Gedung layak adalah syarat, bukan pelengkap
Revitalisasi sekolah rusak adalah upaya memperbaiki dan melengkapi fasilitas pendidikan yang tidak layak agar kegiatan belajar berlangsung lebih aman dan mendukung mutu pendidikan. Agenda ini layak dipandang sebagai kebutuhan pembangunan, bukan proyek kosmetik: ruang kelas bocor, lantai retak, dan sanitasi buruk membebankan risiko langsung kepada murid serta guru. Data tahun 2024 mencatat 1.068.501 dari 1.987.777 ruang kelas mengalami kerusakan ringan, sedang, atau berat; 53,8 persen ruang belajar berada dalam kondisi tidak layak. Skala itu menjelaskan mengapa perbaikan tak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah daerah, yang selama ini menghadapi keterbatasan anggaran, sementara dana operasional sekolah lebih cocok untuk kebutuhan tambal-sulam. Pendidikan adalah kunci pembangunan bangsa, seperti ditegaskan Presiden Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Namun, prioritas itu harus terlihat di ruang belajar sehari-hari, bukan berhenti sebagai slogan.
Percepatan perlu dibarengi pengawasan
Setelah Presiden Prabowo dilantik pada Oktober 2024, revitalisasi sarana pendidikan ditempatkan dalam agenda percepatan nasional. Pada Desember tahun yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengalokasikan Rp17,1 triliun untuk pemugaran sekolah pada 2025. Hingga 20 Oktober 2026, Kemendikdasmen mencatat 55.451 sekolah telah direvitalisasi: 16.167 pada 2025 dan 39.284 pada 2026. Angka itu menunjukkan kemajuan, tetapi bukan alasan untuk mengendurkan pemeriksaan mutu. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 menjadi kerangka percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, dengan aturan teknis yang diperbarui untuk pelaksanaan 2026. Karena kebutuhan jauh melampaui satu gelombang pekerjaan, pemerintah perlu memastikan pemilihan sekolah berdasarkan kerusakan dan kebutuhan nyata, serta keterbukaan penggunaan dana. Kecepatan penting; bangunan yang aman dan tahan lama lebih penting.
Swakelola dapat membuat manfaat berputar di sekitar sekolah
Skema swakelola memberi sekolah peran langsung dalam pekerjaan dan membuka peluang agar manfaat pembangunan sekolah tinggal di lingkungan sekitar. Panitia pembangunan dapat melibatkan warga, wali murid, alumni, serta tenaga setempat. Pengadaan melalui sistem digital dan transaksi nontunai juga menyediakan jejak yang lebih mudah diperiksa. Ini bukan jaminan otomatis bebas penyimpangan, tetapi desainnya memberi ruang bagi pengawasan masyarakat sekaligus memperpendek jarak antara proyek dan penerima manfaat. Dalam sampel 120 sekolah di 30 provinsi, 92,8 persen pemasok material lokal melaporkan kenaikan omzet. Sebanyak 91,8 persen rumah tangga di sekitar proyek menyatakan ada anggota keluarga yang terserap sebagai pekerja konstruksi; 74,2 persen pekerja menerima upah harian Rp100.000 hingga Rp150.000. Dampak semacam ini membuat revitalisasi lebih bernilai daripada perbaikan fisik semata. Namun, keterlibatan lokal harus disertai standar kerja, keselamatan, dan pembukuan yang terbuka agar perputaran ekonomi tidak mengorbankan mutu bangunan.
Guru, teknologi, dan ruang belajar harus berjalan bersama
Perbaikan gedung saja tidak cukup untuk memperbaiki pengalaman belajar. Pemerintah juga menyalurkan tunjangan kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Ini arah yang tepat: guru membutuhkan dukungan agar dapat mengajar dengan baik, sementara murid memerlukan ruang yang aman dan fasilitas yang berfungsi. Kehadiran guru dan murid dilaporkan meningkat setelah sekolah direhabilitasi, menandakan bahwa lingkungan fisik ikut memengaruhi kegiatan belajar. Digitalisasi pendidikan pun menjadi bagian dari agenda. Pada rentang 2025–2026, program digitalisasi menjangkau 368.310 satuan pendidikan dan lebih dari 51 juta peserta didik di 38 provinsi; pada 2025, 288.865 sekolah menerima masing-masing satu perangkat interaktif. Perangkat tanpa pelatihan mudah berubah menjadi pajangan, sehingga pelatihan bagi pendidik perlu menyertai distribusinya. Kesimpulannya, revitalisasi sekolah rusak akan memberi dampak luas bila bangunan aman, kesejahteraan guru diperhatikan, teknologi digunakan secara bermakna, dan warga ikut mengawasi. Itulah pembangunan pendidikan yang layak disebut investasi bangsa.
