Kendaraan distribusi adalah perlengkapan wajib SPPG
Kendaraan distribusi MBG adalah sarana yang harus tersedia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengantarkan makanan kepada penerima manfaat, bukan pengeluaran yang ditanggung dari plafon biaya operasional per orang. Pada Sabtu, 7 November 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kembali pemisahan tersebut melalui Juru Bicara Tysa Novenny. Kebijakan ini bukan aturan baru, melainkan pengembalian pada ketentuan awal program makan bergizi: kendaraan merupakan perlengkapan SPPG yang wajib dipenuhi mitra sejak dapur beroperasi. Sikap ini penting karena menghindarkan anggaran operasional dari beban sarana yang seharusnya sudah menjadi prasyarat layanan. Namun, pemisahan anggaran tidak mengurangi kewajiban SPPG untuk memastikan makanan dapat didistribusikan.
BGN menyatakan kendaraan setara dengan gedung dapur, peralatan memasak, dan perlengkapan makan sebagai perangkat pendukung pelayanan. Dengan demikian, kendaraan tidak dapat diperlakukan sebagai biaya tambahan yang otomatis diganti melalui anggaran operasional hanya karena dibutuhkan untuk mengantar makanan. Tysa menyebut kendaraan distribusi adalah perlengkapan atau perangkat SPPG yang wajib dipenuhi.
Plafon operasional dibatasi untuk menjaga anggaran
Perubahan ini perlu dibaca bersama pembatasan biaya operasional MBG maksimal Rp3.000 per penerima manfaat. Sebelumnya, mekanisme penggantian biaya mengikuti pengeluaran atau at cost tanpa plafon, sehingga belanja berisiko melampaui pagu anggaran SPPG. BGN menyebut ada dapur yang mengajukan biaya operasional hingga Rp10.000 per penerima manfaat. Batas baru dimaksudkan untuk mengendalikan pengeluaran, bukan untuk menghapus kebutuhan logistik dari pelaksanaan program. Karena itu, mengecualikan kendaraan dari plafon menegaskan bahwa dana operasional memiliki fungsi berbeda dari kewajiban mitra menyediakan sarana dasar.
Aturan awal yang dirujuk BGN, yakni Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 serta Nomor 1 Tahun 2025, tidak mencantumkan kendaraan sebagai komponen operasional. Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 kemudian memasukkan biaya sewa kendaraan, tetapi setelah kajian, BGN menilai kendaraan lebih tepat menjadi fasilitas yang disediakan mitra. Perubahan terbaru dengan demikian mengoreksi klasifikasi biaya, bukan mengubah fungsi kendaraan.
Operasional membiayai layanan, sarana tetap tanggung jawab mitra
Perbedaan pokoknya terletak pada apa yang dibiayai. Anggaran operasional mengikuti jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani dan mendukung kegiatan layanan dalam batas yang ditetapkan. Sebaliknya, kendaraan distribusi diposisikan sebagai sarana yang harus disiapkan mitra SPPG, sebagaimana bangunan dan peralatan dapur. Menyamakan keduanya akan membuat plafon operasional menanggung biaya penyediaan aset, sementara kewajiban menyediakan perangkat dasar menjadi kabur. Pemisahan ini lebih tegas, tetapi juga menuntut SPPG memperhitungkan kesiapan kendaraan sejak awal, bukan menunggu penggantian dari pagu per penerima manfaat.
Dalam skema yang dijelaskan BGN, alokasi makanan adalah Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar; biaya operasional dihitung sesuai jumlah penerima yang dilayani. Gaji pengawas gizi dan keuangan dibayarkan di luar plafon Rp3.000 per penerima manfaat. Artinya, batas operasional tidak mencakup semua kebutuhan maupun seluruh komponen biaya program. Kejelasan kategori ini penting agar pengelola tidak mencampur biaya menjalankan layanan dengan tanggung jawab menyediakan fasilitas.
Kejelasan aturan harus diikuti kesiapan SPPG
Penegasan BGN memberi batas tanggung jawab yang lebih jelas, tetapi dampak praktisnya jatuh pada kesiapan mitra. SPPG perlu memastikan kendaraan tersedia sebagai bagian dari perangkat operasional sejak mulai beroperasi, sementara plafon Rp3.000 digunakan untuk biaya operasional yang memang masuk kategori tersebut. Bagi penerima manfaat, tujuan kebijakan semestinya bukan sekadar menekan belanja, melainkan menjaga agar layanan makanan tetap berjalan tanpa membuat anggaran membengkak. Karena sumber yang tersedia tidak menjelaskan rincian pembiayaan kendaraan oleh mitra, klaim bahwa pengadaan pasti mudah atau murah tidak berdasar. Yang terang, kendaraan tidak lagi dibebankan ke plafon operasional.
Menurut Tysa Novenny, kendaraan dikeluarkan dari pagu operasional Rp3.000 per hari per penerima manfaat karena merupakan kewajiban SPPG sejak program dimulai.
Kesimpulannya, perubahan ini memisahkan dua hal yang tidak semestinya dicampur: biaya menjalankan layanan dan kewajiban menyediakan sarana distribusi. BGN menetapkan plafon biaya operasional untuk mengendalikan pengeluaran, sementara mitra SPPG tetap harus menyediakan kendaraan. Keberhasilan aturan ini bergantung pada konsistensi pengelompokan anggaran dan kesiapan fasilitas di setiap SPPG.
