Belanja publik harus menciptakan peluang
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah melalui Badan Gizi Nasional yang menyediakan makanan bergizi sekaligus menghubungkan belanja negara dengan pekerjaan dan kegiatan usaha masyarakat. Inilah nilai ekonomi yang membuat MBG patut dinilai bukan hanya dari makanan yang dibagikan, tetapi juga dari siapa yang memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha. Pada 27 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menyebut program MBG telah membuka jalan kerja bagi 1,3 juta warga miskin. Ia menilai BGN membangun ekosistem ekonomi dengan cepat lewat anggaran negara. Angka tersebut memberi alasan kuat untuk melihat MBG sebagai kebijakan pemberdayaan, bukan semata program konsumsi. Namun, capaian jumlah pekerja akan lebih bermakna bila pekerjaan yang tercipta memberi penghasilan dan peluang berkelanjutan bagi warga.
Rantai pasok membuka ruang bagi usaha kecil
Dampak program tidak berhenti pada tenaga kerja. Sebanyak 148.500 pelaku usaha baru masuk ke rantai pasok MBG, sementara 63,1 ribu pemasok UMKM terlibat dalam ekosistemnya. Skala ini menunjukkan bahwa pengadaan makanan dapat menciptakan pasar bagi usaha yang sebelumnya berada di luar jalur belanja pemerintah. Keterlibatan itu penting karena pemasok kecil dapat menjadi penghubung antara permintaan program dan produksi setempat. Namun, besarnya jumlah pemasok belum otomatis menjamin manfaat tersebar merata. Keberlanjutan pesanan, akses yang adil, dan kemampuan pelaku usaha memenuhi kebutuhan program akan menentukan apakah peluang ini berkembang menjadi usaha yang lebih kuat. Karena itu, keberhasilan rantai pasok MBG semestinya diukur bukan hanya dari banyaknya nama yang terdaftar, tetapi juga dari apakah UMKM mampu bertahan dan tumbuh.
Ukuran keberhasilan adalah kemandirian
Muhaimin mendorong agar pemberdayaan menjadi arus utama perencanaan dan pelaksanaan anggaran, bukan pelengkap. Ia juga meminta jumlah mitra dan wilayah sasaran diperluas agar lebih banyak masyarakat mendapat akses ke pekerjaan, pendidikan, dan peluang usaha. Arah ini tepat: belanja publik seharusnya meninggalkan kemampuan ekonomi yang bertahan, bukan hanya aktivitas selama program berlangsung. Agar perluasan membawa manfaat, pemerintah perlu menyelaraskan data sasaran supaya intervensi tidak tumpang tindih dan bantuan menjangkau warga yang membutuhkan. Kolaborasi dengan dunia usaha, pesantren, lembaga amil zakat, filantropi, BUMN, dan sektor swasta dapat menambah jalur pemberdayaan. Lapangan kerja MBG akan menjadi capaian yang lebih kuat bila pekerja dan pemasok memperoleh kesempatan berkembang, bukan sekadar tercatat sebagai bagian dari ekosistem.
Kesimpulannya, MBG memperlihatkan potensi anggaran negara untuk menggerakkan pekerjaan sekaligus membuka akses pasar bagi usaha kecil. Angka 1,3 juta pekerja, 148.500 usaha baru, dan 63,1 ribu pemasok UMKM memberi dasar yang menjanjikan, tetapi keberhasilan jangka panjang bergantung pada mutu dan kesinambungan peluang tersebut. Pemerintah perlu menjaga agar pemberdayaan tetap menjadi tujuan utama: warga bekerja, UMKM bertahan, dan manfaat ekonomi meluas ke lebih banyak wilayah.
