Desil: Angka Kering di Atas Kertas, Nasib Nyata di Lapangan
Desil adalah pengelompokan kesejahteraan keluarga dalam sepuluh lapisan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kemudian dipakai pemerintah untuk menentukan siapa berhak atau tidak berhak menerima bantuan sosial, beasiswa, dan berbagai program perlindungan sosial lain. Ketika angka desil keliru, konsekuensinya bukan sekadar kesalahan statistik, tetapi berubah menjadi pintu yang tertutup bagi warga miskin yang masih berjuang membayar biaya hidup dan pendidikan. Itulah yang menimpa Timbul, pengemudi becak motor dari Lendah, Kulon Progo, yang tercatat sebagai keluarga desil 9—golongan seolah nyaris terkaya—padahal ia membutuhkan keringanan biaya kuliah untuk anaknya. Kasus ini menunjukkan satu hal: kita sedang bermain-main dengan nasib orang dengan data yang belum siap.
Kasus Timbul: Dari Desil 1 Loncat ke 9, Lalu Dijatuhkan ke 3
Timbul mengetahui dirinya masuk desil 9 saat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu untuk mengajukan keringanan biaya dan beasiswa kuliah anaknya di kantor kalurahan. Status itu otomatis menggugurkan haknya mengakses program seperti beasiswa dan Program Indonesia Pintar, karena data resmi menyebut ia "nyaris kaya". Padahal, sebelumnya posisi Timbul tercatat sebagai desil 1 dan kemudian berubah menjadi desil 9 dalam DTSEN. Baru setelah kasus ini viral, BPS provinsi dan kabupaten turun langsung ke rumah Timbul, mengecek data, dan menemukan bahwa informasi dalam DTSEN tidak mencerminkan kondisi terkini. Hasil pemutakhiran menggeser Timbul ke desil 3, yang dinilai sesuai dengan tingkat kesejahteraannya dan memungkinkan pengajuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) bagi anaknya.
Kerentanan DTSEN: Satu Kesalahan Desil, Banyak Hak yang Terbabat
Kasus Timbul bukan anomali sepele; ia mengungkap kerentanan struktural Data Tunggal Sosial Ekonomi yang diklaim menjadi basis hampir seluruh program perlindungan sosial. DTSEN saat ini sudah mencapai versi 3 dan memuat sekitar 290,13 juta data individu atau 95,98 juta data keluarga—skala raksasa yang membuat setiap kesalahan desil berpotensi melahirkan jutaan keputusan salah di lapangan. Pemerintah sendiri mengakui masalah ketidakakuratan data penerima bantuan, dari inclusion error (orang tak berhak menerima bantuan) hingga exclusion error (orang miskin yang justru tidak kebagian apa-apa). Dalam konteks ini, kesalahan desil BPS bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk kegagalan pengelompokan kesejahteraan keluarga yang berujung pada bantuan sosial tidak tepat sasaran dan terbatasnya akses beasiswa bagi mereka yang paling membutuhkan.
Pemutakhiran Data Desil: Respons Cepat yang Datang Terlambat
Begitu nama Timbul ramai diberitakan, BPS daerah bergerak cepat: melakukan verifikasi lapangan, mendampingi pemutakhiran melalui kanal Cek DTSEN, kemudian memperbarui posisi desilnya menjadi desil 3. Secara teknis ini patut diapresiasi, apalagi ada mekanisme khusus untuk pendaftar KIP-K yang memungkinkan hasil pemutakhiran desil keluar sekitar dua minggu, lebih cepat dari siklus pemutakhiran DTSEN triwulanan. Namun pertanyaan kuncinya: mengapa koreksi baru terjadi setelah kasus viral? Fakta bahwa data Timbul sempat melompat dari desil 1 ke 9 tanpa koreksi internal menunjukkan verifikasi awal tidak cukup kuat. Ketergantungan pada pemutakhiran mandiri warga, sementara banyak orang seperti Timbul bahkan tidak tahu kanal pemutakhiran, menjadikan sistem ini reaktif, bukan protektif.
Mereparasi Sistem, Bukan Sekadar Menyalahkan Warga
BPS menegaskan bahwa data sosial ekonomi bersifat dinamis dan perlu terus dimutakhirkan, dengan menekankan peran aktif masyarakat sebagai kunci agar DTSEN tetap valid dan akurat. Di sisi lain, pemerintah melalui pernyataan resmi menyebut penentuan angka desil akan dikaji ulang, termasuk rencana re-basing data perlindungan sosial untuk meningkatkan akurasi penargetan. Ini artinya negara mengakui ada masalah desain, bukan sekadar kelalaian individu. Pemutakhiran data desil yang dilakukan triwulanan dan mengintegrasikan berbagai sumber seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek belum cukup jika mekanisme koreksinya baru bergerak ketika media menyorot kasus. Jika pengelompokan kesejahteraan keluarga tetap cacat, bantuan sosial tidak tepat sasaran akan berulang, dan cerita Timbul hanya akan menjadi satu dari banyak tragedi senyap. Reformasi algoritme desil dan verifikasi lapangan harus berjalan beriringan dengan edukasi warga, bukan saling melempar tanggung jawab.
