera. Kutipan Sugeng—bahwa kawasan yudikatif sudah sekitar 19 persen dan “progresif”—layak dibaca sebagai bantahan resmi atas klaim bahwa proyek ibu kota baru ini berhenti di tengah jalan.
Pembangunan IKN dan Masyarakat: Partisipasi, Ganti Rugi, dan Legitimasi
Ada dimensi lain yang sering luput ketika publik memperdebatkan pembangunan IKN: bagaimana proyek ini menyentuh warga sekitar. Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan bahwa setiap tahapan pembangunan IKN melibatkan masyarakat sejak penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Pelibatan ini terjadi melalui sosialisasi tatap muka, konsultasi publik, hingga inventarisasi data fisik dan yuridis lahan. Artinya, legitimasi proyek tidak hanya dikejar lewat progres konstruksi, tetapi juga melalui prosedur partisipatif.
Yang penting, masyarakat dilibatkan dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dan pemberian uang ganti kerugian, dengan pelepasan hak tanah mengikuti aturan yang memperhatikan status dan hak masyarakat serta masyarakat hukum adat. Otorita juga menetapkan kebijakan pengakuan dan pelindungan kearifan lokal, termasuk kewajiban Free, Prior and Informed Consent (FPIC) bagi pihak yang akan mengakses kearifan lokal masyarakat adat. Tanpa skema semacam ini, setiap klaim bahwa pembangunan IKN adalah proyek modern dan inklusif akan kosong. Di sinilah transparansi dan partisipasi menjadi penentu apakah Ibu Kota Nusantara diterima sebagai ruang bersama, bukan sekadar megaproyek beton.
Transparansi sebagai Jawaban: Dari “Seeing is Believing” ke Agenda Koordinasi Berikutnya
Kunjungan Hakim Agung ke KIPP bukan berhenti sebagai simbol; Otorita IKN berharap lawatan ini menjadi pintu koordinasi lanjutan untuk penyiapan kawasan yudikatif di Ibu Kota Nusantara. Ungkapan “seeing is believing” yang diangkat perwakilan Otorita menegaskan bahwa strategi mereka melawan misinformasi adalah membuka akses pada fakta lapangan, bukan sekadar rilis angka.
Ke depan, pola verifikasi lapangan seperti ini patut dijadikan standar bagi proyek infrastruktur besar lain: undang pemangku kepentingan datang, tunjukkan progres, dan biarkan mereka membawa pulang kesimpulan yang didasarkan pada apa yang mereka lihat. Dalam kasus IKN, pesan yang mengemuka adalah bahwa pembangunan belum sempurna, tetapi jelas tidak mati. Transparansi, partisipasi masyarakat, dan kehadiran lembaga yudikatif sejak awal akan menentukan apakah Ibu Kota Nusantara menjadi simbol pemerintahan yang terbuka, atau sekadar menambah daftar proyek raksasa yang terus dibayang-bayangi prasangka.
