Bantuan yang melampaui perbaikan bangunan
Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang aman dan pantas untuk kehidupan keluarga, dengan kepastian administrasi yang membantu penghuninya menetap tanpa dibayangi persoalan hak atas tanah. Di Tanjung Morawa, sembilan keluarga menerima rumah hasil program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Bupati Asri Ludin Tambunan menyerahkan kunci secara simbolis di Desa Bangun Rejo pada 3 November 2026. Nilai program ini terletak pada cakupannya: bantuan tidak berhenti pada pembangunan atau perbaikan fisik. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, rumah yang lebih baik akan lebih bermanfaat jika status tanah dan kewajiban pajaknya juga ditangani. Karena itu, paket bantuan ini lebih lengkap daripada bantuan bedah rumah yang hanya berfokus pada kondisi bangunan.

Dokumen dan keringanan pajak melengkapi rumah
Pemkab melengkapi bantuan dengan dokumen tanah dari Kantor Pertanahan atau BPN, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga pajak rumah penerima ditetapkan nol rupiah. Rangkaian ini penting karena rumah yang telah diperbaiki belum sepenuhnya memberi rasa aman jika urusan kepemilikan dan administrasinya masih menggantung. Dokumen tanah rumah membantu memberi kepastian atas hak, sementara PBG mendukung ketertiban administrasi bangunan. Pembebasan PBB pun mengurangi beban rutin keluarga penerima. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hunian yang berpihak pada warga rentan semestinya mempertimbangkan seluruh kebutuhan dasar penghuni, bukan sekadar menyerahkan bangunan yang sudah direnovasi.
Rumah bantuan harus tetap menjadi tempat tinggal
Bupati meminta sembilan keluarga penerima agar tidak menjual rumah bantuan dan terus menjaganya sebagai tempat tinggal bersama keluarga. Pesan itu beralasan: pembangunan memakai APBD yang bersumber dari pajak masyarakat, sehingga keberhasilan program seharusnya diukur dari manfaat yang bertahan bagi keluarga sasaran, bukan hanya dari rumah yang selesai dibangun. Namun, imbauan agar rumah tidak dijual perlu berjalan beriringan dengan pendampingan dan kejelasan aturan, supaya penerima memahami tanggung jawab sekaligus hak mereka. Program ini ditujukan terutama bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk keluarga dalam kelompok desil rendah. Dengan sasaran yang tepat, rumah bantuan dapat menjadi landasan kehidupan keluarga yang lebih stabil, bukan sekadar hasil proyek fisik.
Perluasan program menuntut sasaran yang tepat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Deli Serdang telah menyelesaikan 235 rumah melalui program RTLH. Penanganan tersebut mendapat apresiasi Kementerian Dalam Negeri dan turut mengantarkan kabupaten ini memperoleh kuota bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit. Pemkab menargetkan pembangunan rumah layak huni dalam jumlah lebih besar pada 2027. Perluasan ini menjanjikan, tetapi keberhasilannya bergantung pada ketepatan penerima dan kelengkapan dukungan, termasuk dokumen serta keringanan pajak. Di luar sembilan rumah di Tanjung Morawa, satu rumah di Desa Dalu X-A sedang dibangun melalui bantuan Baznas dan ditargetkan selesai dalam 25 hari. Arah kebijakan ini patut didukung selama kualitas hunian, kepastian hak, dan manfaat jangka panjang bagi keluarga tetap menjadi ukuran utama.






