Kematian warga mengubah polemik menjadi krisis keselamatan
Insiden bendera Aceh adalah ketegangan terkait pengibaran Bendera Bintang Bulan yang berujung pada kematian warga dan menguji kemampuan para pihak menjaga keselamatan serta perdamaian di tengah perbedaan pandangan.
Pada Rabu sore, 4 November 2026, seorang warga meninggal setelah terkena tembakan dalam ketegangan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Peristiwa itu terjadi saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan dilaporkan dipicu persoalan pengibaran bendera. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menyampaikan duka cita atas korban pada Kamis, sehari setelah kejadian.
Kematian di tengah acara keagamaan seharusnya menjadi peringatan keras: ketika sengketa simbol dibiarkan menegang, warga biasa menanggung risiko yang tidak semestinya. Keselamatan masyarakat bukan perkara sampingan yang dapat menunggu sampai perdebatan hukum dan politik selesai. Pemerintah dan aparat perlu memastikan respons terhadap persoalan bendera tidak menambah bahaya bagi warga.
Seruan menahan diri harus disertai tindakan
Dek Fadh meminta semua pihak menahan diri, menghindari kekerasan, dan mengedepankan dialog agar insiden tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Ia menegaskan keselamatan rakyat harus menjadi perhatian utama dan meminta polemik bendera diselesaikan secara bermartabat, dengan kepala dingin serta tanpa mengorbankan warga sipil.
Seruan itu penting, tetapi nilainya bergantung pada pelaksanaan. Bagi warga, ketegangan bukan sekadar silang pendapat: ia dapat mengganggu rasa aman, kebersamaan, dan kegiatan masyarakat. Karena itu, menahan diri harus berlaku bagi semua pihak dan disertai langkah nyata untuk mencegah kekerasan serta menjaga ruang dialog tetap terbuka.
Peristiwa yang berlangsung saat peringatan Maulid memperlihatkan betapa cepatnya perselisihan dapat merusak suasana yang semestinya mempererat hubungan sosial. Menjaga perdamaian Aceh berarti memastikan perbedaan tidak berubah menjadi ancaman bagi keselamatan maupun persaudaraan warga.
Kepastian atas bendera dibutuhkan untuk menjaga perdamaian
Ketua DPP Aneuk Muda Mualem, Novtrianda Alinur, mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat segera menuntaskan polemik pengibaran Bendera Aceh. Ia menilai persoalan yang terus berlarut tanpa kepastian hukum dan penyelesaian politik berpotensi memicu ketegangan serta mengganggu stabilitas perdamaian Aceh.
Desakan itu tepat sasaran. Selama perbedaan pandangan dan persoalan harmonisasi aturan tidak mendapat jalan keluar, warga berisiko kembali terjebak dalam ketidakpastian setiap kali bendera dikibarkan. Novtrianda juga meminta Pemerintah Aceh, DPRA, dan pemerintah pusat tidak berhenti pada pertemuan atau konsultasi, melainkan menghasilkan keputusan yang memberi kepastian hukum.
Ia merujuk Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai bagian dari kerangka kekhususan Aceh. Harapannya, persoalan diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional, dengan dialog, pendekatan hukum, dan komitmen politik yang kuat.

Jangan biarkan sengketa simbol menggerus perdamaian
Insiden Pidie menunjukkan bahwa seruan menahan diri saja tidak cukup jika akar polemik dibiarkan berulang tanpa kepastian. Duka Dek Fadh harus diikuti perlindungan yang lebih nyata bagi warga, sementara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat perlu menempuh penyelesaian yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bendera Aceh menyangkut lebih dari simbol, tetapi perbedaan tafsir tidak boleh dibayar dengan nyawa atau menjadi bara baru di tengah masyarakat. Dialog dan proses hukum yang transparan harus berjalan beriringan dengan sikap proporsional dan humanis. Kesimpulannya, perdamaian Aceh akan lebih terjaga ketika pemerintah memberi kepastian dan semua pihak menolak kekerasan.






