Bantuan Rumah Tidak Layak Huni: Dari Stimulan Menjadi Instrumen Keadilan Sosial
Bantuan rumah tidak layak huni adalah program pemerintah yang memberikan dukungan stimulan bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk memperbaiki kondisi hunian yang tidak aman, tidak sehat, dan tidak layak, dengan tujuan mengurangi beban ekonomi mereka sekaligus mendorong swadaya, gotong royong, dan peningkatan kesejahteraan melalui rumah yang lebih manusiawi. Program ini bukan sekadar urusan fisik bangunan; ia adalah instrumen keadilan sosial yang menentukan apakah keluarga miskin akan terus hidup di rumah reyot atau mulai menikmati hunian yang layak. Karena itu, perluasan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program bedah rumah pemerintah seharusnya dibaca sebagai pilihan politik: apakah negara sungguh memprioritaskan hak atas tempat tinggal yang layak, atau menjadikannya sekadar angka dalam laporan kinerja.
Perjuangan Kuota BSPS: Politik Angka dan Wajah Nyata Kemiskinan
Perjuangan anggota DPR Fraksi NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, untuk menambah kuota BSPS menunjukkan bahwa masalah hunian tidak layak masih akut di Sumatera Barat. Ia menegaskan, "Masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan rumah layak huni. Ini menjadi bagian dari perjuangan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat". Kunjungan kerjanya ke Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Tanah Datar pada 16 Agustus 2026 memperlihatkan langsung kondisi rumah warga yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Di Tanah Datar saja, baru 79 unit rumah yang lolos verifikasi dan masuk pelaksanaan program BSPS. Angka itu mengungkap paradoks: kebutuhan besar, namun kuota masih terbatas. Ketika Shadiq berkomitmen terus mendorong penambahan kuota BSPS 2026 untuk menjangkau lebih banyak keluarga miskin, pesan politiknya jelas: hak atas rumah layak tidak boleh berhenti pada hitungan puluhan unit di satu kabupaten.
Ciamis dan Program Bedah Rumah: Stimulan, Gotong Royong, dan Target Nasional
Kabupaten Ciamis menjadi contoh konkret bagaimana program bedah rumah pemerintah dijalankan sebagai kombinasi bantuan stimulan dan gerakan sosial. Sebanyak 561 rumah tidak layak huni (Rutilahu) mendapat alokasi Program Bedah Rumah Tahun Anggaran 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dengan penyerahan buku tabungan pada 21 Agustus 2026. Tiap penerima memperoleh Rp20 juta, terdiri dari Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah kerja. Bupati Herdiat Sunarya tegas menyebut program ini hanya stimulan, bukan pembiayaan penuh, agar masyarakat tidak pasif tapi bergerak lewat swadaya dan gotong royong. Pendekatan ini logis mengingat keterbatasan APBD, namun sekaligus menguji solidaritas sosial: tanpa gotong royong, skema stimulan mudah berakhir menjadi bantuan setengah hati. Program ini juga dikaitkan dengan target nasional pembangunan tiga juta rumah, sehingga keberhasilannya punya konsekuensi politik dan reputasi bagi pusat maupun daerah.
Verifikasi, Tepat Sasaran, dan Tantangan Akuntabilitas Bantuan
Pertanyaan kunci dari perluasan bantuan rumah tidak layak huni adalah: seberapa tepat sasaran dan transparan proses verifikasinya? Di Ciamis, dari 561 unit, baru 201 yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 360 unit masih dalam proses verifikasi. Bupati Herdiat menempatkan Rutilahu sebagai program prioritas dan kerap turun door to door untuk memastikan bantuan benar-benar sampai dan direalisasikan, bukan berhenti sebagai data administratif. Pendekatan lapangan ini penting, tetapi tidak otomatis menjamin keadilan jika basis data penerima tidak akurat atau rentan intervensi. Di Tanah Datar, 79 unit BSPS yang lolos verifikasi menunjukkan bahwa proses seleksi sudah berjalan, namun sekaligus mengingatkan bahwa banyak keluarga miskin lain menunggu giliran. Tanpa standar verifikasi yang jelas, partisipatif, dan diawasi publik, program bedah rumah pemerintah mudah diseret dalam praktik pilih kasih, sementara keluarga paling rentan tetap tertinggal di rumah yang tidak layak huni.
Dampak Nyata bagi Keluarga dan Arah Kebijakan ke Depan
Pada level keluarga, program bedah rumah pemerintah membawa dampak langsung: rumah lebih aman, sehat, dan mengurangi beban psikologis hidup di bangunan reyot. Pemerintah berharap semakin banyak bantuan yang tersalurkan akan mengurangi beban masyarakat miskin dan mewujudkan harapan agar mereka dapat hidup sehat, aman, dan sejahtera di rumah miliknya sendiri. Di Ciamis, targetnya jelas: seluruh rumah penerima bantuan selesai direhabilitasi hingga akhir 2026. Namun, baik Bupati Herdiat maupun M. Shadiq sama-sama mengakui bahwa alokasi saat ini belum menuntaskan persoalan Rutilahu; perjuangan tambahan dukungan dari pusat dan provinsi harus terus dilakukan. Ke depan, perluasan kuota BSPS dan program bedah rumah hanya pantas dipuji jika disertai tiga hal: verifikasi yang adil, pengawasan publik yang kuat, dan pengakuan bahwa rumah layak huni adalah hak warga, bukan sekadar proyek yang dikejar demi angka-angka capaian.
