Definisi Desil DTSEN dan Masalah Besarnya
Sistem desil DTSEN adalah mekanisme pemeringkatan kesejahteraan yang membagi seluruh penduduk ke dalam 10 kelompok relatif berdasarkan kondisi sosial ekonomi, di mana desil 1 merepresentasikan kelompok termiskin dan desil 10 dianggap paling sejahtera; ia memakai indikator seperti aset, kondisi rumah, kepemilikan kendaraan, dan karakteristik rumah tangga lain, bukan sekadar pendapatan bulanan, sehingga bisa melahirkan selisih besar antara angka di basis data dan realitas yang dirasakan keluarga sehari-hari. Persoalan inti dari sistem desil DTSEN bukan sekadar teknis statistik, melainkan konsekuensi politik kesejahteraan: siapa yang berhak atas bantuan sosial tepat sasaran dan siapa yang tiba-tiba tersingkir dari daftar. Ketika data kesejahteraan nasional disakralkan sebagai ‘Data Tunggal’, kesalahan klasifikasi ekonomi masyarakat otomatis berubah menjadi kesalahan kebijakan. Warga yang merasa hidup pas-pasan, bahkan tertekan, mendadak dicap sejahtera hanya karena rumah orang tuanya permanen atau karena meminjam sepeda motor teman. Ketidaksinkronan ini membuat sistem desil bukan instrumen keadilan, melainkan sumber ketidakpercayaan baru terhadap transparansi data pemerintah.
Janda Rp500 Ribu di Desil 10: Simbol Kaca Retak Data Tunggal
Kisah Alifia Rahma, janda muda dengan satu anak di Situbondo, adalah ilustrasi paling telanjang betapa amburadulnya klasifikasi desil saat ini. Dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp500 ribu per bulan, ia mestinya jelas masuk kelompok rentan, tetapi DTSEN menempatkannya di desil 10 alias kelompok dianggap paling kaya. Rumah permanen yang ditempati—padahal milik orang tua dan dihuni dua kepala keluarga—serta motor Yamaha NMAX yang hanya ia pinjam, diduga menjadi indikator yang mengangkat skor kesejahteraannya. Ini bukan sekadar salah catat; ini kesalahan struktural. Sistem desil DTSEN memperlakukan aset fisik sebagai penanda utama sejahtera, mengabaikan fakta bahwa kepemilikan di atas kertas tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan memenuhi kebutuhan harian. Ketika Alifia khawatir kehilangan hak atas BBM bersubsidi dan bantuan sosial lain, itu menunjukkan bagaimana satu baris data keliru dapat berujung pada beban finansial nyata, memaksa keluarga rapuh membeli Pertamax yang jelas melampaui kapasitas dompetnya.
Desil Itu Relatif, Tapi Dampaknya Sangat Nyata
Ahli ekonomi dari sebuah perguruan tinggi menegaskan bahwa desil adalah posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran kekayaan mutlak. Seseorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi tetap hidup pas-pasan dan kedua pernyataan itu sama-sama benar. Di atas kertas, desil hanya menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut berada pada 10 persen kelompok asal di atas, bukan bahwa mereka bergelimang harta. Masalahnya, pemerintah memperlakukan angka desil seolah label absolut kaya-miskin. Rumah tangga berpenghasilan Rp10 juta dan Rp100 juta per bulan bisa saja berada di desil yang sama, meski beban tanggungan, cicilan, biaya pendidikan, dan kesehatan membuat jurang kesejahteraan di antara mereka sangat lebar. Menyamaratakan semua anggota desil 9–10 sebagai kelompok mapan adalah asumsi fatal. Ketika klasifikasi ekonomi masyarakat seperti ini dipakai untuk mengatur akses subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran, dua rumah tangga dengan kondisi nyaris serupa bisa diperlakukan berbeda hanya karena berada di sisi batas desil yang lain.
Data Kesejahteraan Nasional Masih Dinamis, Tapi Minim Transparansi
Pemerintah mengakui sistem desil DTSEN belum beres. Ada rencana resmi membenahi dan meninjau ulang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama cara pengelompokan desil masyarakat, dengan menunggu rampungnya Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan sampai 31 Agustus 2026. Otoritas statistik pun menyatakan masih terdapat data yang belum sesuai kondisi di lapangan dan menyebut desil bersifat dinamis: warga yang merasa profilnya tidak tepat dipersilakan mengajukan pemutakhiran. Namun, ajakan pemutakhiran tanpa transparansi variabel dan metodologi ibarat menyuruh orang menggugat putusan tanpa tahu pasal yang dipakai. Seorang pakar dari UGM menekankan bahwa masyarakat perlu diberi kesempatan mengetahui dan memeriksa dasar penetapan desil mereka. Metode Proxy Means Test yang dipakai pemerintah adalah metode prediksi, bukan vonis tak bisa salah. Tanpa penjelasan terbuka soal indikator, bobot variabel, dan jalur sanggah yang mudah diakses, jargon “data kesejahteraan nasional” hanya menjadi tameng birokrasi untuk menolak kritik.
Generasi Sandwich Terkunci di Desil Tinggi, Saatnya Mekanisme Sanggah Nyata
Ledakan keluhan warga desil 9–10 yang hidup pas-pasan menunjukkan bahwa error DTSEN paling menyakitkan dirasakan generasi sandwich dan kelas menengah bawah. Mereka menanggung orang tua dan anak, berjuang menjaga pengeluaran, namun di mata sistem desil dianggap cukup sejahtera untuk dicoret dari daftar bantuan sosial dan subsidi BBM. Data yang keliru mengunci mereka di lapisan atas semu, membuat akses ke program perlindungan sosial menyempit saat tekanan biaya hidup melebar. Jika pemerintah sungguh ingin bantuan sosial tepat sasaran, langkah minimal adalah membuka prosedur sanggah yang mudah, cepat, dan bisa dilacak oleh warga biasa, bukan hanya oleh mereka yang paham birokrasi. Warga seperti Alifia sampai harus mengurus klarifikasi ke pemerintah desa untuk memperbaiki desilnya. Ini menunjukkan beban koreksi masih ditimpakan ke individu, bukan diakui sebagai kelemahan sistemik. Tanpa perubahan sikap—dari menganggap DTSEN sebagai kebenaran tunggal menjadi data yang harus terus diuji—sistem desil akan terus meleset dan memproduksi ketidakadilan baru dalam senyap.
