Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Transisi Guru PPPK Paruh Waktu: Anggaran, Aturan, dan Tahapan

Transisi Guru PPPK Paruh Waktu: Anggaran, Aturan, dan Tahapan
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Kepastian status menunggu aturan pelaksanaan

Pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu adalah rencana perubahan status kepegawaian yang ditargetkan berlangsung bertahap tanpa tes, mulai awal 2027. Namun, janji perubahan status belum cukup memberi kepastian selama aturan pelaksanaannya belum tersedia. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, pada Jumat, 13 November 2026, menagih petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kepada pemerintah. Ia menyatakan Komisi X belum menerima draf yang diperlukan untuk mengawasi skema tersebut. Bagi guru, jeda antara pengumuman kebijakan dan terbitnya juknis pengangkatan PPPK bukan perkara administratif belaka: tanpa aturan rinci, mereka belum dapat memastikan persyaratan dan tahapan yang harus disiapkan. Pemerintah telah menyebut pengalihan mulai 1 Januari 2027, sehingga waktu untuk menjelaskan prosedur dan menyusun dokumen semakin penting.

Transisi Guru PPPK Paruh Waktu: Anggaran, Aturan, dan Tahapan

Rp23 triliun perlu diikuti prosedur yang jelas

DPR menyebut anggaran transisi sebesar Rp23 triliun telah disepakati khusus untuk peralihan guru honorer ke status penuh waktu. Besarnya alokasi menjadi sinyal dukungan fiskal, tetapi belum menjawab bagaimana dana akan diterapkan ataupun bagaimana setiap guru akan diproses. Lalu meminta agar birokrasi tidak memperpanjang jalan menuju kepastian. “Anggarannya sudah kami sepakati, Rp23 triliun untuk masa transisi ini khusus bagi guru,” ujarnya. Dorongan itu tepat: kesiapan anggaran akan kehilangan makna bagi tenaga pendidik jika petunjuk teknis, persyaratan, dan alur administrasi tak segera diumumkan. Publikasi aturan juga perlu memberi ruang bagi guru di daerah untuk menyiapkan berkas dengan tertib, bukan menghadapi proses yang mendadak. Sampai pemerintah menjelaskan mekanisme penggunaan anggaran dan pelaksanaannya, angka Rp23 triliun sebaiknya dipandang sebagai komitmen yang masih menunggu rincian operasional.

158 pemda mulai membahas tata kelola menuju 2027

Kemendikdasmen mengundang 158 pemerintah daerah dari 14 provinsi untuk membahas pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu daerah menuju 2027. Rapat koordinasi dijadwalkan berlangsung pada 17–19 November 2026 di Makassar, dengan peserta dari unsur dinas pendidikan dan badan kepegawaian daerah. Pertemuan ini merupakan langkah persiapan tata kelola guru nasional, bukan bukti bahwa seluruh pengalihan telah selesai atau status setiap guru sudah dipastikan. Pelibatan daerah penting karena pemda selama ini memiliki peran dalam pengelolaan guru; peralihan tanpa koordinasi berisiko mengganggu administrasi maupun keberlanjutan layanan pendidikan. Namun, rapat koordinasi perlu disusul keputusan yang dapat dipahami guru dan pemerintah daerah: siapa yang memenuhi kriteria, kapan proses tiap tahap berjalan, serta bagaimana pengalihan pengelolaan diterapkan. Tanpa jawaban itu, skala undangan saja belum menjadi kepastian bagi para guru.

Komitmen harus berubah menjadi keputusan yang dapat diikuti

Arah kebijakan sudah diumumkan: pemerintah menargetkan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027, secara bertahap dan tanpa tes untuk skema guru yang dibahas Komisi X. Akan tetapi, hingga juklak dan juknis diterbitkan, guru belum memiliki pegangan lengkap tentang persyaratan, jadwal, maupun tahapan pengangkatan. Kemendikdasmen dan pemda sedang menyiapkan tata kelola, sementara DPR meminta kementerian terkait menyampaikan aturan untuk ditelaah. Ini belum alasan untuk menganggap transisi gagal, tetapi juga bukan dasar untuk menganggap kepastian telah tercapai. Pemerintah perlu menyelaraskan anggaran guru PPPK dengan aturan yang transparan dan proses administrasi yang sederhana. Kesimpulannya, ukuran keberhasilan bukan hanya dana yang disepakati atau rapat yang digelar, melainkan terbitnya aturan yang memberi guru status dan langkah konkret untuk menempuh pengangkatan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!