Pemulihan korban bukan urusan tambahan
Pemulihan psikologis korban penggeledahan adalah pendampingan yang menilai dampak peristiwa pada korban dan menyediakan dukungan sesuai kebutuhan, terutama bagi anak-anak serta perempuan yang rentan mengalami ketakutan berkepanjangan. Anggota Komisi XIII DPR, Mafirion Syamsuddin Rogo, mendesak LPSK segera membantu santriwati di Sukoharjo setelah penggeledahan polisi pada dini hari diduga menimbulkan trauma. Desakan ini tepat: pemulangan setelah pemeriksaan tidak otomatis menghapus rasa takut atau memulihkan rasa aman. LPSK santriwati Sukoharjo perlu segera melakukan asesmen, lalu menyusun pendampingan bersama pesantren dan instansi terkait berdasarkan kondisi setiap anak. Pendekatan itu lebih bertanggung jawab daripada menganggap semua korban pulih dengan cara dan waktu yang sama. Anak-anak yang tidak terbukti terlibat perkara tidak semestinya menanggung sendiri dampak dari operasi aparat.
Penggeledahan dini hari meninggalkan dampak nyata
Penggeledahan ponpes putri itu dilakukan dalam penyelidikan pembakaran sebuah warung yang menjual daging babi di Sukoharjo. Menurut keterangan pihak pesantren, para santriwati sedang beristirahat ketika aparat datang dan mereka terkejut serta panik. Surat edaran pesantren menyebut beberapa santriwati yang belum berjilbab diduga ditarik keluar kamar; seluruh santriwati, pengasuh, dan anak di bawah umur, termasuk dua balita berusia tiga dan lima tahun, dibawa ke Polsek Mojolaban sekitar pukul 03.51 WIB. Keterangan mengenai perlakuan itu berasal dari pihak pesantren dan perlu diperiksa secara cermat, bukan dianggap sebagai temuan final. Surat tersebut juga menyebut sebagian santriwati baru mendapat makanan sekitar pukul 17.00 WIB, ketika beberapa di antaranya lemas dan kelaparan. Rangkaian dugaan ini menjelaskan mengapa trauma korban penggeledahan harus ditangani, sekaligus mengapa prosedur aparat patut diuji.
Penonaktifan harus diikuti pemeriksaan yang tuntas
Pada Senin, 2 November 2026, Mabes Polri mengumumkan penonaktifan Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Sena dan tiga pejabat Satreskrim setelah polemik penggeledahan ponpes putri. Polri juga menyatakan telah memeriksa empat personel yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan penggeledahan. Juru bicara Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan penyesalan atas keluhan dan trauma yang dialami santriwati serta pengasuh. Langkah sementara dan pernyataan penyesalan penting, tetapi belum cukup untuk memastikan pertanggungjawaban. Pemeriksaan perlu menjawab apakah prosedur dijalankan dengan menghormati martabat perempuan dan anak, apakah pendampingan yang diperlukan tersedia, serta apakah dugaan perlakuan yang disampaikan pesantren terbukti. Hasilnya patut disampaikan secara jelas. Tanpa tindak lanjut yang dapat diperiksa publik, penonaktifan berisiko dipandang sebagai respons sesaat, bukan koreksi terhadap cara aparat bekerja.
Perlindungan dan akuntabilitas harus berjalan serentak
Negara perlu memastikan dua hal berlangsung bersamaan: santriwati memperoleh dukungan yang aman, dan tindakan aparat diperiksa secara adil. LPSK dapat memulai dengan asesmen psikologis dan berkoordinasi dengan pesantren serta instansi terkait agar pemulihan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Pendampingan sebaiknya tidak menambah beban korban dengan pemeriksaan berulang yang tidak perlu, sementara privasi dan rasa aman mereka dijaga. Di sisi lain, Polri harus menuntaskan pemeriksaan terhadap empat personel dan mengevaluasi prosedur perlindungan perempuan serta anak. Penegakan hukum atas perkara pembakaran tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan hak orang-orang yang diperiksa. Kesimpulannya, ukuran keberhasilan penanganan ini bukan hanya pemulangan atau penonaktifan pejabat, melainkan pemulihan korban yang nyata dan penjelasan terbuka tentang tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran.
