Kendaraan wajib, tetapi bukan biaya operasional
Kendaraan distribusi MBG adalah perlengkapan operasional yang wajib disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengantarkan makanan kepada penerima manfaat, tetapi biayanya tidak masuk plafon biaya operasional per penerima. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kendaraan dikecualikan dari batas maksimal Rp3.000 per penerima manfaat. Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan kebijakan ini mengembalikan ketentuan yang berlaku pada awal program, bukan perubahan yang baru muncul tanpa dasar. Penegasan itu penting, tetapi konsekuensinya juga jelas: SPPG tetap harus memastikan distribusi berjalan, sementara biaya kendaraan tidak dapat ditagihkan melalui komponen operasional tersebut. Dengan demikian, batas Rp3.000 bukan gambaran seluruh kebutuhan sebuah dapur MBG, melainkan hanya plafon bagi biaya operasional yang masuk dalam kategori itu.

Perubahan aturan dan alasan pembatasan
Ada riwayat kebijakan yang menjelaskan mengapa klasifikasi ini kembali ditegaskan. Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 serta Nomor 1 Tahun 2025 tidak mencantumkan kendaraan sebagai biaya operasional. Namun, Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 kemudian memasukkan biaya sewa kendaraan ke dalam komponen tersebut. Setelah meninjau kembali ketentuannya, BGN menyatakan kendaraan lebih tepat diperlakukan sebagai perlengkapan yang wajib tersedia sejak SPPG mulai beroperasi. Di sisi lain, batas biaya operasional MBG ditetapkan untuk mencegah pengeluaran melampaui pagu anggaran SPPG. BGN menyebut ada pengajuan biaya operasional yang mencapai Rp10 ribu per penerima manfaat. Angka itu memperlihatkan alasan pembatasan, tetapi juga menegaskan perlunya aturan yang transparan tentang komponen mana yang boleh dibebankan.

Kewajiban SPPG dan dampak pada layanan
Bagi SPPG, penempatan kendaraan sebagai perangkat wajib berarti pengelola harus memasukkannya dalam kesiapan layanan, setara dengan bangunan dapur, peralatan memasak, dan perlengkapan makan. Namun, pernyataan BGN yang tersedia belum menjelaskan sumber pembiayaan kendaraan, siapa yang menanggung biaya pembelian atau sewa, maupun bagaimana kewajiban itu diterapkan pada mitra dengan kemampuan berbeda. Menyebut kendaraan sebagai perlengkapan menjawab klasifikasi, bukan persoalan pendanaan. Kekosongan penjelasan ini penting karena kewajiban distribusi tidak hilang ketika biaya kendaraan dikeluarkan dari plafon operasional. Sementara itu, biaya operasional dihitung berdasarkan penerima manfaat yang benar-benar dilayani dan disesuaikan dengan alokasi makanan Rp13 ribu untuk porsi kecil serta Rp15 ribu untuk porsi besar. Gaji pengawas gizi dan keuangan disebut dibayar di luar plafon Rp3.000.
Kesimpulan: klasifikasi jelas, pembiayaan belum
Penegasan BGN membuat aturan biaya MBG lebih tegas dalam satu hal: kendaraan distribusi bukan bagian dari biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat, melainkan perlengkapan yang wajib dipenuhi SPPG. Pembatasan dapat membantu menjaga anggaran dari pengeluaran yang tak terkendali, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan kebutuhan logistik. Informasi yang tersedia belum menjawab dari pos mana kendaraan dibiayai atau bagaimana beban itu dibagi. Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan hanya ketegasan plafon, melainkan kejelasan mekanisme pendanaan yang membuat setiap SPPG mampu memenuhi kewajiban distribusi tanpa mengganggu layanan. Sampai rincian tersebut tersedia, SPPG menghadapi kewajiban yang jelas tetapi sumber pembiayaan kendaraan yang masih menjadi pertanyaan.






