Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Dukungan Psikologis dan Hak Hukum bagi Santri Korban

Dukungan Psikologis dan Hak Hukum bagi Santri Korban
Minat|Kesehatan Mental

Pemulihan harus menjadi prioritas sejak awal

Pendampingan psikologis santri adalah dukungan profesional untuk membantu korban dan saksi memahami serta memulihkan dampak emosional setelah mengalami atau menyaksikan kekerasan. Dalam dugaan penganiayaan di Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Kementerian Agama memfasilitasi pemeriksaan psikologis bagi santri korban dan saksi pada 17 November 2026. Pemeriksaan di lingkungan pesantren itu melibatkan psikolog UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta jajaran Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Langkah ini penting, tetapi asesmen awal tidak boleh disamakan dengan pemulihan tuntas. Pemeriksaan memberi gambaran kondisi santri saat itu; tindak lanjut, ruang aman untuk bercerita, dan pemantauan tetap diperlukan. Santri korban kekerasan maupun saksi berhak mendapat perhatian tanpa tekanan untuk segera melupakan kejadian.

Menurut Kementerian Agama, hasil sementara menunjukkan kondisi psikologis korban dan saksi cukup aman dan memadai. Psikolog juga merekomendasikan penguatan keamanan pesantren melalui tata tertib yang lebih memadai. Hasil awal tersebut patut disambut, tetapi tidak menghapus kebutuhan akan pendampingan berkelanjutan. Forum KPAID Jawa Barat juga menyampaikan perhatian terhadap kondisi psikologis enam anak terdampak dan menyatakan akan mengoordinasikan pendampingan dengan pihak terkait. Pemulihan semestinya mencakup akses layanan kesehatan bagi anak yang mengalami luka fisik serius. Ukuran keberhasilan bukan sekadar asesmen selesai, melainkan apakah anak merasa aman, memperoleh bantuan yang dibutuhkan, dan dapat kembali belajar tanpa rasa takut.

Dukungan Psikologis dan Hak Hukum bagi Santri Korban

Dugaan kekerasan perlu ditangani secara transparan

Dugaan kekerasan itu terjadi pada 11 November 2026 sekitar pukul 23.40 WIB, saat sejumlah santri menjalankan piket malam. Seorang anggota TNI berinisial Serda HCB dari Yon TP 336/Merak Sakti diduga memukul sejumlah santri menggunakan selang; keterangan yang tersedia juga menyebut dugaan pemukulan terhadap santri lain di lingkungan pesantren. Karena perkara masih berupa dugaan, proses hukum harus menguji fakta dan memberi perlindungan kepada anak tanpa mendahului pembuktian. Pihak pesantren menyampaikan kejadian kepada jajaran batalyon pada 12 November dan, menurut keterangan Kementerian Agama, perkara disepakati untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Terduga pelaku kemudian ditangani Polisi Militer dan ditahan di Detasemen Polisi Militer Garut.

Kementerian Agama menyatakan akan menghormati dan mengawal proses yang ditangani Polisi Militer serta berharap pemeriksaan berlangsung profesional dan transparan. Pengawalan itu penting, tetapi keterbukaan harus disertai perhatian pada keselamatan, privasi, dan kebutuhan santri. Perlindungan anak pesantren tidak cukup dengan penanganan setelah kejadian; rekomendasi psikolog tentang tata tertib dan keamanan perlu diterjemahkan menjadi prosedur yang jelas. Pesantren juga perlu memastikan anak tahu kepada siapa mereka dapat meminta bantuan dan bagaimana laporan ditangani. Langkah pencegahan semacam ini bukan pengganti proses hukum, melainkan bagian dari tanggung jawab menjaga lingkungan belajar yang aman.

Keluarga berhak menempuh jalur hukum

KPAID Jawa Barat menegaskan bahwa orang tua santri berhak melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian, meskipun proses internal militer telah berjalan. Ketua Forum KPAID Jawa Barat, Ato Rinanto, menyatakan bahwa proses internal patut diapresiasi, tetapi tidak semestinya menutup kemungkinan penanganan pidana umum. Inilah inti hak korban melapor: keluarga dapat meminta dugaan kekerasan terhadap anak diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku, dan hak tersebut tidak hilang karena ada proses di institusi lain. KPAID menyatakan siap mendampingi serta mengawal keluarga apabila jalur pidana umum ditempuh. Orang tua tidak perlu menganggap pelaporan sebagai tindakan yang bertentangan dengan penanganan internal; keduanya perlu dipahami sebagai jalur yang dapat berjalan menurut kewenangan masing-masing.

Orang tua dan pengasuh pesantren sebaiknya memastikan dugaan kekerasan dicatat, dilaporkan, dan ditindaklanjuti melalui jalur hukum, sembari mengutamakan keselamatan serta pemulihan anak. Pengasuh juga perlu bekerja sama dengan layanan perlindungan anak dan tidak membebankan tanggung jawab penyelesaian kepada santri. Kementerian Agama menyatakan pemeriksaan psikologis bukan akhir pendampingan dan akan berkoordinasi dengan dinas terkait, UPTD PPA, serta kantor Kementerian Agama setempat untuk memantau santri dan menindaklanjuti rekomendasi keamanan. Dukungan psikologis, pemulihan kesehatan, dan pengawalan hukum harus bergerak bersama. Kesimpulannya, pesantren hanya dapat disebut aman bila anak terlindungi, keluarga bebas menggunakan hak hukumnya, dan proses atas dugaan kekerasan dikawal sampai tuntas.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!