Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Santri Korban Dugaan Penganiayaan Berhak Melapor

Santri Korban Dugaan Penganiayaan Berhak Melapor
Minat|Kesehatan Mental

Hak melapor perlu ditegaskan

Hak melapor bagi santri korban penganiayaan adalah kesempatan bagi anak dan keluarganya untuk meminta dugaan kekerasan diperiksa melalui jalur hukum yang berlaku, tanpa meniadakan hak atas perlindungan dan pemulihan. KPAID Jawa Barat menegaskan orang tua santri yang diduga menjadi korban berhak melaporkan perkara kepada kepolisian, sekalipun penanganan internal militer terhadap terduga pelaku telah berjalan.

Dorongan itu berangkat dari peristiwa di Ponpes Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Pangandaran. Tiga santri dilaporkan meninggalkan pesantren setelah diduga mengalami intimidasi dan kekerasan oleh seorang anggota TNI pada Kamis dini hari, 12 November 2026. Mereka pergi karena ketakutan dan trauma. Dalam situasi seperti ini, hak korban anak tidak boleh berhenti pada pengakuan bahwa proses internal sedang berjalan: keluarga perlu tetap memiliki ruang untuk melaporkan dugaan tindak pidana.

Ketua Forum KPAID Jawa Barat, Ato Rinanto, menyatakan proses internal patut diapresiasi, tetapi tidak seharusnya menutup kemungkinan pelaporan pidana umum. Itu penegasan penting: pelaporan bukan kesimpulan tentang siapa yang bersalah, melainkan langkah untuk membawa dugaan tersebut kepada kepolisian agar ditangani melalui mekanisme yang berlaku.

Santri Korban Dugaan Penganiayaan Berhak Melapor

Keluarga dan pesantren dapat mengambil langkah

KPAID mendorong keluarga korban maupun pengasuh pesantren untuk lapor polisi atas dugaan tindak pidana. Bagi keluarga, langkah yang disampaikan Ato adalah menggunakan hak anak dengan menyampaikan laporan pidana umum kepada kepolisian. Keterangan sumber tidak merinci tata cara administratif atau dokumen yang perlu disiapkan, sehingga keluarga dapat meminta penjelasan langsung dari kepolisian mengenai prosedur yang berlaku.

Pengasuh pesantren juga didorong untuk melaporkan dugaan tersebut. Peran mereka penting, terutama ketika santri masih membutuhkan dukungan orang dewasa dan keluarga sedang menghadapi dampak peristiwa. Ato menyatakan Forum KPAID Jabar siap mendampingi orang tua yang memilih jalur pidana umum dan mengawal prosesnya. Keluarga tidak harus menghadapi langkah itu sendirian, tetapi keputusan melapor tetap berada pada pihak yang berhak.

Pelaporan pidana umum dan proses internal militer perlu dipahami sebagai jalur yang sama-sama menjadi perhatian, bukan sebagai hasil hukum yang sudah ditentukan. KPAID mendorong keduanya berjalan sesuai mekanisme masing-masing; sumber tidak menyatakan bagaimana penyelidikan akan berakhir. Karena itu, yang perlu dilakukan sekarang adalah memastikan dugaan disampaikan kepada pihak berwenang dan kebutuhan anak tetap menjadi pusat perhatian.

Perlindungan tidak berhenti pada laporan

Hak anak sebagai korban mencakup perlindungan, akses keadilan, pemulihan psikologis, dan layanan kesehatan sesuai kebutuhan. KPAID mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menekankan bahwa perhatian tidak semestinya hanya tertuju pada proses terhadap terduga pelaku di lingkungan militer. Anak yang mengalami luka fisik serius juga berhak memperoleh pemulihan kesehatan dan akses fasilitas yang diperlukan.

Dampak psikologis sudah menjadi perhatian karena tiga santri dilaporkan meninggalkan pondok dalam keadaan takut dan trauma. Laporan lain menyebut enam anak terdampak secara psikologis. Angka-angka itu menunjukkan pentingnya penilaian terhadap kebutuhan setiap anak, bukan asumsi bahwa semua korban membutuhkan pendampingan dengan cara atau durasi yang sama.

Para santri terdampak saat ini menjalani pemulihan bersama keluarga masing-masing, sementara KPAID berupaya berkomunikasi dengan pengelola pesantren. Ato mengatakan pendampingan psikologis dapat berlangsung dari satu minggu hingga enam bulan, bergantung pada kondisi anak dan penilaian tenaga ahli. KPAID juga merencanakan penerjunan tim pendamping, termasuk tenaga psikolog dan hipnoterapi, serta koordinasi dengan UPTD terkait.

Pelaporan dan pemulihan harus berjalan beriringan

Dorongan KPAID Jawa Barat patut dipandang sebagai pengingat bahwa proses internal militer tidak menghapus hak keluarga untuk membawa dugaan kekerasan terhadap anak ke kepolisian. Keluarga dan pengasuh pesantren dapat mengambil langkah pelaporan, sementara KPAID menawarkan pendampingan dan pengawalan bagi orang tua yang menempuh jalur pidana umum.

Pada saat yang sama, anak membutuhkan perlindungan dan pemulihan, bukan hanya perhatian terhadap proses hukum. Kepolisian, keluarga, pesantren, tenaga kesehatan, dan pendamping anak perlu memperhatikan kebutuhan korban tanpa mendahului hasil pemeriksaan. Kesimpulannya, melapor adalah hak yang dapat digunakan keluarga, sedangkan pemulihan dan kepentingan terbaik anak harus terus dijaga selama penanganan berlangsung.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!