TMMD Sengkuyung IV: Bukan Sekadar Proyek Jalan Desa
TMMD Sengkuyung IV adalah program TNI militer yang menggabungkan pembangunan infrastruktur pedesaan—seperti jalan desa 2026, drainase, jembatan, dan rehabilitasi rumah—dengan kegiatan sosial berupa penyuluhan kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, serta penguatan ekonomi lokal, yang dilaksanakan selama 30 hari di berbagai desa dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan warga setempat. Inti persoalannya: TMMD Sengkuyung IV bukan hanya memperbaiki fisik desa, tetapi juga menggeser cara kita memaknai pembangunan. Ketika militer memimpin pembangunan jembatan, jalan, dan drainase, ia sekaligus membangun relasi kekuasaan di tingkat akar rumput. Di satu sisi, desa mendapatkan akses yang selama ini lambat dipenuhi oleh skema sipil. Di sisi lain, kehadiran seragam hijau dalam urusan pembangunan memunculkan pertanyaan: apakah ini solusi jangka panjang, atau penambal sementara atas lemahnya birokrasi sipil?
Blora dan Jepara: Jalan, Jembatan, dan Ekonomi Desa yang Dibuka
Di Blora, TMMD Sengkuyung IV menyasar Desa Pelem dengan paket infrastruktur pedesaan yang agresif: jalan makadam sepanjang 4.677 meter dengan lebar 2,5 meter, talud jalan sepanjang 25 meter di kedua sisi, serta pembangunan jembatan sepanjang 6 meter dengan lebar 3 meter. Rehabilitasi rumah tak layak huni melengkapi pendekatan fisik yang menyentuh langsung kehidupan warga. Secara politis, skala ini menunjukkan bahwa TNI mampu mengeksekusi proyek yang sering tersendat di tangan dinas teknis. Jepara memberi contoh lain bagaimana jalan desa 2026 diposisikan sebagai pengungkit ekonomi. Di Desa Bulungan, pembangunan jalan sepanjang 789 meter dengan lebar tiga meter ditargetkan memperlancar mobilitas warga dan mendukung pengembangan potensi ekonomi desa. Pembukaan TMMD diwarnai Tari Gambyong dan Reog, seolah menegaskan bahwa program TNI militer ini bukan hanya tentang beton dan batu, tetapi juga tentang merangkul budaya lokal untuk menguatkan legitimasi di mata masyarakat.
Solo: Drainase, Kota Padat, dan Disiplin Militer dalam Infrastruktur
Berbeda dari Blora dan Jepara yang fokus pada jalan desa, TMMD Sengkuyung IV di Surakarta mengincar masalah klasik kota padat: drainase. Di Kelurahan Penumping, pekerjaan fisik berupa pemasangan saluran beton U-Ditch di dua ruas jalan—Jalan Kebangkitan Nasional dan Jalan Sutowijoyo—mencakup total panjang 647 meter. Targetnya jelas: memperlancar aliran air, mengurangi genangan, dan menciptakan lingkungan lebih nyaman menjelang musim hujan. Wali Kota menegaskan bahwa TMMD adalah wujud kemanunggalan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan semangat “Sengkuyung” atau gotong royong sebagai kekuatan utama. Di sini terlihat perbedaan mencolok antara proyek militer dan sipil: disiplin waktu 30 hari, koordinasi lintas dinas yang dipaksa rapi, dan permintaan maaf atas gangguan lalu lintas yang disampaikan di muka. TMMD memaksa kota untuk bergerak cepat, sesuatu yang sering absen dalam proyek infrastruktur sipil yang berlarut-larut.
Dimensi Sosial: Penyuluhan, Ekonomi, dan Penanaman Nilai
TMMD Sengkuyung IV tidak berhenti pada beton dan aspal. Di Jepara, program ini menyentuh sektor peternakan, pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Di Surakarta, daftar kegiatan nonfisik lebih eksplisit: penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, ideologi Pancasila, keluarga berencana, kesehatan dan pencegahan stunting, keamanan dan ketertiban, pencegahan narkoba, mitigasi banjir dan kebakaran, hingga pembagian paket sembako. Di atas kertas, ini tampak ideal: infrastruktur pedesaan dibangun, kapasitas sosial diperkuat. Namun di balik itu, TMMD juga menjadi kanal penanaman nilai dan narasi negara di desa. Kutipan yang patut dicermati: “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa” yang dijadikan tema resmi. Kalimat ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik hanyalah pintu masuk; yang lebih penting adalah menyatukan langkah warga di bawah agenda yang didefinisikan oleh negara melalui TNI.
30 Hari Penuh Gotong Royong: Efektivitas atau Ketergantungan?
Secara teknis, TMMD Sengkuyung IV dijadwalkan berlangsung 30 hari kalender per lokasi, mulai 13 Oktober hingga 11 November, didahului Pra-TMMD sejak 28 September. Rakornis digelar untuk menyelaraskan perencanaan dan memperkuat koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Pola ini berulang di berbagai daerah: TNI memimpin, pemerintah daerah mendukung, warga ikut bekerja. Pertanyaannya: apakah model seperti ini mendorong kemandirian desa, atau justru menumbuhkan ketergantungan pada intervensi militer? Dari sisi manfaat langsung, warga merasakan akses yang lebih baik, lingkungan lebih bersih, dan peluang ekonomi baru. Namun jika setiap lonjakan pembangunan infrastruktur pedesaan bergantung pada TMMD, kita sedang mengakui kegagalan sistem sipil. Kesimpulannya, TMMD Sengkuyung IV efektif sebagai akselerator, tetapi pemerintah sipil harus berani mengambil alih ritme, agar gotong royong tidak selalu menunggu komando dari barak.
