Gerakan literasi daerah: definisi dan arah baru
Gerakan literasi daerah adalah rangkaian inisiatif kebijakan, program sekolah, dan partisipasi keluarga serta komunitas yang dirancang pemerintah lokal untuk menumbuhkan budaya baca, menguatkan kemampuan literasi, dan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari di wilayah tertentu. Di banyak tempat, gerakan literasi nasional sering dibayangkan turun dari pusat ke daerah; kenyataannya, yang paling hidup justru tumbuh dari kota dan kabupaten yang berani bereksperimen. Banjarmasin, Batanghari, dan Makassar menunjukkan pola yang sama: pemimpin lokal menggerakkan, regulasi mengikat, komunitas menjaga keberlanjutan. Ketiganya membuktikan bahwa kebijakan pendidikan literasi yang efektif tidak cukup berupa slogan, melainkan ekosistem yang menghubungkan perpustakaan, budaya baca sekolah, dan program literasi daerah yang masuk ke rumah-rumah. Di titik inilah daerah mulai memimpin revolusi budaya baca, bukan sekadar mengikuti arahan pusat.
Banjarmasin: literasi dimotori figur lokal, dirajut dengan pusat
Kunjungan Ketua TP PKK sekaligus Bunda Literasi Kota Banjarmasin, Neli Listriani, ke Perpustakaan Nasional di Jakarta pada Sabtu, 22 Agustus 2026, bukan sekadar agenda seremonial. Ia membawa misi eksplisit: memperkuat gerakan literasi kota sekaligus mencari praktik baik untuk meningkatkan budaya baca dan indeks literasi masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa tokoh perempuan dengan basis organisasi keluarga menjadi penghubung strategis antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Lebih penting lagi, Neli menolak memandang perpustakaan sebagai gudang buku; perpustakaan harus menjadi ruang tumbuh pengetahuan, literasi digital, dan ruang belajar inklusif bagi anak hingga lansia. Di sini terlihat arah kebijakan pendidikan literasi: bukan sekadar kampanye baca, tetapi transformasi fungsi perpustakaan menjadi simpul ekosistem belajar. Neli juga menegaskan bahwa penguatan literasi tidak bisa dipikul pemerintah saja, melainkan harus melibatkan keluarga, sekolah, komunitas dan pemangku kepentingan lain. Inilah fondasi kolaboratif yang diperlukan jika gerakan literasi nasional ingin punya kaki yang kokoh di daerah.
Batanghari: regulasi literasi yang menembus kelas dan ruang keluarga
Batanghari mengambil jalur berbeda: menjadikan gerakan literasi sebagai kebijakan resmi melalui Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi Satuan Pendidikan Batanghari. Keputusan ini penting karena mengikat literasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah, indikator kinerja, perencanaan, hingga penganggaran, sebagaimana dijelaskan Kepala Bidang PPED Bapperida, Darmiyanto. Artinya, literasi tidak bisa lagi diperlakukan sebagai program sampingan; ia menjadi kewajiban struktural yang harus diimplementasikan sekolah, dengan dukungan keluarga. Kebijakan pendidikan literasi seperti ini berani mengakui bahwa literasi adalah fondasi kemampuan berpikir kritis dan proses pembelajaran anak, bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis. Dukungan Tanoto Foundation melalui Nurul Hasanah menggarisbawahi hal yang sama: tanpa dukungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat, budaya membaca tidak akan tumbuh alami. Target menjadikan Batanghari sebagai Kabupaten Literasi pada 2029 menunjukkan orientasi jangka panjang, sekaligus menguji konsistensi pelaksanaan Perbup. Jika konsisten, Batanghari bisa menjadi model bagaimana regulasi daerah mengubah budaya baca sekolah sekaligus menyalakan gerakan literasi nasional dari pinggiran, bukan dari pusat.
Makassar: Bunda Pustaka, ketahanan gerakan di level sekolah
Jika Banjarmasin dan Batanghari menguat di level kota dan kabupaten, Makassar memberi pelajaran penting soal ketahanan gerakan di level mikro: SD Negeri Borong. Komunitas Bunda Pustaka di sekolah ini terbukti tetap eksis meski kepala sekolah dan pengurus berganti, menunjukkan bahwa program literasi yang berakar di komunitas orang tua jauh lebih tahan terhadap siklus birokrasi. Sejak dibentuk pertama kali pada 2021, Bunda Pustaka sudah mengalami empat kali pergantian kepengurusan dan kini dipimpin Annisyah Arsyad untuk masa bakti 2025–2027. Menariknya, Bunda Pustaka lahir dari ide Ibu Relawan Baca, sebuah inisiatif yang dilatih oleh dinas perpustakaan kota dan diikuti 100 kader PKK kelurahan dan kecamatan. Komunitas ini menjadi cara SDN Borong menghidupkan gerakan literasi sekolah dan akan menjadi bagian dari pendidikan karakter, parenting, dan budaya baca sekolah. Kebutuhan praktis pun menjadi pemicu: mempercepat penguatan Perpustakaan Gerbang Ilmu yang akan mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah. Di sini tampak sinergi nyata antara sekolah, orang tua, komunitas literasi, dan dinas perpustakaan, sehingga literasi tidak bergantung pada satu figur kepala sekolah.
Kolaborasi lintas pemangku kepentingan: syarat ekosistem literasi yang hidup
Tiga contoh di atas mengarah pada satu kesimpulan: revolusi budaya literasi hanya mungkin jika kolaborasi lintas pemangku kepentingan dijadikan norma. Di Banjarmasin, Neli Listriani menekankan bahwa penguatan literasi membutuhkan keterlibatan keluarga, satuan pendidikan, komunitas dan berbagai pihak. Di Batanghari, pemerintah daerah menilai kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai kunci agar Perbup Literasi berjalan efektif. Di SDN Borong Makassar, pendekatan multistakeholder menghubungkan sekolah, pendidik, peserta didik, komite sekolah, orang tua murid, serta pemerhati dan motivator anak. Model ini bukan hiasan; ia menentukan kualitas ekosistem literasi. Tanpa keluarga, budaya baca sekolah menjadi kering; tanpa kebijakan daerah, program literasi sekolah kekurangan dukungan; tanpa komunitas, gerakan literasi mudah layu saat kepemimpinan berganti. Karena itu, bila gerakan literasi nasional sungguh ingin hidup, pusat seharusnya mengakui, mendengar, dan meniru keberanian daerah yang sudah menjadikan literasi bagian dari identitas lokal. Revolusi budaya baca tidak lahir dari pidato, tetapi dari kebijakan, perpustakaan yang penuh aktivitas, dan ibu-ibu yang mengantarkan anak ke sekolah sambil membawa buku.
