Vonis yang dinilai belum sebanding
Kasus Daycare Little Aresha adalah perkara kekerasan dan penelantaran anak yang berujung pada hukuman pidana bagi kepala sekolah tempat penitipan tersebut di Yogyakarta. Pada Kamis, 19 November 2026, majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp510 juta kepada Anita Palupy Indahsari. Hukuman itu jauh di bawah tuntutan jaksa, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp800 juta. Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa putusan langsung memantik kekecewaan keluarga korban. Bagi orang tua, ukuran keadilan bukan hanya bahwa terdakwa dinyatakan bersalah, melainkan apakah beratnya hukuman mencerminkan penderitaan anak-anak dan lamanya kekerasan berlangsung. Karena itu, vonis kepala daycare ini menjadi ujian bagi proses hukum berikutnya: apakah keberatan keluarga akan dibawa jaksa ke tingkat banding.
Susi, salah satu orang tua korban, mengatakan jumlah anak yang terdampak disebut lebih dari 100 dan kekerasan berlangsung bertahun-tahun. Ia berharap hukuman setidaknya sama dengan tuntutan jaksa. Kekecewaan itu juga terkait peran Anita selama bekerja sebagai kepala sekolah selama empat tahun. Menurut pemberitaan, ia tidak berupaya menghentikan kekerasan selama masa tersebut. Jika tanggung jawab seorang pimpinan hanya dinilai dari posisi formalnya, padahal ia dinilai membiarkan perlakuan salah berulang, putusan yang lebih ringan dari tuntutan wajar dipandang keluarga sebagai belum menjawab rasa keadilan.

Keluarga meminta jaksa mengajukan banding
Orang tua desak banding bukan semata karena mereka menginginkan hukuman yang lebih tinggi, tetapi karena putusan lima tahun dianggap tidak sebanding dengan skala perkara. Susi menyampaikan kekecewaan dan berharap jaksa mengajukan upaya hukum lanjutan. Ia juga menyatakan bahwa keluarga menghormati keputusan hakim, sembari menyerahkan langkah berikutnya kepada penuntut umum. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa tuntutan keluarga kini beralih dari ruang sidang ke keputusan JPU: banding menjadi jalan yang mereka harapkan untuk menguji kembali beratnya hukuman dan pertimbangan putusan.
Majelis hakim menyatakan Anita terbukti turut serta menyelenggarakan pendidikan tanpa izin serta membiarkan perlakuan salah, penelantaran, dan kekerasan terhadap anak secara berlanjut. Pengakuan atas rangkaian perbuatan itu membuat selisih antara tuntutan dan vonis semakin terasa bagi keluarga korban. Namun, sampai laporan seusai sidang, baik pihak Anita maupun JPU menyatakan masih pikir-pikir atas putusan. Artinya, desakan orang tua belum dengan sendirinya memastikan banding akan diajukan. Keputusan jaksa menjadi tahapan penting untuk menentukan apakah vonis dan pertimbangan majelis akan diperiksa kembali.
Mengapa restitusi tidak dibebankan kepada terdakwa
Selain pidana penjara dan denda, jaksa sebelumnya menuntut restitusi sebesar Rp425 juta untuk para korban, tetapi majelis hakim tidak membebankan pembayaran itu kepada Anita. Pertimbangan majelis berpusat pada kedudukan dan kondisi terdakwa: Anita merupakan kepala sekolah yang digaji yayasan, menerima upah Rp3 juta per bulan, dan disebut menjadi tulang punggung keluarga. Majelis juga menilai pengelolaan uang dilakukan yayasan melalui rekening pribadi ketuanya, Diyah, sehingga pihak yang lebih banyak menikmati hasil disebut adalah ketua yayasan.
Pertimbangan itu menjelaskan alasan hukum yang diberitakan untuk tidak menjatuhkan restitusi korban anak kepada Anita, tetapi sekaligus menyisakan pertanyaan tentang pemulihan bagi keluarga. Restitusi ditujukan sebagai ganti rugi bagi korban; ketika tuntutan tersebut tidak dikabulkan terhadap terdakwa, kekecewaan orang tua mudah dipahami, terutama dalam perkara dengan korban yang disebut melampaui 100 anak. Penjelasan majelis mengenai gaji dan aliran pengelolaan uang patut dicatat, tetapi belum menghapus kebutuhan keluarga akan kejelasan tentang tanggung jawab atas kerugian yang mereka alami.
Banding menjadi penentu langkah selanjutnya
Kini perhatian tertuju pada sikap JPU setelah menyatakan pikir-pikir. Keluarga korban sudah menyuarakan harapan agar jaksa mengajukan banding, sedangkan pihak terdakwa juga belum menyatakan menerima putusan. Pada tahap ini, perkara belum selesai secara emosional bagi orang tua: putusan memang telah dibacakan, tetapi keberatan mereka terhadap lamanya hukuman dan tidak adanya restitusi tetap terbuka.
Vonis kepala daycare berupa lima tahun penjara dan denda Rp510 juta merupakan hukuman yang dijatuhkan pengadilan, tetapi perbandingannya dengan tuntutan 10 tahun dan restitusi Rp425 juta menjelaskan mengapa keluarga menilainya belum memadai. Majelis memiliki alasan tersendiri untuk tidak membebankan restitusi kepada Anita, termasuk soal gaji dan pengelolaan keuangan yayasan. Namun, ujian keadilan belum berhenti pada alasan tersebut. Kesimpulannya, langkah JPU atas desakan keluarga akan menentukan apakah putusan ini mendapat pemeriksaan lanjutan dan apakah keberatan orang tua memperoleh ruang untuk diuji.






