PAUD sebagai fondasi wajib belajar: mengapa partisipasi tidak bisa tawar-menawar
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah layanan pendidikan prasekolah bagi anak usia sekitar 2–6 tahun yang berfungsi menyiapkan kesiapan emosional, sosial, dan kognitif sebelum mereka memasuki jenjang pendidikan dasar, dan dalam konteks kebijakan wajib belajar 13 tahun PAUD minimal satu tahun sebelum SD menjadikan partisipasi PAUD bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat penting agar anak tidak tertinggal secara perkembangan dan mengurangi kesenjangan kualitas belajar di jenjang berikutnya. Di Solo, urgensi ini terasa jelas saat ribuan anak PAUD memadati acara Gebyar PAUD di Taman Balekambang pada Rabu, 29 Juli, yang menjadi simbol bahwa kebijakan butuh dirayakan sekaligus dikritisi ketika angka partisipasi usia 3–6 tahun masih 58%. Sementara di Pekalongan, partisipasi 100% untuk usia 5–6 tahun menunjukkan bahwa ketika kebijakan bertemu kesadaran orang tua PAUD, hasilnya dapat mengubah peta akses pendidikan di tingkat kota.
Solo: angka 58% yang membuka masalah kesadaran dan biaya
Data menunjukkan Solo baru mencapai partisipasi PAUD 58% untuk anak usia 3–6 tahun, meski untuk usia 5–6 tahun sudah menyentuh 97%. Angka ini menegaskan satu hal: program wajib belajar 13 tahun belum diterjemahkan menjadi kesadaran orang tua PAUD yang merata, khususnya untuk anak yang lebih muda. Dinas pendidikan sendiri mengakui pemahaman masyarakat tentang pendidikan anak usia dini masih belum maksimal, dan kebingungan membedakan TK, Kelompok Bermain, dan PAUD membuat sebagian orang tua menganggap prasekolah sebagai "tambahan" bukan kebutuhan. Di titik ini, Solo memilih jalan subsidi SPP PAUD bagi keluarga kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan, menyasar sekitar 1.600 anak di PAUD swasta dan memprioritaskan usia 5–6 tahun sebagai jaminan minimal satu tahun prasekolah sebelum SD. Kebijakan ini penting, tetapi tetap reaktif: ia mencegah anak tertahan oleh biaya, namun belum cukup menjawab rendahnya kesadaran orang tua di usia 3–4 tahun.
Pekalongan: bukti bahwa ketika kesadaran orang tua naik, partisipasi ikut menguat
Berbeda dengan Solo, Pekalongan menunjukkan bagaimana partisipasi PAUD meningkat ketika kesadaran orang tua PAUD diposisikan sebagai pusat strategi. Kepala bidang PAUD dan pendidikan nonformal menyebut jumlah peserta didik memang fluktuatif, mengikuti perubahan demografi anak usia 2–6 tahun, dengan lembaga yang pesertanya bertahan, berkurang, atau bertambah. Namun di balik dinamika itu, Rapor Pendidikan mencatat partisipasi PAUD anak usia 5–6 tahun telah mencapai 100%, menandakan bahwa orang tua di kota ini nyaris tidak lagi memandang PAUD sebagai opsi, melainkan investasi masa depan anak. Salah satu faktor pendorong adalah kampanye berkelanjutan lewat jejaring Bunda PAUD yang terus menggaungkan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai investasi menjanjikan: "Apa yang kita tanam hari ini, Insyaallah akan kita petik hasilnya ketika anak-anak tumbuh dewasa nanti". Ditambah keberadaan 266 lembaga dengan biaya sangat terjangkau, bahkan SPP harian Rp2.000–Rp4.000, alasan biaya kian sulit digunakan untuk menunda anak masuk PAUD.
Dua kota, dua pendekatan: mana yang paling menentukan keberhasilan?
Melihat Solo dan Pekalongan berdampingan, pola sukses dan tantangan menjadi terang. Solo menempatkan subsidi SPP PAUD sebagai pilar kebijakan: memperluas akses untuk keluarga miskin dan merencanakan perluasan ke usia 4–5 tahun setelah kuota 5–6 tahun terpenuhi. Ini langkah penting, tetapi cenderung fokus pada hambatan biaya dan belum sepenuhnya menyentuh akar masalah kesadaran orang tua PAUD yang rendah di usia 3–4 tahun. Pekalongan sebaliknya menggabungkan dua pendekatan: kampanye kesadaran melalui Bunda PAUD dan ketersediaan lembaga murah sebagai solusi finansial. Hasilnya, meski jumlah peserta didik fluktuatif, partisipasi PAUD meningkat dan stabil pada usia paling kritis, yakni 5–6 tahun. Pelajarannya jelas: tanpa kesadaran kolektif, subsidi SPP PAUD akan berhenti sebagai bantuan teknis; tanpa dukungan finansial, kampanye hanya mengundang rasa bersalah pada orang tua miskin. Keduanya harus berjalan bersama.
Menuju partisipasi PAUD 100%: rekomendasi bagi Solo dan kota lain
Jika targetnya adalah partisipasi PAUD meningkat hingga mendekati 100% di rentang usia 3–6 tahun, Solo dan kota lain perlu berani meminjam strategi Pekalongan, lalu melengkapinya. Pertama, kampanye publik harus bergeser dari sekadar sosialisasi kebijakan ke narasi yang menyentuh kekhawatiran orang tua: bahwa tanpa pendidikan anak usia dini, anak akan kesulitan mengikuti ritme belajar SD dan merasa tertinggal dibanding teman sebaya. Kedua, subsidi SPP PAUD perlu diperluas jangkauannya ke usia 3–4 tahun lebih cepat dari rencana bertahap agar keluarga tidak menunda PAUD sampai menjelang SD. Ketiga, pemerintah kota sebaiknya mendorong lahirnya lebih banyak lembaga dengan biaya sangat terjangkau, meniru ekosistem Pekalongan yang menyediakan beragam layanan sehingga alasan biaya makin lemah. Kesimpulannya, keberhasilan Pekalongan bukan keajaiban, melainkan hasil logis dari kombinasi kesadaran orang tua PAUD yang aktif dan dukungan finansial yang nyata—kombinasi yang wajib ditiru jika Solo ingin keluar dari angka 58%.
