Babo punya posisi strategis, tetapi perlu arah yang nyata
Ekonomi Babo adalah upaya menjadikan distrik pesisir ini pusat kegiatan dan pertumbuhan baru bagi Teluk Bintuni, dengan memanfaatkan letak strategis serta aset daerah untuk membuka manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mendorong langkah itu saat meninjau sejumlah aset di Babo bersama Habel Tanati, Social Performance and Delivery Manager BP Indonesia (BP Tangguh LNG), pada Kamis, 5 November 2026. Babo dikenal sebagai pintu masuk Teluk Bintuni sekaligus salah satu distrik tertua. Status tersebut memberi alasan kuat untuk menata kawasan, tetapi sejarah dan posisi geografis saja tidak menjamin pertumbuhan. Rencana ini akan berarti jika aset dan infrastruktur benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi setempat, bukan sekadar menjadi daftar peluang di atas kertas.
Sasaran pemerintah daerah mencakup kawasan dermaga, lahan di sekitar pelabuhan dan Bandara Babo, serta Babo Camp atau mess singgah karyawan sebelum menuju lokasi operasi. Selama ini sejumlah aset pemerintah daerah tersebut dimanfaatkan BP Tangguh. Rencana pengembalian tanah dan penyerahan bangunan kepada pemerintah daerah membuka kesempatan untuk mengatur pemanfaatannya dengan kepentingan publik sebagai ukuran utama. Namun, perpindahan pengelolaan bukan hasil akhir: kondisi, status, kebutuhan pemeliharaan, dan model operasional aset perlu diperiksa sebelum BUMD mengambil alih.
BUMD harus mengubah aset menjadi layanan yang berguna
BUMD Teluk Bintuni direncanakan mengelola aset yang diserahkan setelah kajian lanjutan. Bupati menyatakan hasil peninjauan akan segera ditindaklanjuti agar aset dapat dikelola secara optimal oleh BUMD. Arah ini masuk akal: pemerintah daerah membutuhkan pengelola yang dapat menjaga aset sekaligus menghubungkannya dengan kebutuhan masyarakat. Babo Camp, misalnya, dapat dikaji sebagai rumah singgah atau fasilitas penginapan yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah. Manfaat bagi warga dan pengguna kawasan harus menjadi tolok ukur, bukan hanya penerimaan yang mungkin diperoleh.
Kajian itu perlu menetapkan fungsi yang jelas, kebutuhan perawatan, tanggung jawab operasional, serta cara mengukur layanan dan hasilnya. Tanpa hal-hal tersebut, aset yang kembali ke pemerintah berisiko tidak terawat atau tidak dimanfaatkan secara konsisten. Sebaliknya, pengelolaan yang terbuka dan sesuai kebutuhan dapat membuat fasilitas lebih berguna bagi masyarakat, pekerja, dan pelaku kegiatan di kawasan. Penyerahan aset oleh BP Tangguh merupakan awal proses, bukan bukti bahwa manfaat ekonomi sudah tercapai. Karena itu, keterbukaan mengenai tahapan dan keputusan pengelolaan penting untuk membangun kepercayaan publik.
Dermaga dan PAD menjadi ujian rencana pertumbuhan
Momentum pengembangan Babo bertemu dengan pembangunan Dermaga Pelabuhan Babo yang sedang berjalan. Pemerintah daerah menilai revitalisasi infrastruktur transportasi itu dapat mendorong pertumbuhan kawasan. Keterhubungan dermaga dengan pemanfaatan lahan pelabuhan, bandara, dan fasilitas singgah dapat memperkuat peran Babo sebagai pintu masuk. Namun, infrastruktur hanya membuka peluang; manfaatnya bergantung pada apakah aset dikelola secara terkoordinasi dan dapat digunakan masyarakat. Perencanaan aset dan anggaran perlu berjalan seiring agar pengembangan tidak berhenti pada pembangunan fisik.
Alasan fiskal juga membuat rencana ini penting. Struktur APBD Teluk Bintuni masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga optimalisasi aset daerah diharapkan menambah Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat kemandirian fiskal. Harapan itu patut disambut, tetapi PAD tidak otomatis meningkat hanya karena aset dialihkan kepada BUMD. Pemerintah perlu memastikan pengelola memiliki rencana usaha yang layak, menjaga aset, dan melaporkan hasilnya dengan jelas. Keberhasilan seharusnya dinilai dari dua hal sekaligus: pendapatan yang benar-benar masuk dan layanan yang memberi manfaat luas.
Kesimpulan: peluang besar menuntut pengelolaan yang terukur
Penataan Babo menawarkan arah yang tepat: memanfaatkan posisi strategis dan aset daerah untuk memperluas kegiatan ekonomi pesisir serta memperkuat PAD. Langkah berikutnya adalah menuntaskan kajian aset, memastikan proses penyerahan berjalan jelas, lalu menetapkan fungsi dan standar pengelolaan oleh BUMD. Pemerintah daerah juga perlu menjaga agar rencana usaha tidak mengalahkan kepentingan masyarakat yang menjadi alasan penataan sejak awal. Jika aset dikelola dengan transparan, terawat, dan terhubung dengan pembangunan dermaga, Babo berpeluang tumbuh sebagai gerbang ekonomi yang produktif. Jika tidak, pengembalian aset hanya akan mengubah siapa yang memegang kunci tanpa mengubah manfaatnya.
