Ayah sebagai Agenda Publik, Bukan Urusan Privat
Program keterlibatan ayah dalam pendidikan adalah serangkaian inisiatif terstruktur yang dirancang pemerintah untuk menjadikan ayah terlibat aktif, konsisten, dan diakui secara sosial dalam proses belajar, pengasuhan, dan pemenuhan hak anak, bukan sekadar figur pencari nafkah yang hadir sesekali. Ini adalah perubahan cara pandang, dari ayah sebagai cadangan menjadi ayah sebagai aktor utama. Program Ayah Asuh dan Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah (Gamas) menunjukkan bahwa peran ayah pengasuhan anak mulai diperlakukan sebagai urusan kebijakan, bukan hanya ranah domestik. Alih-alih kampanye moral yang mengambang, dua inisiatif ini adalah inisiatif pemerintah pendidikan anak yang punya target, tata kelola, dan simbolisme publik yang kuat. Pertanyaannya: apakah langkah-langkah ini cukup untuk mengubah budaya, atau baru menyentuh permukaan?
Program Ayah Asuh Abdya: Tanggung Jawab Sosial yang Diformalkan
Program Ayah Asuh di Aceh Barat Daya memaksa kita melihat ulang siapa yang memikul beban sosial terhadap anak yatim. Pemerintah kabupaten menetapkan Kamis 10/9/2026 sebagai batas akhir pendataan program ini bagi seluruh OPD dan SKPK. Tidak lagi sukarela longgar, Bupati Safaruddin mewajibkan setiap pejabat mengasuh minimal satu anak yatim atau yatim piatu sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang jelas dan personal. Anak yang disasar berusia maksimal 15 tahun, dengan kewajiban santunan bulanan dan pemantauan pemenuhan hak dasar anak.
Di sini, keterlibatan ayah pendidikan dan pengasuhan diterjemahkan menjadi mandat birokratis sekaligus relasi emosional. Safaruddin menegaskan program ini bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi kepedulian terhadap kesejahteraan anak yatim. Dinas Sosial kemudian menyusun database terpadu yang memuat identitas anak, usia, pendidikan, alamat, nama orang tua asuh, dan bentuk bantuan. Ini bukan hanya bantuan karitatif; ini adalah pendekatan struktural yang menempatkan pejabat—yang notabene banyak berstatus ayah—sebagai figur ayah asuh yang konkret.
Gamas Tabalong: Mengantar Anak sebagai Tindakan Politik Keluarga
Jika Abdya menata ulang tanggung jawab sosial lewat program ayah asuh, Tabalong mengintervensi rutinitas pagi hari melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah (Gamas). Pada hari pertama tahun ajaran baru, 13 Juli 2026, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani turun langsung meninjau pelaksanaan Gamas di SD Negeri 5.8 Tanjung dan SMP Negeri 2 Tanjung, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinsos P3AP2KB. Gerakan mengantar anak sekolah ini ditegaskan bukan sebatas antar-jemput, melainkan kerja sama orang tua dalam mendampingi dan mendukung perkembangan anak.
Pesan politiknya jelas: keterlibatan ayah pendidikan tidak boleh berhenti di rapat wali murid atau tanda tangan raport. Bupati menyampaikan pentingnya peran ayah dalam berbagai tahap kehidupan anak, termasuk saat memasuki sekolah baru. Ia melihat banyak ayah hadir mengantar anak dan menyebutnya sebagai bentuk kepedulian serta kerja sama antara ibu dan ayah dalam mendukung perkembangan putra-putri mereka. Harapannya, dukungan ayah memperkuat ikatan emosional sehingga anak lebih percaya diri memasuki jenjang baru atau memulai tahun ajaran baru. Mengantar anak menjadi ritual publik yang mengafirmasi peran ayah pengasuhan anak di ruang sekolah.
Dari Simbol ke Struktur: Normalisasi Peran Ayah
Meski bentuknya berbeda—satu berbasis kewajiban pejabat, satu berupa gerakan komunitas—keduanya adalah inisiatif pemerintah pendidikan anak yang menyasar hal sama: normalisasi peran ayah pengasuhan anak. Program Ayah Asuh memberi sinyal bahwa pejabat laki-laki tidak boleh sekadar mengatur dari balik meja; mereka dipanggil menjadi ayah asuh yang memberi santunan bulanan dan memantau perkembangan anak yatim. Pemerintah berharap anak yatim tidak telantar atau putus sekolah, yang berarti keterlibatan ayah diposisikan sebagai benteng perlindungan sosial.
Sementara Gamas memindahkan narasi itu ke rumah tangga biasa: ayah yang hadir di gerbang sekolah, dikenali anak, guru, dan kepala daerah sebagai bagian sah dari ekosistem pendidikan. Dua program ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bisa menyasar budaya, bukan hanya angka. Namun keberlanjutan menjadi persoalan lain: tanpa evaluasi yang jelas, Ayah Asuh berisiko redup menjadi check-list administrasi, dan Gamas menguap sebagai seremoni hari pertama sekolah. Tantangan ke depan adalah menjadikan gerakan ini kebiasaan, bukan kejadian sesekali.
Mengikat Hak Anak dengan Tanggung Jawab Ayah
Keduanya pada akhirnya terkait pada satu komitmen: pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat kabupaten. Di Abdya, pemenuhan hak dasar anak yatim dipastikan melalui kewajiban orang tua asuh memberi santunan bulanan dan memantau perkembangan mereka. Dinas Sosial diminta membangun database terpadu sebagai instrumen pengawasan lanjutan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak lagi dianggap urusan lembaga khusus saja; pejabat pemerintah yang berperan sebagai ayah diajak ikut memikulnya.
Di Tabalong, fokusnya pada aspek psikososial: kepercayaan diri anak dan ikatan emosional ayah-anak saat memasuki sekolah baru. Gerakan mengantar anak sekolah dipakai sebagai jembatan untuk menegaskan bahwa dukungan ayah adalah hak anak, bukan bonus opsional. Jika dikembangkan, kedua model ini bisa menjadi referensi bagi daerah lain untuk membangun program ayah asuh dan kampanye keterlibatan ayah pendidikan yang lebih luas. Kesimpulannya, saat negara mengundang ayah turun tangan, kualitas perlindungan dan pendidikan anak berpeluang naik kelas—dengan syarat komitmennya konsisten, tidak berhenti di seremoni dan surat edaran.
