AI Sebagai Instrumen Politik Kota, Bukan Sekadar Teknologi
Kemitraan AI Indonesia Korea untuk Jakarta adalah kolaborasi strategis antara pemerintah provinsi dan mitra luar negeri yang memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai teknologi cerdas Jakarta, dengan tujuan menghadirkan solusi AI perkotaan yang konkret bagi penataan kawasan, pelayanan publik, mobilitas, serta pengambilan kebijakan berbasis data dalam kerangka transformasi digital DKI yang berorientasi pada warga. Di balik bahasa diplomatik, inti agenda ini jelas: menjadikan AI sebagai instrumen politik kota. Gubernur Pramono Anung menyatakan Jakarta mempersiapkan diri terlibat dalam kemitraan strategis di bidang AI dan memanfaatkan hubungan sister city dengan beberapa kota di Korea Selatan sebagai landasan kerja sama. Pernyataan ini menunjukkan bahwa AI tidak lagi diposisikan sebagai proyek kecil di sudut dinas, melainkan bagian dari strategi tata kelola kota yang akan memengaruhi kehidupan jutaan warga.
Mengapa Jakarta Siap: Modal Pusat Data dan Jejaring Kota Kembar
Kemitraan AI Indonesia Korea tidak muncul tiba-tiba; ia bertumpu pada dua modal utama: infrastruktur digital dan jejaring kota kembar. Pramono menegaskan Jakarta memiliki fondasi digital yang kuat, dengan 102 pusat data atau hampir separuh dari total pusat data di dalam negeri. “Dengan infrastruktur tersebut, Jakarta punya peluang untuk mengembangkan pemanfaatan AI secara lebih konkret, khususnya dalam menyelesaikan persoalan perkotaan,” ujarnya. Jejaring sister city dengan Seoul, Jeju, Chungcheongnam-do, dan Nonsan membuka akses pengetahuan dan praktik terbaik kota-kota yang sudah lebih dulu menerapkan teknologi cerdas di ruang publik. Di titik inilah transformasi digital DKI berpeluang naik kelas: bukan hanya membangun aplikasi dan portal, tetapi menyambungkan data, kebijakan, dan kebutuhan warga lewat ekosistem AI yang lebih matang.
Solusi AI Perkotaan: Uji Nyali di Tanah Abang dan Pelayanan Publik
Ukuran keberhasilan kemitraan ini bukan jumlah MoU, melainkan seberapa jauh solusi AI perkotaan menyentuh masalah nyata. Contoh paling konkret adalah penataan kawasan sepanjang 2,3 kilometer yang meliputi Kampung Bali, Kebon Melati, dan Kebon Kacang di Tanah Abang, yang ditarget selesai pada 2028. Pramono menyatakan, “Kita akan menerapkan AI untuk melakukan renovasi dan revitalisasi tanpa melakukan penggusuran,” – sebuah janji yang menguji apakah teknologi cerdas Jakarta mampu berpihak pada warga berpenghasilan rendah. AI direncanakan digunakan untuk perancangan kawasan, pemanfaatan CCTV, hingga penataan yang lebih terukur sesuai kondisi lapangan. Di luar Tanah Abang, Pemprov melihat peluang serupa pada pelayanan publik, kebijakan berbasis data, dan pengelolaan mobilitas. Bagi warga, dampak praktisnya bisa berupa antrean yang lebih singkat, lalu lintas lebih tertib, hingga penataan permukiman yang tidak lagi identik dengan penggusuran paksa.
Menjaga Orientasi Manusia di Tengah Ambisi Transformasi Digital DKI
Kecenderungan banyak kota pintar adalah jatuh pada logika teknokratis: seolah algoritma tahu segalanya. Di sini, sikap Pramono yang menekankan bahwa pemanfaatan AI harus berorientasi pada manusia patut diapresiasi. Ia menyoroti pentingnya privasi, keamanan, keadilan, akuntabilitas, dan inklusi digital, sehingga teknologi tidak menguatkan ketimpangan lama atau melahirkan bentuk kontrol baru atas warga. Penasihat dari Laboratorium Indonesia 2045 ikut mengingatkan agar kemitraan AI Indonesia Korea memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama generasi muda. Tantangannya, prinsip ini harus diterjemahkan ke regulasi, desain sistem, dan cara pemerintah berkomunikasi dengan publik. Transformasi digital DKI hanya sah disebut kemajuan bila warga bisa memprotes kebijakan berbasis data yang merugikan mereka, dan punya saluran untuk ikut mengendalikan arah pengembangan AI di kotanya.
Korea Sebagai Mitra Teknis, Jakarta Sebagai Pengarah Politik Kota
Duta besar Korea menyebut negaranya sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk mengembangkan ekosistem kecerdasan buatan dan siap memperluas kerja sama dengan pihak lokal. Ini peluang besar, tetapi juga mengandung risiko ketergantungan teknologi jika Jakarta tidak membangun kapasitas sendiri. Dalam kemitraan AI Indonesia Korea, peran mitra luar seharusnya menjadi pemasok pengetahuan dan teknologi, sementara Jakarta memegang kendali arah politik kota: prioritas masalah, standar etika, dan perlindungan warga. Ke depan, keberhasilan teknologi cerdas Jakarta bergantung pada tiga hal: kemampuan mengolah 102 pusat data menjadi kebijakan yang masuk akal, konsistensi menjadikan Tanah Abang sebagai contoh revitalisasi tanpa penggusuran, dan keberanian membuka proses pengembangan AI ke partisipasi publik. Jika tiga hal ini tercapai, transformasi digital DKI bukan hanya slogan, melainkan perubahan sehari-hari yang bisa dirasakan warga di halte, gang sempit, dan kantor layanan publik.
