Inflasi tahunan tinggi, meski kenaikan bulanan terbatas
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode, yang mengurangi daya beli ketika pendapatan tidak bertambah sebanding. Di Aceh, tekanan harga tahunan kini menjadi persoalan yang lebih besar daripada perubahan harga dari satu bulan ke bulan berikutnya. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Aceh sebesar 5,05 persen pada Oktober 2026 dibandingkan setahun sebelumnya, tertinggi di Sumatera dan peringkat kesembilan secara nasional. Namun, inflasi bulanan tercatat 0,13 persen, sedangkan inflasi tahun berjalan mencapai 2,07 persen. Perbedaan ini penting: angka bulanan yang relatif kecil tidak menghapus kenaikan yang telah menumpuk selama setahun. Karena itu, pemerintah sebaiknya tidak menjadikan perlambatan sesaat sebagai alasan untuk mengendurkan pengawasan. Beban harga yang menetap dirasakan rumah tangga dalam belanja rutin, terutama ketika pangan dan biaya mobilitas sama-sama memberi tekanan.
Keranjang pangan dan biaya mobilitas mendorong tekanan
Penyumbang terbesar inflasi tahunan berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,04 persen. Komoditas yang mendorong kenaikan meliputi beras, nasi dengan lauk, bensin, tomat, dan daging ayam ras. Kombinasi itu menjelaskan mengapa tekanan harga tidak berhenti di pasar: kenaikan bahan pangan berpengaruh pada biaya makan, sementara bensin menambah tekanan pada mobilitas dan distribusi. Harga pangan Aceh juga rentan terhadap perubahan musim serta pola panen yang mengganggu pasokan dan kelancaran distribusi; permintaan menjelang peringatan Maulid Nabi turut disebut sebagai faktor. Kepala perwakilan Bank Indonesia di Aceh menyoroti gejolak cabai: daerah dapat menjadi produsen, tetapi perubahan dari harga yang rendah saat pasokan tersedia ke kenaikan ketika cabai langka membuat harga berayun tajam. Artinya, pengendalian tidak cukup dengan menambah kegiatan pasar murah; pasokan dan distribusi perlu dijaga lebih konsisten.
Tiga intervensi pasar diuji oleh jangkauan dan pasokan
Pemerintah Aceh menyiapkan tiga langkah selama November 2026. Pasar tani oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dijadwalkan pada 4–10 November di empat kabupaten/kota untuk memperpendek rantai distribusi dan menyediakan pangan terjangkau. Gerakan Pangan Murah berlangsung 10–26 November di enam kabupaten/kota demi menjaga daya beli. Sementara itu, Operasi Pasar Murah pada 12–25 November menjangkau 23 kabupaten/kota, dengan intervensi pada beras premium, minyak goreng, telur ayam, dan gula pasir. Rancangannya masuk akal karena menyasar akses dan ketersediaan, tetapi dampaknya bergantung pada kecukupan pasokan, ketepatan lokasi, dan kesinambungan setelah jadwal kegiatan berakhir. Pemerintah perlu membuka hasil pemantauan agar publik dapat menilai apakah langkah tersebut benar-benar meredakan tekanan harga, bukan sekadar menghadirkan kegiatan sementara. Ukuran keberhasilan semestinya berupa pasokan yang lebih lancar dan harga yang lebih terkendali bagi warga.
Pengendalian harus mengikuti gejolak hingga tingkat daerah
Angka provinsi juga menyembunyikan perbedaan tajam antardaerah. Aceh Tengah mencatat inflasi tahunan tertinggi, 7,11 persen, dengan indeks harga konsumen 121,52, sedangkan Meulaboh berada pada 3,54 persen. Karena itu, satu pola intervensi untuk semua wilayah berisiko meleset dari sumber tekanan setempat. Tim Pengendalian Inflasi Daerah perlu memakai data untuk merumuskan rekomendasi dan menjalankan respons yang sesuai, sementara program pangan juga perlu memperkuat produktivitas, penanganan pascapanen, kelembagaan petani, serta penyerapan hasil. Inflasi Sumatera yang menempatkan Aceh di posisi teratas bukan sekadar peringkat statistik; itu peringatan bahwa ketahanan pasokan belum cukup stabil. Kesimpulannya, tiga intervensi November patut dinilai sebagai awal, bukan jawaban tuntas. Pengendalian inflasi akan berhasil jika pemerintah menghubungkan bantuan harga jangka pendek dengan perbaikan produksi dan distribusi yang konsisten.
