TMMD Sengkuyung: Bukan Sekadar Proyek Fisik, Tapi Politik Pembangunan dari Desa
TMMD Sengkuyung Tahap III adalah program kolaboratif antara TNI, pemerintah daerah, dan warga desa yang berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan desa, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta kegiatan sosial edukatif untuk memperkuat kesejahteraan dan ketahanan masyarakat pedesaan melalui semangat gotong royong dan keterlibatan langsung warga dalam setiap tahapan pekerjaan. Program TMMD 2026 desa yang serentak ditutup di berbagai kabupaten pada 13 Agustus memperlihatkan satu pesan politik pembangunan yang jelas: jika negara ingin serius pada pembangunan pedesaan, maka TNI gotong royong dengan rakyat harus ditempatkan sebagai mitra, bukan sekadar pelaksana teknis. Penutupan di Wonorejo (Pekalongan), Kedungleper (Jepara), Mangunranan (Kebumen), Tambahrejo (Grobogan), dan Bercak (Boyolali) menunjukkan konsistensi pendekatan tersebut.
Jalan Beton dan Anggaran: Infrastruktur Desa yang Akhirnya Punya Angka Nyata
Dampak paling kasat mata dari TMMD Sengkuyung Tahap III adalah lahirnya infrastruktur jalan desa yang sebelumnya sulit diwujudkan lewat mekanisme rutin pembangunan pedesaan. Di Mangunranan, Kecamatan Mirit, betonisasi jalan desa sepanjang 600 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 0,15 meter rampung seratus persen dengan dukungan anggaran Rp319 juta dari APBD provinsi, kabupaten, dan desa. Kutipan ini layak disimpan: “Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan TMMD di Desa Mangunranan, Kecamatan Mirit, yang memberikan manfaat nyata bagi mobilitas dan perekonomian warga” kata Bupati Lilis Nuryani. Di Tambahrejo, Grobogan, jalan beton juga resmi rampung sebagai infrastruktur utama akses desa, sementara di Bercak, Boyolali, jalan beton diresmikan sebagai warisan nyata bagi warga yang selama ini terkendala akses.
RTLH, Sanitasi, dan Anak Putus Sekolah: Ketika Pembangunan Pedesaan Menyentuh Rumah Tangga
Kekuatan TMMD 2026 desa bukan hanya di cor beton, tetapi pada keberanian menyentuh persoalan inti rumah tangga pedesaan. Di Kedungleper, Jepara, program ini merehabilitasi tiga unit RTLH rehabilitasi milik warga sebagai bagian dari paket infrastruktur yang juga mencakup rabat beton jalan usaha tani. Di Tambahrejo, Grobogan, TMMD merapikan ekosistem pemukiman: rehabilitasi pos kamling dan musala, serta pembangunan lima jamban keluarga untuk mengubah perilaku sanitasi yang selama ini terabaikan. Poin penting lain adalah perhatian terhadap pendidikan anak desa. Di Grobogan, pemerintah kabupaten secara eksplisit memfokuskan evaluasi pasca-TMMD pada pendidikan anak dan kesehatan balita, termasuk memantau kasus indikasi stunting dan kondisi anak bergizi kurang melalui posyandu. Ini sinyal jelas bahwa program mulai memaksa pemerintah serius melihat anak putus sekolah dan kerentanan gizi sebagai bagian dari pembangunan pedesaan.
Gotong Royong TNI–Warga: Modal Sosial yang Tak Bisa Diganti Dana APBD
Jika ada satu pelajaran utama dari TMMD Sengkuyung Tahap III, itu adalah bahwa uang APBD tanpa gotong royong tak akan pernah cukup. Di Pekalongan, pelaksana tugas bupati terang menegaskan bahwa TMMD adalah bentuk sinergi Pemkab, TNI, DPRD, Polri, dan masyarakat, dengan gotong royong dan keterlibatan warga sebagai modal percepatan pekerjaan. Di Jepara, amanat perwira komando menekankan TMMD bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan wadah menyatukan langkah dan merawat semangat gotong royong antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di Tambahrejo, Grobogan, pengerjaan jalan desa memang secara eksplisit mengandalkan kerja bakti antara prajurit TNI dan warga setempat. Boyolali mengulang pola yang sama: warga Bercak terlibat aktif di setiap tahapan pembangunan sehingga kemanunggalan TNI–rakyat bukan jargon, tetapi praktik sehari-hari di lokasi sasaran.
Sesudah Beton Kering: Tantangan Pemeliharaan dan Sinergi Lanjutan
Penutupan TMMD Tahap III seharusnya dibaca bukan sebagai akhir, melainkan titik awal kewajiban baru. Di Grobogan, pemerintah daerah secara lugas mengingatkan bahwa setelah pengerjaan fisik selesai, tantangan bergeser ke pemeliharaan aset: warga diminta mengawasi tonase kendaraan agar ketahanan jalan beton tetap terjaga. Jika kapasitas anggaran desa terbatas, pemkab menyatakan siap membantu, termasuk dengan tim medis untuk mengawal kesehatan balita dan stunting. Di Pekalongan, pemkab bahkan membuka peluang sinergi lanjutan dengan TNI dan pemerintah pusat, khususnya untuk pembangunan jembatan yang belum terjangkau TMMD. Sementara itu, di Mangunranan dan Kedungleper, rangkaian penyuluhan, pelayanan kesehatan, pencegahan stunting, kewirausahaan, hingga edukasi digital menunjukkan bahwa TMMD ke depan seharusnya makin kuat di aspek nonfisik—mendorong desa bukan hanya punya jalan beton, tetapi juga warga yang berdaya dan sadar haknya.
