Acuan tenaga bukan perintah PHK
Relawan dapur MBG adalah tenaga yang membantu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyiapkan layanan makanan, dengan kebutuhan harian yang disesuaikan pada jumlah penerima manfaat dan kapasitas dapur. Perbedaan antara acuan kebutuhan dan kewajiban memutus kerja menjadi inti penjelasan Badan Gizi Nasional (BGN): angka dalam petunjuk teknis bukan batas maksimum relawan ataupun instruksi untuk memberhentikan mereka.
Keresahan muncul setelah sejumlah pengelola SPPG mengeluhkan penyesuaian tenaga berdasarkan petunjuk teknis terbaru, sementara kabar pengurangan relawan beredar dari dapur MBG. Pada 5 dan 6 November 2026, Juru Bicara BGN Tysa Novenny menegaskan bahwa lembaganya tidak mewajibkan pengurangan relawan dan tidak meminta pemutusan hubungan kerja. Penegasan itu penting: acuan relawan SPPG membantu mengatur kebutuhan kerja harian, bukan menetapkan siapa yang harus kehilangan pekerjaan.
Karena itu, membaca angka acuan sebagai kuota wajib akan mengaburkan pesan kebijakan. Persoalan yang perlu dipecahkan pengelola ialah bagaimana membagi tenaga sesuai beban produksi dan anggaran, bukan bagaimana menjadikan pedoman sebagai alasan otomatis untuk memangkas pekerja.

Berapa acuan relawan untuk tiap kapasitas?
BGN menyusun acuan tenaga kerja SPPG berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap hari. Skalanya meningkat seiring kapasitas: dari 15 relawan untuk dapur yang melayani 1.000–1.499 orang, hingga 47 relawan untuk layanan 3.000 orang atau lebih. Angka ini memberi pengelola patokan untuk memperkirakan kebutuhan, bukan larangan memiliki tenaga tambahan.
| Penerima manfaat per hari | Acuan relawan per hari |
|---|---|
| 1.000–1.499 orang | 15 orang |
| 1.500–1.999 orang | 24 orang |
| 2.000–2.499 orang | 33 orang |
| 2.500–2.999 orang | 42 orang |
| 3.000 orang atau lebih | 47 orang |
Tabel itu sebaiknya dipakai sebagai titik awal perencanaan, bukan sebagai angka kaku yang mengabaikan kondisi lapangan. Jumlah porsi, alur kerja, dan kebutuhan dapur tetap perlu dinilai bersama agar acuan relawan SPPG benar-benar membantu layanan berjalan tertata.
Batas biaya menuntut pengaturan yang cermat
SPPG boleh memiliki relawan lebih banyak daripada angka acuan, selama biaya operasional MBG tidak melampaui Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Dengan demikian, batas yang mengikat pengelolaan bukan jumlah relawan secara mutlak, melainkan pagu biaya operasional. BGN memberi contoh dapur dengan acuan 15 relawan yang tetap dapat mengatur 20 orang apabila anggaran operasionalnya mencukupi.
Ketentuan ini menuntut perhitungan yang realistis. Pengelola perlu mencocokkan jumlah tenaga dengan volume makanan yang diproduksi dan memperhitungkan perbedaan biaya tenaga kerja di tiap daerah. Mengabaikan batas biaya bisa membuat susunan tenaga sulit dipertahankan; sebaliknya, menjadikan pagu sebagai alasan pemecatan tanpa menilai pilihan pengaturan lain juga bukan kesimpulan yang diwajibkan aturan.
Acuan tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas tetap ada, tetapi bukan tanpa batas. Pengelola perlu menjaga agar kebutuhan operasional dan kapasitas layanan seimbang, sehingga tenaga yang tersedia sesuai beban kerja tanpa melampaui alokasi.
Pergiliran dapat menjaga pekerjaan dan layanan
Salah satu pilihan yang disampaikan BGN adalah sistem kerja bergiliran. Dengan jadwal selang-seling, tidak semua relawan harus bertugas setiap hari: satu kelompok dapat bekerja pada hari tertentu, lalu kelompok lain mendapat giliran berikutnya. Skema ini memungkinkan dapur menyesuaikan jumlah tenaga yang hadir tanpa langsung menghapus seluruh posisi.
Dampaknya bagi relawan tetap perlu dikelola dengan terbuka. Pergiliran dapat mempertahankan keterlibatan tenaga kerja, tetapi perubahan hari masuk juga berpengaruh pada jadwal dan pendapatan. Pengelola sebaiknya menjelaskan pola kerja serta pembagian giliran secara jelas, bukan membiarkan penyesuaian muncul sebagai kabar PHK atau keputusan mendadak.
Kesimpulannya, acuan hingga 47 relawan per dapur adalah panduan kebutuhan harian berdasarkan penerima manfaat, bukan kewajiban mengurangi relawan. SPPG dapat menyesuaikan jumlah dan jadwal tenaga selama biaya operasional tetap di bawah pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Pengelolaan yang baik membedakan disiplin anggaran dari pemutusan kerja, lalu memakai data kapasitas untuk menyusun tenaga yang layak dan layanan yang tetap berjalan.






