Apresiasi atas kota yang lebih tertata
Penataan Kota Makassar adalah upaya membenahi ruang perkotaan, kebersihan, dan aktivitas usaha agar lingkungan lebih tertata serta nyaman bagi warga dan pengunjung. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi perubahan wajah kota di bawah Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD untuk Hari Jadi ke-419 Makassar, Senin, 9 November 2026. Pujian itu bukan sekadar soal tampilan. Gubernur menyoroti pembenahan kawasan, peningkatan kebersihan, dan penataan pedagang kaki lima sebagai perubahan yang mulai dirasakan masyarakat. Arah penilaian ini tepat: kota yang lebih tertib harus dinilai dari mutu lingkungan dan kenyamanan sehari-hari, bukan hanya dari proyek fisik yang tampak besar. Namun, penataan juga perlu menghindari anggapan bahwa keteraturan otomatis berarti semua warga diuntungkan.
Peringatan hari jadi yang mengusung tema “Nyalakan Harapan, Merawat Masa Depan” menjadi latar bagi dorongan kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah pusat. Salah satu agenda yang dibahas ialah modernisasi pengelolaan sampah melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Kawasan Antang di Kecamatan Manggala juga dipertimbangkan untuk dikembangkan menjadi hutan kota dan ruang terbuka hijau. Gubernur mengingatkan agar penataan tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro yang terdampak. Peringatan itu penting: pembenahan kota akan lebih berarti jika tertib ruang berjalan beriringan dengan perhatian pada warga yang mata pencahariannya bergantung pada ruang tersebut.
Dukungan anggaran terkait langsung dengan agenda kota
Anggaran Pemprov Sulsel untuk pembangunan Makassar disebut telah melampaui Rp700 miliar, dengan dukungan yang mencakup penataan kawasan, infrastruktur jalan, pengembangan kawasan, dan fasilitas publik. Andi Sudirman menyebut pengembangan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) menyerap sekitar Rp500–600 miliar, sementara pembangunan Masjid Kawasan Sudiang bernilai Rp105,4 miliar. Dukungan lain mencakup perbaikan jalan, bantuan rumah ibadah, serta peningkatan sarana pendidikan dan pelayanan masyarakat. Angka-angka ini menunjukkan hubungan antara pembenahan kota dan dukungan provinsi melalui berbagai jenis program, bukan satu proyek tunggal. Namun, besarnya alokasi saja belum membuktikan hasil di lapangan; manfaatnya perlu dilihat dari pelaksanaan dan seberapa luas warga dapat mengakses fasilitas yang dibangun.
Untuk pekerjaan berjangka, Pemprov Sulsel menjalankan skema Multi Years Project (MYP) 2025–2027 dengan total anggaran Rp3,7 triliun. Program ini mencakup perbaikan jalan dan drainase di Jalan Aroepala, Hertasning, Jenderal Sudirman, Dr. Ratulangi, serta jalur Parangloe–Tamalanrea Raya–Batas Maros. Dukungan lain yang disebutkan ialah subsidi Bus Trans Sulsel sebesar Rp24 miliar dan rekonstruksi Jalan Lingkar Unhas sepanjang 879 meter pada 2026 dengan anggaran Rp6,3 miliar. Daftar tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah provinsi mengaitkan pembangunan Makassar dengan konektivitas dan fasilitas publik. Itu merupakan arah yang relevan bagi agenda penataan, tetapi sumber belum merinci capaian pekerjaan maupun dampak yang sudah dirasakan, sehingga keduanya tidak patut dianggap sebagai hasil yang telah terbukti.
Sinergi perlu diukur dari pelaksanaan
Apresiasi gubernur memberi pengakuan politik terhadap langkah Pemkot Makassar, sedangkan dukungan anggaran provinsi menyediakan jalur pendanaan bagi sejumlah kebutuhan kota. Keduanya saling terkait, tetapi bukan hal yang sama: pujian atas penataan tidak dengan sendirinya membuktikan keberhasilan seluruh proyek, dan nilai anggaran tidak otomatis menerangkan pemerataan manfaat. Karena itu, penilaian selanjutnya semestinya bertumpu pada kemajuan program yang dijanjikan, termasuk agenda sampah, ruang terbuka hijau Antang, jalan, drainase, dan layanan transportasi. Perhatian terhadap pelaku usaha kecil juga perlu tetap menjadi bagian dari ukuran keberhasilan, sebagaimana ditekankan gubernur.
Kesimpulannya, perubahan wajah Makassar mendapat apresiasi dari Andi Sudirman, sementara dukungan Pemprov Sulsel yang melampaui Rp700 miliar menghubungkan agenda pembenahan kota dengan proyek infrastruktur dan fasilitas publik. Tantangan berikutnya adalah menjaga kerja sama lintas pemerintahan tetap berorientasi pada pelaksanaan, keterbukaan tentang kemajuan, dan perhatian pada warga yang terdampak. Dengan ukuran itu, penataan Kota Makassar dapat dinilai bukan hanya dari kesan visual, tetapi juga dari layanan serta ruang kota yang benar-benar tersedia bagi masyarakat.
