Apresiasi harus diikuti hasil yang terasa
Dukungan pembangunan provinsi untuk Makassar adalah rangkaian alokasi anggaran dan program infrastruktur yang ditujukan untuk memperbaiki ruang kota, layanan publik, serta mobilitas warga. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi pembenahan Kota Makassar di bawah Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Ia menyampaikan pujian itu dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD untuk Hari Jadi ke-419 Makassar, Senin, 9 November 2026. Apresiasi tersebut sejalan dengan perubahan yang mulai dirasakan lewat kawasan yang lebih tertata dan bersih serta penataan pedagang kaki lima. Namun, pujian dan besarnya alokasi belum cukup untuk membuktikan keberhasilan: tolok ukurnya adalah apakah warga memperoleh lingkungan yang nyaman tanpa kehilangan mata pencaharian. Karena itu, penataan kota Makassar perlu diukur dari mutu hidup, bukan semata-mata perubahan tampilan.
Lebih dari Rp700 miliar, dengan proyek yang beragam
Andi Sudirman menyebut dukungan anggaran Pemprov Sulsel untuk pembangunan Makassar telah melampaui Rp700 miliar. Porsi terbesar yang ia paparkan mengarah ke kawasan Center Point of Indonesia (CPI), sekitar Rp500–600 miliar. Dukungan lainnya mencakup pembangunan Masjid Kawasan Sudiang senilai Rp105,4 miliar, perbaikan jalan, bantuan rumah ibadah, serta peningkatan sarana pendidikan dan pelayanan masyarakat. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa dukungan tidak berhenti pada satu proyek ikonik. Meski demikian, besarnya total tidak otomatis menjamin manfaat merata; publik perlu melihat bagaimana pekerjaan diprioritaskan dan hasilnya dirasakan lintas kawasan. Masjid Sudiang dan perbaikan jalan, misalnya, punya manfaat langsung bagi pengguna layanan dan warga, sementara pengembangan kawasan perlu dinilai dari akses serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Skema Multi Years Project 2025–2027 bernilai Rp3,7 triliun mencakup perbaikan jalan dan drainase, termasuk ruas Aroepala, Hertasning, Jenderal Sudirman, Dr. Ratulangi, serta jalur Parangloe–Tamalanrea Raya–Batas Maros. Dukungan lain adalah subsidi Bus Trans Sulsel sebesar Rp24 miliar dan rekonstruksi Jalan Lingkar Unhas sepanjang 879 meter pada 2026 dengan anggaran Rp6,3 miliar. Fokus pada jalan, drainase, dan angkutan masuk akal bagi kota yang membutuhkan konektivitas sekaligus perlindungan dari persoalan genangan. Nilai program MYP itu disebut sebagai total skema pembangunan, terpisah dari angka dukungan lebih dari Rp700 miliar; keduanya tidak semestinya dicampur seolah-olah satu pos yang sama.
Penataan lingkungan mesti melindungi warga
Agenda pembangunan tak seharusnya berhenti pada beton dan aspal. Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, dan pemerintah pusat memperkuat koordinasi untuk memodernisasi pengelolaan sampah, termasuk mendorong Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Andi Sudirman juga menyoroti kawasan Antang di Kecamatan Manggala sebagai calon hutan kota dan ruang terbuka hijau. Arah ini penting: kualitas kota ditentukan pula oleh kebersihan, ruang hijau, dan kenyamanan, bukan hanya proyek fisik. Tetapi rencana penataan Antang dan penertiban PKL harus disertai perhatian nyata terhadap pedagang serta pelaku usaha mikro yang terdampak. Tanpa perlindungan penghidupan dan ruang usaha yang layak, penataan berisiko memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Kesimpulannya, dukungan provinsi memberi Makassar modal penting untuk memperbaiki konektivitas, fasilitas publik, sampah, dan ruang kota. Ukuran keberhasilannya bukan besarnya angka anggaran Pemprov Sulsel atau banyaknya proyek yang diumumkan, melainkan penyelesaian tepat sasaran dan manfaat yang dirasakan warga. Sinergi dengan pemerintah kota dan pusat perlu diteruskan, disertai keterbukaan mengenai progres serta perhatian kepada kelompok yang terdampak. Dengan begitu, pembenahan di bawah Munafri Arifuddin dapat menjadi perubahan yang inklusif: kota lebih tertata, layanan lebih mudah dijangkau, dan pertumbuhan tidak dibayar dengan tersisihnya warga kecil.
