Flyover Gedangan: Ujian Nyata Komitmen Mengurai Kemacetan
Pembebasan lahan flyover adalah rangkaian kebijakan pemerintah daerah untuk mengukur, memetakan, menilai, dan mengganti rugi bidang tanah milik warga serta fasilitas publik yang terdampak pembangunan jembatan layang, agar konstruksi bisa dimulai tepat waktu dan kemacetan di titik simpul lalu lintas dapat dikurangi secara signifikan. Di Gedangan, proses ini bukan sekadar kegiatan teknis, tetapi penentu apakah pemerintah daerah benar-benar sanggup memotong simpul kemacetan parah di koridor utama Surabaya–Sidoarjo. Langkah ini layak dibaca sebagai sinyal politik anggaran: kemacetan perkotaan akhirnya diperlakukan sebagai masalah prioritas yang membutuhkan solusi infrastruktur, bukan sebatas penertiban lalu lintas musiman.
Pemerintah kabupaten bersama Badan Pertanahan Nasional memulai pengukuran dan pemetaan terhadap 122 bidang lahan yang terdampak pembangunan Flyover Gedangan. Ini adalah fase awal yang menentukan kelancaran tahapan berikutnya—appraisal dan pembayaran ganti rugi—serta menjadi indikator apakah proyek infrastruktur lokal ini akan bergerak cepat atau tersandera sengketa lahan berkepanjangan. Langkah percepatan ini patut diapresiasi, tetapi juga perlu terus diawasi agar tidak berhenti pada seremoni awal tanpa hasil nyata di lapangan.
Rp225 Miliar dari APBD: Antara Keberanian Politik dan Risiko
Keputusan Pemkab mengalokasikan Rp225 miliar dari APBD 2026 untuk pembebasan lahan Flyover Gedangan menunjukkan keberanian politik anggaran yang jarang terlihat pada proyek infrastruktur lokal. Dana ini disiapkan untuk menuntaskan tahap awal pembebasan tanah, sementara total kebutuhan diperkirakan sekitar Rp450 miliar dan sisanya akan diusulkan dalam APBD 2027. Secara fiskal, ini berarti dua tahun ruang fiskal daerah akan tersandera oleh satu proyek besar; namun dari perspektif kepentingan publik, ini adalah investasi yang masuk akal jika benar mampu mengurai kemacetan kronis di jalur utama Surabaya–Sidoarjo.
Di sinilah transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD pembangunan menjadi kunci. Tanpa penjelasan terbuka tentang skema pembebasan lahan, mekanisme appraisal, dan tahap pembayaran ganti rugi, publik mudah curiga bahwa dana besar hanya menguntungkan segelintir pemilik lahan. Kutipan Bupati Subandi yang menegaskan, “Setelah pengukuran dan pemetaan selesai, langsung dilanjutkan ke proses appraisal,” menunjukkan niat untuk menghindari keterlambatan pembayaran. Pernyataan ini harus dibuktikan dengan jadwal kerja yang jelas dan pelibatan warga terdampak, bukan sebatas janji di atas kertas.
Teknis Pembebasan Lahan dan Dampaknya ke Warga
Secara teknis, pengukuran lahan dilakukan bertahap dengan target 20 hingga 25 bidang per hari. Angka ini terkesan agresif, namun sebetulnya wajar bila pemerintah ingin pembebasan lahan rampung pada 2026 sehingga konstruksi fisik bisa dimulai 2027. Di atas kertas, timeline ini rasional: ukur–petakan–appraisal–bayar ganti rugi. Di lapangan, setiap tahapan selalu berhadapan dengan negosiasi harga, klaim kepemilikan, hingga keberatan emosional warga yang harus melepas rumah atau tempat usahanya. Di sinilah kualitas komunikasi pemerintah akan diuji.
Tidak hanya tanah dan bangunan warga yang terdampak, sebagian balai desa, bekas gedung UPTD, hingga kantor polsek disebut ikut terkena imbas pembebasan. Ironis sekaligus menarik: negara harus mengorbankan asetnya sendiri untuk memperbaiki layanan mobilitas yang juga menjadi kewajibannya. Bagi warga pengguna jalan, manfaatnya jelas: flyover ditargetkan menjadi solusi permanen terhadap kemacetan yang sering melumpuhkan mobilitas di koridor Surabaya–Sidoarjo. Namun bagi pemilik lahan, rasa kehilangan tidak hilang hanya dengan ganti rugi; dibutuhkan pendampingan dan kepastian bahwa mereka tidak terdorong ke posisi ekonomi yang lebih rentan setelah relokasi.
Mengukur Keberhasilan: Bukan Sekadar Terserapnya Anggaran
Target resmi pemerintah jelas: seluruh pembebasan lahan diselesaikan pada 2026, konstruksi flyover dimulai 2027. Namun ukuran keberhasilan proyek ini tidak boleh berhenti pada capaian fisik—berapa bidang selesai diukur, berapa rupiah terserap dari APBD pembangunan. Pertanyaannya: apakah setelah flyover beroperasi, waktu tempuh Surabaya–Sidoarjo menurun signifikan, kecelakaan berkurang, dan transportasi umum mendapat ruang yang lebih layak? Jika kemacetan hanya berpindah simpul ke titik lain, maka pembebasan lahan mahal ini gagal menjawab akar masalah kemacetan perkotaan.
Flyover Gedangan perlu diposisikan sebagai bagian dari paket kebijakan mobilitas, bukan solusi tunggal. Tanpa penataan angkutan umum, manajemen parkir, hingga pembatasan kendaraan di jam sibuk, manfaat flyover akan cepat tergerus oleh pertumbuhan kendaraan bermotor. Di sisi lain, keberanian menggelontorkan Rp225 miliar untuk fase awal pembebasan lahan patut diapresiasi selama pemerintah berani pula diaudit oleh publik. Kesimpulannya, percepatan ini adalah langkah ke arah yang tepat, tetapi keberhasilannya akan ditentukan oleh dua hal: ketepatan waktu penyelesaian pembebasan lahan dan keberanian mengintegrasikannya dengan kebijakan transportasi yang lebih menyeluruh.
