Desil DTSEN: Alat Penting yang Lentur, Tapi Bikin Bingung
Desil DTSEN adalah pengelompokan relatif tingkat kesejahteraan sosial ekonomi penduduk ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan berbagai indikator, yang dipakai pemerintah sebagai dasar klasifikasi tingkat kemakmuran dan penentuan sasaran bantuan, namun posisinya fleksibel dan diperbarui berkala sehingga status rumah tangga dapat sering berubah dan memicu kebingungan publik.
Masalahnya, ketika alat yang menentukan akses bantuan itu terus bergerak, warga merasakan dampaknya pertama kali. Perubahan status desil tidak hanya persoalan angka di sistem; ia bisa mengubah peluang mendapat bantuan sosial, beasiswa, atau subsidi energi. Pemerintah mengklaim perubahan desil tidak otomatis mencoret seseorang dari daftar penerima bantuan sosial, karena penyaluran tetap mengikuti penetapan penerima per periode. Namun di lapangan, persepsi publik jelas berbeda: desil DTSEN tidak akurat dianggap sebagai ancaman langsung terhadap hak bantuan. Ketika klasifikasi bergeser tanpa penjelasan, kepercayaan pada akurasi data BPS ikut turun, padahal data inilah yang menjadi tulang punggung perencanaan kebijakan.
Data Berubah Drastis: 12 Juta Entri Baru dan Versi yang Berlapis
Lonjakan perubahan status desil belakangan bukan kebetulan. Menteri sosial Saifullah Yusuf mengungkap bahwa status desil pada DTSEN Volume 3 sempat berubah-ubah signifikan setelah masuk sekitar 12 juta data baru dari BKKBN yang belum sempat diverifikasi dan divalidasi, sehingga posisi desil banyak warga "loncat-loncat". Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencakup sekitar 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga, menggambarkan betapa besar skala perubahan ini.
Secara resmi, DTSEN diperbarui atau dimutakhirkan setiap tiga bulan sehingga dalam satu tahun ada empat versi data. Di sisi lain, di lapangan pun ada pemutakhiran bulanan melalui RT, kelurahan, dan dinas sosial yang melaporkan perubahan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kutipan yang layak dicatat di sini: "Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan data ini akan makin akurat". Pernyataan ini menunjukkan pemerintah sadar ada guncangan, tetapi memilih meminta publik menunggu. Masalahnya, warga yang sedang mendaftar kuliah atau mengurus bantuan tidak punya kemewahan menunggu data versi berikutnya.
Fleksibel di Atas Kertas, Kacau di Lapangan
Secara konsep, desil DTSEN memang dirancang fleksibel. Tingkatan desil tidak bersifat tetap dan dapat berubah setiap bulan mengikuti pemutakhiran di lapangan. Perubahan status desil dipengaruhi banyak faktor: kepemilikan kredit atau simpanan bank yang stagnan lima tahun, kepemilikan aset, pendapatan di atas UMK, hingga adanya anggota keluarga yang menjadi ASN. BPS menegaskan bahwa klasifikasi tingkat kemakmuran tidak ditentukan oleh satu indikator saja, tetapi gabungan identitas kependudukan, pendidikan, pekerjaan, kondisi hunian, sanitasi, air bersih, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset, sampai aktivitas usaha.
Di atas kertas, pendekatan ini masuk akal: data kesejahteraan sosial ekonomi harus menangkap kompleksitas hidup nyata dan tidak berhenti pada besaran penghasilan. Namun di lapangan, kombinasi banyak indikator ini mempersulit warga memahami mengapa desilnya naik atau turun. Tenaga ahli kementerian sosial bahkan mengingatkan bahwa desil bukan sertifikat kaya atau miskin serta tidak bisa disamakan langsung dengan penghasilan. Sayangnya, sosialisasi pesan ini lemah. Yang dirasakan warga hanyalah perubahan status desil yang tiba-tiba, sementara formula di baliknya terasa seperti kotak hitam yang tak bisa mereka koreksi.
Ketika Anggota DPR dan Tukang Becak Tersesat di Desil
Kelemahan akurasi data BPS mulai terlihat telanjang ketika kasus-kasus ekstrem muncul. Seorang anggota DPR tercatat dalam Desil 4, yang dikategorikan sebagai kelompok rentan miskin, padahal LHKPN 2023 menunjukkan total harta kekayaan sebesar Rp 16,05 miliar. Dalam laporan berikutnya, ia masih melaporkan kekayaan miliaran rupiah. Fenomena ini membuat publik bertanya: kalau pejabat berharta miliaran bisa masuk kelompok rentan, bagaimana nasib keluarga yang benar-benar miskin?
Contoh lain datang dari menteri keuangan yang mengaku bingung menemukan anaknya masuk Desil 7, sementara seorang tukang becak berada di Desil 10. Ia berencana mengetes ratusan sampel data untuk membandingkan dengan kondisi lapangan, dan jika hasilnya meleset, pemerintah bahkan mempertimbangkan memakai data lama. Ini pengakuan keras bahwa desil DTSEN tidak akurat di banyak kasus. Di satu sisi, pemerintah mengakui data manusia tidak pernah 100 persen tepat; di sisi lain, ketika contoh salah klasifikasi menyentuh pejabat publik, rasa ketidakadilan masyarakat kian menguat.
Ribuan Aduan Warga: Alarm Bagi Sistem, Bukan Gangguan
Di Surabaya saja, 3.283 warga mengajukan keberatan atas posisi desil mereka karena merasa tidak mencerminkan keadaan ekonomi sebenarnya. Dinas sosial tidak langsung mengubah status; setiap laporan wajib diverifikasi lewat pengecekan lapangan dan jika ditemukan ketidaksesuaian, usulan perubahan dikirim ke pusat untuk pemutakhiran data. Menariknya, alih-alih dianggap gangguan, ribuan aduan ini seharusnya diperlakukan sebagai mekanisme koreksi alami terhadap sistem pendataan. Warga yang protes menunjukkan bahwa data kesejahteraan sosial ekonomi bukan dokumen statis, melainkan cermin hidup yang bisa retak kapan saja.
Dampak salah desil nyata dan langsung. Posisi desil menjadi salah satu acuan penyaluran bantuan sosial dan pendidikan; perubahan status desil bisa memengaruhi akses sebuah keluarga terhadap berbagai program bantuan. Peraturan lokal di Surabaya, misalnya, mengaitkan bantuan biaya perkuliahan dengan keluarga miskin, pramiskin, dan Desil 1–5. Pemerintah mengaku tidak menutup mata pada keluhan ini dan menegaskan perubahan desil tidak serta-merta menghapus hak bansos yang sedang berjalan. Namun tanpa perbaikan akurasi data BPS dan kanal koreksi yang cepat, setiap putaran pemutakhiran data berisiko memunculkan gelombang protes baru.
Ke Depan: Transparansi Rumus, Penguatan Verifikasi, dan Hak Mengoreksi
DTSEN sudah menjadi basis data nasional untuk perencanaan, penentuan sasaran program, dan evaluasi kebijakan pemerintah. Data ini dirakit dari banyak sumber: administrasi, survei, pembaruan kementerian dan lembaga, laporan pemerintah daerah, verifikasi lapangan, hingga masukan masyarakat. Menteri sosial menyatakan pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran untuk meningkatkan akurasi, sementara menteri keuangan berjanji menguji kembali data sebelum dipakai secara luas. Pemutakhiran berkala tiap tiga bulan juga diharapkan membuat data makin presisi dari waktu ke waktu.
Tetapi janji pemutakhiran saja tidak cukup. Jika rumus penentuan desil tetap gelap bagi publik, setiap perubahan status desil akan terus dicurigai. Pemerintah perlu membuka logika penilaian, memperkuat verifikasi lapangan, dan mempermudah warga mengajukan koreksi tanpa harus viral dulu. Masyarakat yang merasa datanya belum sesuai memang sudah bisa mengajukan pemutakhiran, tetapi proses ini harus dibuat lebih cepat dan transparan. Kesimpulannya: fleksibilitas desil adalah keniscayaan, tetapi tanpa akurasi dan keterbukaan, fleksibilitas itu berubah menjadi ketidakpastian yang menggerus kepercayaan pada negara.
