TMMD Sengkuyung IV: Bukan Sekadar Cor Jalan, Tapi Strategi Pembangunan Desa
TMMD Sengkuyung IV adalah program TNI Manunggal Membangun Desa yang memadukan pembangunan infrastruktur pedesaan dengan kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, untuk mempercepat pembangunan desa dan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui kerja gotong royong lintas sektor selama periode pelaksanaan yang terencana. Program ini resmi dimulai di Wonogiri dan Jepara, dengan pembukaan di Desa Giriwarno dan Desa Bulungan pada 13 Oktober yang ditandai oleh kepala daerah setempat. Sejak awal, TMMD Sengkuyung IV jelas bukan proyek fisik tunggal, melainkan paket pembangunan desa Indonesia yang menyasar akar persoalan: akses, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di sinilah letak pentingnya program ini—ia mengisi kekosongan yang sering ditinggalkan skema pembangunan top-down yang terlalu fokus pada kota.
Jalan Desa Sebagai ‘Tol Ekonomi’: Dari Giriwarno ke Bulungan
Inti kekuatan TMMD Sengkuyung IV ada pada infrastruktur pedesaan yang konkret: jalan rabat beton 400 meter di Dusun Mangli, Desa Giriwarno, dengan lebar 3 meter dan ketebalan 12 sentimeter, lengkap dengan talud di empat titik, drainase di tiga titik, dan satu gorong-gorong. Di Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, sasaran fisik utama adalah pengecoran jalan sepanjang 789 meter dengan lebar tiga meter. Ini bukan angka kecil; bagi warga, jalan seperti ini adalah “tol ekonomi” yang memotong biaya dan waktu mobilitas, dari mengangkut hasil pertanian hingga mengakses layanan kesehatan. Anggaran Rp465 juta di Giriwarno, yang berasal dari APBD provinsi dan kabupaten, menunjukkan komitmen fiskal yang cukup serius terhadap pembangunan desa Indonesia. Tanpa akses jalan yang layak, semua wacana pemberdayaan ekonomi lokal tinggal slogan.
Pendekatan Holistik: Peternakan, Pertanian, Kesehatan, dan Pendidikan
Kekuatan lain TMMD Sengkuyung IV adalah pendekatan holistik yang menolak memisahkan beton dari manusia. Di Jepara, program tidak berhenti pada pembangunan jalan, tetapi juga menyentuh sektor peternakan, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Di Wonogiri, kegiatan nonfisik berupa sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan keterampilan digelar dengan melibatkan berbagai dinas, Kodim, dan kepolisian. Di Bulungan, daftar kegiatannya bahkan lebih luas: rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan sembako, beasiswa, bibit tanaman, pelayanan administrasi kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Pendekatan seperti ini penting karena infrastruktur pedesaan hanya efektif jika diiringi peningkatan kapasitas warga. Jalan yang baik tanpa pengetahuan usaha, akses pendidikan, dan kesehatan akan berakhir menjadi fasilitas yang underutilized, bukan motor perubahan sosial.
Kemanunggalan TNI-Rakyat: Gotong Royong yang Diinstitusikan
TMMD Sengkuyung IV secara terang menempatkan kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai fondasi. Wakil Bupati Jepara menegaskan bahwa TMMD adalah bentuk sinergi untuk mempercepat pembangunan desa sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Di Wonogiri, pemerintah daerah menilai TMMD sebagai program terintegrasi yang menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk wilayah pelosok yang selama ini tertinggal. Gotong royong bukan hanya jargon; pra-TMMD di Giriwarno sudah melibatkan TNI dan warga untuk menyiapkan lokasi pembangunan. Di Bulungan, pembukaan TMMD bahkan dirangkai dengan pertunjukan Tari Gambyong dan Reog, menjadikan pembangunan sebagai peristiwa sosial yang menghidupkan kebudayaan lokal. Ini penting: ketika pembangunan desa Indonesia dibangun di atas partisipasi dan identitas lokal, peluang keberlanjutan meningkat, karena warga merasa memiliki hasilnya, bukan sekadar menjadi penonton proyek negara.
Dampak Jangka Panjang dan Tantangan Ke Depan
Program TMMD Sengkuyung IV di Jepara berlangsung selama 30 hari, dari 13 Oktober hingga 11 November, dengan target penyelesaian seluruh sasaran fisik dan nonfisik melalui sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di Wonogiri, harapannya jelas: dengan dukungan anggaran, seluruh sasaran fisik dapat diselesaikan sesuai rencana. Jika konsisten, pola ini bisa menjadi model pembangunan desa Indonesia yang menggabungkan infrastruktur pedesaan dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam satu paket kebijakan. Pemerintah Jepara berharap hasil TMMD membuat infrastruktur desa lebih merata, akses warga lebih mudah, dan kegiatan ekonomi berkembang. Namun tantangannya adalah kontinuitas: jalan dan bantuan sosial akan kehilangan daya dorong jika tidak diikuti program lanjutan, misalnya pendampingan usaha dan perawatan infrastruktur. TMMD sudah membuka pintu; tugas berikutnya adalah memastikan desa tidak kembali terisolasi setelah 30 hari berlalu.
