Kelas Menengah Terjepit: Antara Pertumbuhan dan Kerapuhan
Kelas menengah terjepit adalah kondisi ketika kelompok berpenghasilan menengah menghadapi tekanan ekonomi berkepanjangan: pendapatan tumbuh pelan, biaya hidup dan harga aset melonjak, sehingga mereka makin mengandalkan utang konsumsi untuk mempertahankan gaya hidup minimum sambil mimpi memiliki rumah kian menjauh. Fenomena ini mencerminkan jurang antara pertumbuhan ekonomi di atas kertas dan daya beli riil yang menyusut, membuat jutaan orang yang dulu relatif aman kini mudah jatuh kelas. Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen tidak lagi otomatis berarti kesejahteraan; ia bisa menutupi rapuhnya fondasi finansial rumah tangga yang hidup dari gaji ke gaji, dengan tabungan tipis dan aset terbatas. Tekanan ekonomi masyarakat tidak lagi abstrak, tetapi hadir dalam bentuk cicilan, sewa, dan harga pangan yang terus naik.
Data menunjukkan bahwa kelas menengah yang dulu dianggap “motor konsumsi” mulai mundur perlahan. Jumlah penduduk kelas menengah turun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 46,7 juta pada 2025, artinya lebih dari 10 juta orang melorot satu tangga ekonomi dalam tujuh tahun. Di saat yang sama, kelompok menuju kelas menengah membengkak menjadi 142 juta orang, tetapi tanpa bantalan finansial yang kuat dan sangat rentan guncangan. Setelah 2018, kombinasi kenaikan harga energi, ketidakpastian ekonomi global, dan inflasi pangan membuat bukan saja sulit naik kelas, tetapi mudah sekali jatuh. Jika semua ini diabaikan, proyek pertumbuhan hanya akan mencetak angka, bukan keamanan hidup bagi warga yang menopang konsumsi nasional.
Fenomena ‘Makan Utang’: Kredit untuk Bertahan Hidup, Bukan Membangun Aset
Fenomena ‘makan utang’ menggambarkan rumah tangga yang menggunakan kredit bukan lagi sebagai alat investasi, tetapi sebagai nafas harian untuk menutup biaya hidup di tengah inflasi dan upah yang seret. Tren ini melanda banyak negara Asia Tenggara, dengan utang rumah tangga di Thailand menembus 86,8 persen PDB dan Malaysia pernah menyentuh 84,3 persen. Meski beban utang rumah tangga di sini tampak rendah di angka 16 persen PDB, kenyataannya akses pinjaman digital yang mudah membuat utang konsumsi Indonesia menggelembung di balik statistik. Kredit bukan dipakai membeli rumah atau membangun usaha, melainkan untuk belanja kebutuhan, darurat, dan gaya hidup aspirasional yang digenjot budaya FOMO di media sosial.
Hingga Juni 2026, total utang pinjaman online tembus Rp105,14 triliun, naik dari Rp102,07 triliun hanya dalam dua bulan, dengan pertumbuhan tahunan 25,88 persen. Utang paylater perbankan menambah beban Rp30,71 triliun dan melonjak 33,54 persen. Kredit macet tercatat 2,36 persen, didominasi kelompok usia muda yang baru mulai bekerja. Alasan utang konsumsi Indonesia lewat pinjol dan paylater berlapis: 22,8 persen untuk kebutuhan darurat, 18,3 persen untuk belanja kebutuhan, dan 17,6 persen untuk membeli barang dengan cicilan tanpa kartu kredit. “Pemenuhan gaya hidup dan FOMO turut menjadi faktor pinjol dipilih anak muda sebagai andalan keuangan,” menunjukkan bahwa inflasi dan gaya hidup saling mengunci generasi muda dalam lingkaran cicilan.
Impian Properti yang Makin Jauh: Daya Beli Rumah Tersalip Infrastruktur Megah
Media sosial setiap hari memamerkan jalan tol baru yang mulus, kereta cepat, dan bandara megah yang baru diresmikan. Di sela-sela kebanggaan pembangunan ini, berseliweran curhat anak muda yang merasa gajinya tidak akan pernah cukup untuk beli rumah, bahkan uang muka pun butuh ditabung bertahun-tahun. Ironi antara infrastruktur megah dan perumahan yang tak terjangkau memicu frustrasi sosial: negara tampak berlari, tetapi warganya tertinggal di fondasi paling dasar, yaitu tempat tinggal. Harga hunian naik lebih dari 11 persen dalam lima tahun terakhir, sementara program bantuan perumahan lebih menyasar kelompok berpenghasilan rendah dan nyaris melupakan kelas menengah muda yang tidak miskin, namun jauh dari mampu. Uang publik deras ke proyek besar, pasokan rumah terjangkau dekat lokasi kerja justru stagnan.
Istilah “missing middle” sangat tepat untuk menggambarkan kelas menengah terjepit di pasar properti. Gaji mereka terlalu tinggi untuk mendapat subsidi, tetapi terlalu rendah untuk membeli rumah tanpa cicilan mencekik. Studi di Bandar Lampung menunjukkan dosen muda banyak yang masih menyewa dengan biaya sampai Rp20 juta per tahun, sementara rumah impian mereka di kisaran Rp300–500 juta terasa seperti fatamorgana bagi gaji ASN pemula. Di Jakarta, tingkat kepemilikan rumah hanya sekitar 48 persen, jauh di bawah rata-rata nasional mendekati 80 persen. Survei anak muda usia 25–34 tahun menegaskan dua alasan utama: harga tidak terjangkau dan penghasilan tidak cukup, bukan semata gaya hidup boros. Daya beli properti rontok, sehingga rumah susun diterima bukan sebagai impian, melainkan kompromi atas realitas yang pahit.
Inflasi, Gaya Hidup Aspirasional, dan Zona Rapuh Kelas Menengah
Tekanan ekonomi masyarakat berlapis: inflasi pangan tinggi, pertumbuhan upah lambat, dan kebutuhan perkotaan yang semakin mahal. World Bank memperkirakan sekitar 3 miliar orang di dunia berada dalam kelompok rentan jatuh miskin akibat inflasi dan ketidakpastian pasca pandemi. Di sini, gejalanya jelas: kelas menengah mulai memangkas pengeluaran leisure, fashion, dan elektronik, dan beralih ke produk lebih murah. Belanja rekreasi yang sebelumnya tumbuh 9,8 persen malah terkontraksi 0,4 persen, sementara mobilitas yang naik 6,2 persen didorong kebutuhan kerja dan pendidikan, bukan hiburan. Masyarakat berbelanja bukan untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi sekadar bertahan. Di saat bersamaan, budaya aspirasi sosial menuntut tampil “mapan” di dunia maya, membuat sebagian menutup jurang antara citra dan realitas dengan utang konsumsi digital.
Zona rapuh ini paling terasa di kelompok aspiring middle class yang jumlahnya mencapai 142 juta orang. Mereka berada tepat di ambang kelas menengah: sudah tidak dapat bantuan penuh, tapi belum cukup kuat melawan guncangan biaya hidup. Setelah 2018, risiko turun kelas semakin nyata: bukan sekadar sulit naik, tetapi mudah sekali tergelincir ke bawah. Ketika utang konsumsi Indonesia tumbuh agresif melalui pinjol dan paylater, banyak rumah tangga mengganti tabungan darurat dengan limit kredit. Inflasi dan gaya hidup aspirasional bergabung menjadi jebakan: biaya untuk terlihat “baik-baik saja” di mata sosial sering lebih mahal daripada kemampuan finansial riil. Akibatnya, kecemasan finansial meningkat, kepercayaan pada janji mobilitas sosial menyusut, dan ketidakpuasan terhadap arah pembangunan mengendap pelan-pelan.
Apa yang Harus Diubah: Kebijakan untuk Mengurai Jerat Utang dan Impian Properti
Jika tren ini dibiarkan, angka kelas menengah yang menyusut ke 46,7 juta orang berpotensi terus menurun dan mengancam stabilitas ekonomi. Pertumbuhan PDB di atas 5 persen akan terlihat seperti ilusi, karena tidak diikuti keamanan hidup. Di sektor perumahan, ada tiga langkah yang bisa segera digarap untuk menjawab daya beli properti yang runtuh. Pertama, merancang skema kredit rumah khusus untuk kelas menengah muda, dengan batas penghasilan dan harga rumah yang sesuai realitas kota besar, bukan sekadar memperlebar kategori penerima subsidi. Kedua, mengalihkan sebagian fokus dari proyek megainfrastruktur ke produksi hunian terjangkau di dekat pusat kerja. Ketiga, memperkuat regulasi utang konsumsi agar pinjol dan paylater tidak menjelma saluran resmi ‘makan utang’ yang menggelincirkan generasi muda.
Kebijakan publik harus bergeser dari memuja angka pertumbuhan ke menata kualitas pertumbuhan.
