Definisi Masalah: Kelas Menengah yang Tampak Mapan, Padahal Rapuh
Kelas menengah Indonesia adalah kelompok rumah tangga dengan pendapatan yang tampak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedikit konsumsi leisure, dan menabung, tetapi kini menghadapi tekanan biaya hidup, ketidakpastian kerja, dan ketergantungan pada utang konsumsi sehingga posisi ekonominya menjadi rapuh dan mudah turun kelas.
Gambaran resmi ekonomi memberi kesan segalanya baik-baik saja: pertumbuhan di atas 5 persen dan inflasi yang disebut terkendali. Namun fakta di lapangan berbeda. Data menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah merosot dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 46,7 juta pada 2025. Dalam lima tahun, sekitar 9,48 juta orang keluar dari kelompok ini. Artinya, lapisan yang selama ini menjadi motor konsumsi dan simbol kemajuan sosial perlahan terseret ke bawah. Menyederhanakan krisis ini sebagai “penurunan daya beli kelas menengah” bukan hanya keliru, tetapi berbahaya, karena menutupi akar masalah: fondasi finansial rumah tangga yang tidak stabil dan kebijakan yang terlalu fokus pada angka makro.
Demo di Depan DPR: Alarm Ketidakpuasan Kelas Menengah
Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR di Senayan pada Kamis 27 Agustus 2026 bukan sekadar unjuk rasa sporadis. Itu adalah alarm bahwa keresahan kelas menengah sudah menembus ruang privat rumah tangga dan meluap ke ruang publik. Kelompok ini dan mereka yang sedang menanjak menuju kelas menengah mencakup lebih dari setengah penduduk dan menopang lebih dari 80 persen konsumsi masyarakat. Ketika mereka tertekan, stabilitas sosial ikut goyah.
Tekanan finansial Indonesia pada kelompok ini datang dari berbagai sisi: biaya hidup naik, risiko pemutusan hubungan kerja, dan ketidakpastian pekerjaan. Per Februari 2026, masih terdapat sekitar 7,24 juta penganggur dengan TPT 4,68 persen. Di sisi lain, biaya produksi meningkat, tercermin dari Indeks Harga Produsen yang tumbuh 5,62 persen secara tahunan. Kombinasi ini mendorong perusahaan menahan ekspansi dan menekan upah, sementara rumah tangga kelas menengah merasakan pendapatan riilnya tergerus. Dalam situasi seperti ini, demonstrasi bukan fenomena terpisah; ia adalah cermin dari krisis ekonomi rumah tangga yang makin dalam.
Makan Utang: Dari Penyangga Hidup ke Jerat Krisis Rumah Tangga
Di banyak negara Asia Tenggara, tren “makan utang” atau Matang menggambarkan keluarga yang menjadikan kredit sebagai penyangga hidup harian, bukan lagi alat investasi. Di Thailand, utang rumah tangga bahkan mencapai 86,8 persen dari PDB pada 2025. Rasio ini menjadi simbol bagaimana krisis ekonomi rumah tangga dipindahkan ke neraca pinjaman.
Indonesia tampak “aman” dengan beban utang rumah tangga yang disebut hanya 16 persen dari PDB. Namun kenyataan lebih rumit. Total utang pinjaman online tembus Rp105,14 triliun pada Juni 2026, naik dari Rp102,07 triliun dalam dua bulan. Utang paylater perbankan mencapai Rp30,71 triliun dan melonjak 33,54 persen. Kredit bermasalah 2,36 persen didominasi kelompok usia muda. Kutipan penting dari seorang akademisi regional menjelaskan gambaran ini: keluarga di Asia Tenggara kian mengandalkan kredit bukan untuk membangun kekayaan, melainkan menutup kebutuhan sehari-hari ketika pendapatan tidak lagi mampu mengikuti kenaikan biaya hidup. Di sini, utang konsumsi masyarakat berubah dari “jembatan” menjadi “jebakan”.
Fragile Middle Class: Ketika Pertumbuhan 5 Persen Tak Menyelamatkan
Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen yang kerap dibanggakan tidak menyelamatkan kelas menengah dari zona rapuh. Data menunjukkan kelas menengah menyusut drastis; lebih dari 10 juta orang yang dulu stabil kini turun kelas. Konsumsi rumah tangga memang tumbuh 5,06 persen dan menyumbang lebih dari setengah PDB, tetapi pertumbuhan ini ditopang calon kelas menengah yang sangat rentan terhadap guncangan.
Kelas menengah yang dulunya motor konsumsi mulai memangkas pengeluaran non-esensial. Belanja leisure berbalik arah, dari tumbuh 9,8 persen menjadi kontraksi 0,4 persen. Fenomena down trading menyebar: mereka pindah ke produk lebih murah, menahan pembelian elektronik, hingga menunda rekreasi. Tekanan ini diperparah fluktuasi harga pangan dan pertumbuhan upah yang tertinggal dari kenaikan biaya hidup. Pada titik ini, daya beli kelas menengah bukan sekadar angka konsumsi; ia cermin dari hilangnya ruang bernapas finansial. Tanpa bantalan tabungan, sedikit saja guncangan—PHK, sakit, atau kenaikan harga—bisa mengubah krisis likuiditas menjadi krisis kemiskinan baru.
Keluar dari Jerat: Kebijakan Makro Tak Cukup, Reformasi Rumah Tangga Wajib
Menghadapi tekanan finansial Indonesia di segmen kelas menengah, menjaga inflasi rendah dan pertumbuhan 5 persen jelas tidak cukup. Analis makro menegaskan, tekanan kelas menengah tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan daya beli; pendapatan riil dan ketersediaan pekerjaan berkualitas harus tumbuh bersamaan. Jika tidak, kelas menengah akan semakin mudah turun kelas.
Beberapa usulan kebijakan sudah mengarah ke sana: insentif pajak penghasilan bagi pekerja menengah bawah, dukungan transportasi dan perumahan, serta program reskilling bagi korban PHK. Rekomendasi lain mencakup pengurangan beban pajak untuk pendapatan menengah, akses kesehatan yang lebih terjangkau, dan jaring pengaman sosial yang lebih responsif. Namun kebijakan makro saja tidak cukup bila rumah tangga tetap menjadikan utang konsumsi sebagai solusi utama. Kelas menengah perlu menggeser strategi dari “makan utang” ke membangun bantalan finansial: memperbesar tabungan, mengurangi ketergantungan paylater, dan menata ulang prioritas konsumsi. Tanpa koreksi di dua sisi—negara dan rumah tangga—angka 46,7 juta orang yang tersisa di kelas menengah bisa menyusut lagi dan menyeret ekonomi ke siklus krisis yang lebih dalam.
