Sekolah Rakyat: Definisi Singkat dan Taruhan Besar
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis berasrama yang secara khusus menampung anak-anak dari keluarga miskin desil 1–2, menyediakan akses pendidikan, lingkungan belajar, dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan antargenerasi.
Inti dari program Sekolah Rakyat bukan sekadar membuka kelas baru bagi anak kurang mampu, tetapi mencabut akar kemiskinan lewat akses pendidikan anak miskin yang sistematis. Pemerintah secara terbuka menyatakan bahwa bantuan sosial saja tidak cukup; pendidikan berkualitas diposisikan sebagai “mesin utama” untuk putus mata rantai kemiskinan. Pilihan kebijakan ini berani: negara mengambil peran sebagai pengganti lingkungan keluarga yang serba terbatas, lalu memindahkan anak ke ruang belajar yang lebih aman, lebih teratur, dan lebih kaya peluang. Pertanyaannya, apakah desain ini benar-benar mampu mengubah masa depan jutaan anak, atau berhenti sebagai proyek baik yang tidak pernah mencapai skala memadai?
Komitmen Negara: Menjemput Anak Miskin, Bukan Menunggu
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hanya ditujukan bagi anak keluarga miskin desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Kebijakan ini tegas: prioritas mutlak pada anak paling miskin, bukan sekadar yang “kurang beruntung”. Dalam pernyataannya, ia menyebut tujuan program ialah “memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat pendidikan” dan menolak logika bahwa jika orang tua miskin maka anak harus bernasib sama.
Pendekatan ini menandai pergeseran penting dalam cara negara memandang pendidikan keluarga kurang mampu. Negara tidak menunggu anak datang ke sekolah, melainkan “menjemput” mereka sejak dini agar tidak terus hidup dalam lingkungan kemiskinan yang membatasi kepercayaan diri, gizi, dan kesempatan belajar. Di atas kertas, ini adalah koreksi tajam atas praktik lama yang hanya menyalurkan bantuan tunai tanpa menyentuh akar persoalan akses pendidikan anak miskin. Namun keberanian menyasar kelompok paling rentan ini harus diimbangi mekanisme seleksi yang adil dan pengawasan kuat terhadap data penerima.
Model Berasrama: Peluang Besar, Risiko Tak Kecil
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah gratis berasrama: anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga tinggal di lingkungan yang mendukung pembentukan karakter serta pemenuhan kebutuhan dasar. Bagi anak dari keluarga sangat miskin, konsep ini revolusioner. Mereka keluar dari lingkungan yang sering kali diwarnai kekurangan gizi, sanitasi buruk, tekanan untuk bekerja, dan minimnya ruang belajar. Di sini, akses pendidikan anak miskin dibarengi perubahan ekosistem hidup sehari-hari, sesuatu yang jarang disentuh kebijakan pendidikan arus utama.
Namun model berasrama juga membawa risiko. Memindahkan anak dari keluarga ke institusi negara menuntut standar perlindungan anak yang tinggi, pengasuh kompeten, dan kurikulum yang tidak hanya akademik tetapi juga emosional dan sosial. Sekolah Rakyat berpotensi menjadi laboratorium reformasi pendidikan bagi keluarga kurang mampu: menguji pola pendampingan intensif, nutrisi, dan pembelajaran berbasis karakter. Tanpa pengawasan ketat, ia bisa tergelincir menjadi proyek administratif yang sekadar menambah gedung dan asrama tanpa mengubah kualitas hidup lulusan.
Skala Masalah vs Skala Program: Kesenjangan yang Mengkhawatirkan
Angka yang disampaikan pemerintah menunjukkan kontras besar antara masalah dan kapasitas program. Agus Jabo mencatat masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum mendapatkan akses pendidikan. Di sisi lain, Sekolah Rakyat tahun ini baru menampung sekitar 43 ribu siswa. Ia memang menargetkan 1 juta siswa pada 2029, tetapi bahkan bila target ini tercapai, masih ada jutaan anak yang berpotensi tertinggal.
Inilah titik kritis: Sekolah Rakyat tampak kuat sebagai simbol, tetapi belum tentu cukup sebagai solusi skala nasional. Pemerintah mendorong pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan yang “clear and clean” agar bisa ikut tahap pembangunan sekolah baru tahun ini. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan keseriusan memperluas program. Di sisi lain, ketergantungan pada kesiapan lahan dan administrasi daerah menyimpan risiko perlambatan. Tanpa kebijakan pelengkap untuk memperkuat sekolah reguler di sekitar kantong kemiskinan, program ini berisiko hanya menjadi pulau-pulau harapan di tengah lautan ketimpangan.
Dukungan Politik dan Harapan di Tingkat Akar Rumput
Dari sisi politik, dukungan terhadap program Sekolah Rakyat cukup terbuka. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendorong agar minimal ada satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten-kota sebagai strategi pemerataan akses pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Ia menegaskan bahwa program pendidikan ini dibiayai negara sehingga masyarakat tidak terbebani biaya dan menempatkan kesempatan belajar di atas kesempurnaan fasilitas fisik: atap bisa menyusul, tetapi kesempatan anak tidak boleh ditunda.
Pernyataan itu menyiratkan dua hal. Pertama, ada pengakuan bahwa pendidikan keluarga kurang mampu harus diprioritaskan meski infrastruktur belum ideal. Kedua, ada kesadaran bahwa putus mata rantai kemiskinan hanya mungkin jika anak miskin tidak dipaksa memilih antara bekerja dan sekolah. Jika komitmen pusat dan dukungan legislatif ini benar-benar bertemu dengan pelibatan komunitas lokal, Sekolah Rakyat berpeluang menjadi tonggak penting dalam sejarah kebijakan sosial—bukan hanya proyek jangka pendek yang menghilang bersama pergantian kekuasaan.
