Ketika Anggaran Kecil, Struktur Belanja Menjadi Nasib Warga
Anggaran daerah terbatas adalah kondisi ketika kapasitas pendapatan pemerintah daerah tidak cukup longgar untuk membiayai seluruh kebutuhan rutin, kewajiban belanja wajib, dan program pembangunan, sehingga setiap rupiah harus dipilih secara ketat agar efisiensi pengeluaran daerah tetap terjaga dan dampak belanja masyarakat bisa dirasakan luas dan merata. Dalam situasi ini, yang menentukan kualitas layanan publik bukan hanya seberapa besar angka APBD, tapi bagaimana komposisinya disusun. Porsi belanja pegawai pemerintah yang membengkak hingga sekitar sepertiga anggaran di sejumlah daerah membuat ruang fiskal menyempit, sementara tuntutan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan sosial warga terus naik. Hasilnya, politik anggaran berubah menjadi pertarungan antara kenyamanan birokrasi dan hak masyarakat atas infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial.
Alarm 35 Persen: Belanja Pegawai Menekan Ruang Pembangunan
Rapat Paripurna DPRD di salah satu kota menjadi panggung kritik tajam terhadap porsi belanja pegawai pemerintah yang menembus 35 persen dari total anggaran daerah. Angka ini bukan sekadar statistik; ini sinyal bahwa terlalu banyak uang publik terserap untuk gaji dan tunjangan, bukan untuk jalan, sekolah, atau bantuan sosial. Badan Anggaran DPRD mendesak pemerintah kota menurunkan proporsi itu menjadi 30 persen pada 2027, sejalan dengan batas yang diwajibkan aturan pusat. Kutipan yang layak diingat: “Dengan porsi belanja pegawai di mencapai 35 persen, pemerintah kota harus dapat melakukan inovasi agar belanja pegawai menjadi 30 persen”. Di sisi lain, proyeksi pendapatan daerah turun 3,14 persen menjadi sekitar Rp6,5 triliun, memaksa penyesuaian belanja dari sekitar Rp6,9 triliun menjadi Rp6,6 triliun atau turun 3,06 persen.
Konsekuensinya jelas: setiap persen yang mengendap di belanja rutin mengurangi kapasitas program yang berdampak langsung ke warga. Porsi belanja pegawai yang tinggi berpotensi membatasi pendanaan pembangunan infrastruktur dan program bantuan sosial kemasyarakatan. Ini adalah bentuk subsidi terbalik: masyarakat menanggung birokrasi, bukan birokrasi yang melayani masyarakat. Solusi DPRD bukan memusuhi ASN, tetapi memaksa pemerintah kota berinovasi: menertibkan struktur organisasi, menekan kegiatan administratif yang tidak penting, dan di saat yang sama mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah agar kesejahteraan ASN tetap terjaga tanpa mengorbankan hak warga atas pembangunan.
Pelajaran dari Sekadau: Memangkas yang Tak Terukur, Menguatkan Dampak Langsung
Sementara sebagian kota terjebak dalam belanja pegawai yang gemuk, Pemerintah Kabupaten Sekadau memberi contoh jalan lain. Dalam Rapat Paripurna DPRD, wakil bupati secara terbuka mengakui bahwa keuangan daerah sangat terbatas dan menjadi tantangan utama pembangunan dan pelayanan. Alih-alih mengeluh, mereka memilih mengendalikan belanja secara selektif dengan bertumpu pada evaluasi realisasi semester I dan proyeksi hingga akhir tahun anggaran. Pemerintah daerah mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur, lalu mengarahkan anggaran ke kegiatan yang hasilnya jelas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Ini pendekatan yang seharusnya menjadi standar: prioritas pembangunan daerah didefinisikan sebagai program dengan indikator kinerja yang bisa diukur, menyentuh pemerataan pembangunan, dan terasa manfaatnya di tingkat warga, bukan sekadar menghabiskan pagu. Subandrio menegaskan bahwa kebijakan belanja dalam Perubahan APBD diarahkan mendukung target RPJMD dan RKPD, artinya ada benang merah antara dokumen rencana dan realisasi anggaran. Dengan memperkuat pengelolaan kas daerah, Sekadau berusaha memastikan aliran dana mendukung program yang tepat waktu dan tepat sasaran. Di tengah anggaran daerah terbatas, strategi seperti ini menjadi pembeda antara daerah yang stagnan dan daerah yang tetap bisa bergerak.
Tuntutan DPRD: Efisiensi Bukan Sekadar Pangkas, Tapi Mengukur Dampak
Di level lain, anggota legislatif mengingatkan bahwa masalah anggaran bukan hanya soal besar-kecil, melainkan soal struktur kegiatan belanja. Seorang anggota fraksi menegaskan pemerintah daerah harus memerhatikan struktur belanja agar mengutamakan kegiatan yang memberi efek ganda bagi pembangunan dan perekonomian, sehingga anggaran terbatas tetap dirasa manfaatnya. Program administratif dan rutin diminta dikendalikan agar muncul ruang fiskal bagi program yang langsung menyentuh masyarakat.
Tuntutannya konkret: evaluasi belanja tahun-tahun lalu, identifikasi kegiatan yang tidak memberi dampak langsung, serapannya rendah, tumpang tindih antarperangkat daerah, tidak sesuai prioritas, atau tidak punya indikator kinerja yang jelas. Pernyataan yang patut dikutip: “Efisiensi bukan berbicara soal pemangkasan anggaran, tetapi bagaimana pemerintah memastikan setiap program mempunyai output dan outcome yang jelas”. Ini kritik tajam terhadap budaya habis-habisan menjelang akhir tahun tanpa mengukur hasil. DPRD pada dasarnya mendorong efisiensi pengeluaran daerah yang berorientasi outcome, bukan sekadar penghematan kosmetik. Tanpa disiplin evaluasi, anggaran daerah terbatas akan terus bocor ke program yang nyaman bagi birokrasi tetapi hampa bagi warga.
Penghematan Belanja Pegawai: Syarat Wajib untuk APBD yang Berpihak ke Warga
Jika ada satu kesimpulan yang muncul dari berbagai daerah, itu adalah: strategi penghematan belanja pegawai menjadi kunci untuk menguatkan porsi program pembangunan. Desakan Badan Anggaran DPRD agar pemerintah kota menekan porsi belanja pegawai dari 35 persen menjadi 30 persen pada 2027 bukan formalitas; itu syarat agar aturan pusat dipatuhi dan ruang fiskal untuk pembangunan dibuka lebih lebar. Tanpa reformasi belanja pegawai—meliputi penataan struktur, pembatasan rekrutmen yang tidak perlu, dan digitalisasi layanan—APBD akan terus terjebak pada biaya rutin.
Pengalaman Sekadau menunjukkan bahwa sekalipun pendapatan kecil, pemerintah masih bisa menjaga program prioritas dengan memangkas belanja pendukung yang tidak jelas keluaran dan dampaknya. Sementara seruan legislatif untuk evaluasi struktur kegiatan belanja menegaskan bahwa setiap rupiah harus diarahkan pada program dengan output dan outcome terukur. Ini jalan tengah yang rasional: belanja pegawai pemerintah tetap dihargai, tetapi tidak lagi dibiarkan memakan porsi berlebihan hingga mengorbankan hak warga atas layanan dasar. Pada akhirnya, kualitas APBD yang baik bukan yang habis terserap, melainkan yang hasilnya terlihat di jalan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih dekat, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas.
