PSEL: Ketika Tumpukan Sampah Berubah Menjadi Infrastruktur Energi Hijau
Pembangkit Listrik Sampah atau PSEL adalah fasilitas yang mengolah timbunan sampah kota menjadi listrik, mengurangi volume limbah, menyediakan energi terbarukan, dan sekaligus memperkuat ketahanan energi lokal melalui infrastruktur energi hijau yang dirancang khusus untuk kebutuhan pengelolaan limbah daerah perkotaan dan sekitarnya. Di titik ini, PSEL bukan sekadar proyek teknis, tetapi pilihan politik: apakah daerah ingin terus mengandalkan TPA konvensional, atau berani menjadikan sampah sebagai aset energi baru. Jawaban Palembang, Lampung Raya, dan Jogja jelas condong pada opsi kedua. Ketiganya sedang membangun pola baru ekonomi sirkular, di mana sampah tidak berhenti di landfill, melainkan masuk kembali ke dalam sistem sebagai sumber listrik.
Palembang: Hampir Siap, Tapi Tarik-Menarik Regulasi Menentukan Nasib
Palembang adalah contoh kota yang sudah berada di garis start: progres PSEL mencapai 93 persen hingga 31 Juli dan dirancang mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik sebagai solusi pengurangan volume sampah di kota tersebut. Kunci keberhasilannya bukan hanya teknologi pembangkit listrik sampah, tetapi kesiapan TPA Karya Jaya, lahan, dan anggaran yang sudah disiapkan dalam APBD perubahan dan APBD berikutnya. Wali kota menegaskan komitmen pemkot memenuhi seluruh hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pembangunan PSEL agar dapat berjalan sesuai rencana. Ini pernyataan penting, tetapi belum cukup tanpa dukungan pusat. Palembang masih menunggu percepatan transisi regulasi dari Perpres 35 ke Perpres 109 sebagai dasar hukum operasional. Tanpa landasan hukum yang jelas, infrastruktur energi hijau sebesar apa pun bisa berhenti hanya sebagai monumen besi dan beton.
Lampung Raya: Proyek Strategis Nasional yang Menyatukan Tiga Daerah
Jika Palembang sudah hampir beroperasi, Lampung Raya sedang berlari mengejar target. Pemerintah provinsi mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional PSEL dengan menargetkan seluruh kesiapan teknis dan administratif tuntas pada akhir tahun, termasuk pematangan lahan dan perbaikan akses jalan ke lokasi di Desa Purwotani. Targetnya jelas: groundbreaking Desember sebagai prasyarat untuk operasi penuh pada kuartal keempat 2028. Berbeda dari kota tunggal, PSEL Lampung Raya dirancang sebagai simpul pengelolaan limbah daerah yang mengumpulkan sampah dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur dengan target rantai pasok 1.168 ton per hari. Implementasi PSEL ini diharapkan mengatasi timbunan sampah secara tuntas dan ramah lingkungan sekaligus memperkuat kemandirian energi daerah melalui pemanfaatan sampah menjadi listrik. Di sini, PSEL energi terbarukan menjadi instrumen integrasi wilayah, bukan sekadar proyek teknis di satu titik.
Jogja: Seribu Ton Sampah Sehari untuk 15.000 Rumah
Jogja mengambil posisi strategis: menjadikan PSEL sebagai jawaban atas krisis TPA yang berulang. Menurut perhitungan Danantara, PSEL di Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menghasilkan daya listrik yang cukup untuk memasok sekitar 15.000 rumah. Untuk itu dibutuhkan pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari dari Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta, yang diperkirakan menghasilkan 18–20 megawatt daya listrik secara konsisten. Di sini terlihat jelas logika ekonomi sirkular: sampah yang selama ini menjadi sumber konflik sosial bisa berubah menjadi pasokan energi rumah tangga melalui infrastruktur energi hijau berbasis pembangkit listrik sampah. Listrik PSEL akan dibeli dan dikelola oleh perusahaan listrik nasional, berdasarkan skema jual beli yang mengacu pada Perpres 109 tentang PSEL. Artinya, PSEL Jogja tidak berdiri sendiri; ia terhubung ke sistem energi nasional, memperkuat ketahanan energi lokal sekaligus.
Dari Proyek ke Sistem: Syarat Agar PSEL Jadi Aset, Bukan Beban
Tiga contoh ini menunjukkan satu pola: PSEL hanya akan menjadi aset jika tiga hal terpenuhi. Pertama, rantai pasok sampah yang stabil, seperti yang tengah disusun Lampung untuk memenuhi suplai 1.168 ton per hari dan kebutuhan minimal seribu ton per hari di Jogja. Kedua, infrastruktur pendukung—akses jalan, armada pengangkut, dan pasokan air—yang sudah dipikirkan dari awal, seperti perbaikan jalan ke PSEL Palembang dan Lampung. Ketiga, kepastian regulasi dan kerja sama, mulai dari Perpres 109 hingga finalisasi perjanjian kerja sama antara badan usaha dan pemerintah daerah. Jika ketiga syarat ini konsisten dijalankan, PSEL bisa menjadi tulang punggung pengelolaan limbah daerah dan motor ekonomi sirkular. Jika tidak, kita berisiko menambah satu lagi daftar proyek energi terbarukan yang mahal tetapi minim manfaat sosial.
