Momentum Baru: Pembangunan Nias Harus Dimaknai Sebagai Strategi, Bukan Sekadar Proyek
Pembangunan Kepulauan Nias adalah serangkaian upaya terencana untuk memperkuat infrastruktur daerah terpencil dan pendidikan Sumatera Utara demi membuka akses ekonomi pelosok dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Kunjungan kerja Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang kembali berkantor di Kepulauan Nias dengan agenda pembangunan menjadi titik balik cara memandang wilayah kepulauan ini. Ia tidak datang membawa paket proyek sporadis, tetapi memberi sinyal bahwa pusat kekuasaan provinsi bersedia turun langsung mengurus pinggiran. Fokus pada perbaikan jalan, pembangunan sekolah, serta dialog terbuka dengan warga memperlihatkan orientasi yang jelas: membuka akses ekonomi sekaligus mengangkat kualitas sumber daya manusia. Di saat yang sama, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut, Aswin Parinduri, mengapresiasi langkah tersebut karena menyentuh infrastruktur dan pendidikan yang selama ini tertinggal. Artinya, ini bukan sekadar agenda seorang gubernur, tetapi mulai menjadi konsensus politik bahwa Kepulauan Nias harus naik kelas.
Infrastruktur di Daerah Terpencil: Jalan sebagai Urat Nadi Ekonomi Nias
Siapa pun yang bicara akselerasi ekonomi di kepulauan tanpa menyentuh jalan dan konektivitas hanya menjual harapan kosong. Di Nias Utara, pembangunan ruas Tuhemberua–Lotu sepanjang 4 kilometer dan Lotu–Lahewa 2,5 kilometer dengan anggaran masing-masing Rp27 miliar dan Rp17 miliar menunjukkan pergeseran nyata dari retorika ke tindakan. Pernyataan bahwa ruas ini adalah urat nadi perekonomian bukan hiperbola, karena selama bertahun-tahun jalan rusak dan tergenang air membuat aktivitas warga tersendat. Warga seperti Inania Gea merasakan perubahan langsung ketika jalan di depan rumahnya diperbaiki dan menyebut perbaikan ini sebagai akses utama masyarakat Nias Utara.
Dari sisi politik anggaran, keberanian mengalokasikan dana signifikan untuk infrastruktur daerah terpencil seperti ini mengirim pesan bahwa pinggiran mulai diikutkan dalam prioritas. Aswin mengingatkan masih ada ruas jalan provinsi sekitar 25 kilometer yang menghubungkan dua kabupaten dan bertahun-tahun tidak tersentuh, padahal jika dibangun, perputaran ekonomi masyarakat akan semakin baik. Di sinilah konsistensi akan diuji: apakah pembangunan infrastruktur jalan berhenti di beberapa segmen foto-op, atau berlanjut menutup seluruh rantai akses ekonomi pelosok di Kepulauan Nias.
Pendidikan sebagai Mesin Peningkatan SDM: Dari Ruang Sederhana ke Sekolah Layak
Jika jalan adalah urat nadi ekonomi, maka sekolah adalah jantung masa depan Kepulauan Nias. Aswin Parinduri mencontohkan kondisi sekolah di Nias Utara yang sebelumnya memanfaatkan bangunan sangat sederhana sebagai ruang belajar, dengan dinding seadanya dan dibagi menjadi beberapa kelas. Kini, pemerintah provinsi mulai menjawab ketertinggalan pendidikan Sumatera Utara di daerah ini dengan membangun gedung SD baru yang dilengkapi fasilitas. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dinilai Aswin sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Nias.
Inilah bagian terpenting dari strategi pembangunan: infrastruktur keras dan pendidikan harus berjalan beriringan. Tanpa sekolah yang layak, anak-anak pulau akan tetap kalah bersaing meski jalan sudah mulus. Investasi di sektor pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelengkap, melainkan mesin utama yang akan menentukan apakah generasi muda mampu memanfaatkan akses ekonomi baru yang muncul. Tantangannya, pembangunan gedung saja belum cukup; ke depan, kualitas guru, kurikulum yang relevan dengan potensi lokal, dan dukungan sarana belajar modern harus menyusul, jika pemerintah benar-benar serius menutup jurang ketimpangan.
Akses Ekonomi Pelosok dan Peran Masyarakat: Dari Rumput Laut ke Koperasi
Pembangunan jalan tanpa strategi ekonomi berbasis potensi lokal hanya akan menjadikan Nias sebagai pasar, bukan produsen. Aswin menekankan bahwa infrastruktur jalan membuka peluang pertumbuhan ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui pengembangan budidaya rumput laut yang bisa diolah menjadi pangan, kosmetik hingga bahan baku industri. Ia mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha masyarakat agar produksi rumput laut memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan warga. Di sinilah akses ekonomi pelosok seharusnya diarahkan: bukan hanya memudahkan arus barang dari luar masuk, tetapi memastikan produk lokal bisa keluar dengan harga dan posisi tawar yang lebih baik.
Di sisi lain, respons warga yang antusias menunjukkan bahwa masyarakat siap menjadi mitra, bukan sekadar penerima bantuan. Warga seperti Jehan Gea menyebut jalan yang diperbaiki sebagai urat nadi mobilitas dan perekonomian, serta menyatakan baru kali ini merasakan perhatian besar seorang gubernur terhadap pulau mereka. Apresiasi ini penting, tetapi lebih penting lagi bagaimana energi sosial tersebut diarahkan untuk menjaga fasilitas, membangun kelompok usaha, dan mengawal agar kebijakan tidak kembali melupakan kepulauan. Gubernur sendiri meminta warga ikut menjaga fasilitas yang dibangun karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ini pengakuan jujur bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi warga.
Kesimpulan: Dari Simbol ke Sistem, Saatnya Mengunci Arah Pembangunan Kepulauan Nias
Kehadiran Gubernur yang berkantor di Kepulauan Nias, perbaikan ruas jalan strategis, pembangunan sekolah baru, dan penyerapan aspirasi warga adalah simbol kuat perubahan orientasi pembangunan. Namun, simbol tidak otomatis menjadi sistem. Ke depan, ada beberapa hal yang harus dikunci. Pertama, kesinambungan anggaran untuk infrastruktur daerah terpencil sampai seluruh rantai konektivitas antarkabupaten dan desa pesisir tersambung. Kedua, penguatan pendidikan Sumatera Utara di Nias dengan fokus pada mutu, bukan hanya gedung. Ketiga, pengembangan akses ekonomi pelosok yang terintegrasi dengan koperasi dan industri lokal seperti rumput laut.
Fraksi Golkar DPRD Sumut yang mengapresiasi langkah gubernur perlu menerjemahkan dukungan politik ke dalam pengawasan anggaran dan regulasi yang berpihak pada kepulauan. Masyarakat yang menyambut semangat baru pembangunan harus terus mengawal agar perhatian pemerintah tidak berhenti pada seremoni dan proyek awal. Jika momentum ini dijaga, lima kabupaten di Kepulauan Nias berpeluang keluar dari label daerah tertinggal dan menjadi contoh bagaimana kepemimpinan provinsi yang hadir di lapangan dapat mengubah takdir kawasan kepulauan yang lama terpinggirkan.
