Bantuan menjangkau empat kecamatan
Program rumah layak huni adalah bantuan pemerintah untuk memperbaiki hunian warga berpenghasilan terbatas agar menjadi tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan mendukung kehidupan keluarga. Di Denpasar, sebanyak 22 rumah diserahkan setelah perbaikan dan tersebar di empat kecamatan, meski rincian jumlah penerima di setiap kecamatan tidak disebutkan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan bantuan secara langsung di rumah salah satu penerima di Jalan Tukad Balian pada Sabtu. Skala program ini penting, tetapi angka 22 perlu dibaca dengan cermat: tidak seluruh rumah dibiayai melalui satu pos anggaran. Sebagian memakai APBD, sementara sisanya didukung perusahaan daerah melalui CSR. Dengan demikian, bantuan bedah rumah Denpasar memperlihatkan cara pemerintah kota dan mitra daerah memperluas jangkauan perbaikan rumah tidak layak. Namun, sebaran di empat kecamatan saja belum menjelaskan apakah bantuan telah menjangkau kebutuhan paling mendesak secara merata.
Anggaran APBD dan dukungan CSR
APBD induk tahun anggaran 2026 menyediakan Rp1,9 miliar untuk memperbaiki 19 rumah, dengan alokasi Rp100 juta per unit. Dari dana per rumah itu, Rp5 juta dialokasikan untuk perencanaan, Rp5 juta untuk pengawasan, dan Rp90 juta untuk pekerjaan fisik. Tiga rumah lainnya ditopang CSR: Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma membantu dua unit, sedangkan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma atau PD Parkir membiayai satu unit senilai Rp50 juta. Seperti dijelaskan Jaya Negara, “Komponen pembiayaan per unitnya mencakup biaya perencanaan sebesar Rp5 juta, pengawasan Rp5 juta, dan fisik bangunan sebesar Rp90 juta.” Pemisahan sumber dana ini penting agar angka 22 rumah tidak keliru dianggap seluruhnya dibiayai APBD dengan nilai yang sama. Subsidi renovasi rumah tersebut juga dilengkapi perabot rumah tangga dari CSR senilai Rp4,6 juta per unit, termasuk kasur dan dipan, lemari, serta perlengkapan dapur.
Hunian layak sebagai pijakan kesejahteraan
Nilai program ini tidak semestinya diukur hanya dari rumah yang selesai direnovasi. Pemkot mendorong rumah memiliki sedikitnya dua kamar tidur: satu untuk keluarga, dan satu lagi berpeluang disewakan sebagai tambahan penghasilan. Gagasan itu membuat bantuan lebih dari sekadar perbaikan bangunan, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada kondisi rumah, kebutuhan penghuni, serta kemungkinan nyata untuk menyewakan kamar. I Nyoman Mertha Yasa, salah satu penerima, menyampaikan rasa syukur setelah rumahnya selesai dibedah dan menjadi lebih layak serta aman. Dukungan perabot juga dapat membantu keluarga memakai hunian yang telah diperbaiki sejak awal. Pemerintah menyatakan program akan terus dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan setiap tahun sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan. Arah tersebut patut didukung, tetapi evaluasi perlu menunjukkan siapa yang menerima bantuan, bagaimana kualitas bangunannya, dan apakah manfaat ekonomi yang diharapkan benar-benar terwujud. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan jumlah rumah saja, melainkan perubahan yang bertahan dalam kehidupan penerima.
