Rencana harus segera berubah menjadi pekerjaan nyata
Kolam retensi adalah tampungan air yang menahan limpasan hujan sementara agar debit yang mengalir ke sungai dan permukiman tidak meningkat terlalu cepat. Pemerintah Kabupaten Bandung menyiapkan enam kolam retensi dan pengadaan alat berat sebagai bagian dari mitigasi banjir Bandung; tantangan berikutnya ialah memastikan jadwal dan pelaksanaan proyek tidak berhenti pada tahap persiapan. Bupati Dadang Supriatna menyampaikan rencana itu dalam rapat koordinasi lintas sektor di Soreang pada Kamis, 5 November 2026, setelah sejumlah tahapan awal dilakukan. Desakan untuk bergerak cepat bukan perkara abstrak: banjir pada Desember 2025 berdampak terhadap 34.497 jiwa di Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang, sementara 457 orang harus dievakuasi ketika genangan mencapai 150 sentimeter. Skala dampak itu menegaskan bahwa ukuran keberhasilan bukan jumlah rencana, melainkan berkurangnya genangan dan gangguan yang dialami warga.
Bojongsoang dan Rancaekek menjadi titik prioritas
Pemkab Bandung memprioritaskan pembangunan enam kolam retensi di Bojongsoang dan Rancaekek. Titik yang disebutkan meliputi Sukamanah di Rancaekek serta Tegalluar di Bojongsoang. Penentuan lokasi ini penting karena tampungan air hanya berguna jika ditempatkan dan dirancang sesuai aliran yang perlu dikendalikan. Namun, belum cukup bagi pemerintah untuk mengumumkan titik pembangunan: warga juga perlu mengetahui kapan pekerjaan dimulai, bagaimana proyek dipelihara, dan saluran mana yang akan terhubung dengannya. Pengadaan alat berat mendukung pekerjaan itu. Pemkab merencanakan satu ekskavator pada 2026 dan sedikitnya dua unit tambahan pada Januari 2027 untuk pemeliharaan sungai, termasuk menangani sedimentasi. Tanpa jadwal yang jelas dan perawatan rutin, kolam retensi Bandung berisiko menjadi infrastruktur yang diumumkan, tetapi kapasitas pengendalian airnya tidak terjaga.
Kolam retensi perlu berjalan bersama normalisasi sungai
Tampungan air tidak akan menyelesaikan banjir sendirian. Pemerintah juga mengumumkan normalisasi sungai, penanganan daerah irigasi, dan pembangunan danau retensi sebagai bagian dari rencana penanganan. Pada Sungai Cikahiyangan, yang dikaitkan dengan banjir berulang di Jalan Raya Kopo Sayati atau Jalan Dengdek, pekerjaan yang disebut mencakup pengerukan sedimen, pelebaran saluran, perbaikan penampang basah jembatan, dan pemasangan batu pada tanggul. Pemerintah menyatakan penanganan itu akan dilakukan secepatnya. Rangkaian ini lebih masuk akal daripada mengandalkan satu jenis proyek: kolam menampung limpasan, sementara normalisasi sungai membantu menjaga kelancaran aliran. Penanganan daerah irigasi juga berhubungan dengan pencegahan banjir dan kebutuhan lahan pertanian. Karena itu, hasilnya perlu dinilai dari kondisi saluran dan dampaknya di kawasan rawan, bukan sekadar dari selesainya pekerjaan fisik.
Koordinasi lintas daerah menentukan hasil
Banjir tidak mengikuti batas administrasi, sehingga rencana di tingkat kabupaten akan terbatas bila aliran dari wilayah tetangga tak ikut ditangani. Pemkab Bandung memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas daerah; rapat pada 5 November merupakan tindak lanjut apel kesiapsiagaan bencana yang digelar pada 2 November. Pemerintah juga mendorong kesepakatan bersama untuk penanganan banjir Bandung Raya, termasuk pembagian tugas dan dukungan anggaran. Besaran kebutuhan penanganan 547 daerah irigasi yang diusulkan mencapai Rp947 miliar, tetapi angka itu merupakan total usulan, bukan jaminan seluruh dana telah tersedia. Dinas pekerjaan umum, dinas lingkungan hidup, dan perangkat daerah terkait diminta menyusun rencana aksi terperinci. Langkah ini harus menghasilkan penanggung jawab, tahapan, dan tenggat yang dapat diperiksa publik. Enam kolam retensi, normalisasi sungai, dan alat berat hanya akan menekan risiko bila koordinasi berujung pada pekerjaan yang saling terhubung dan tepat waktu.
