Anggaran besar, persoalan yang tak bisa ditunda
Penanganan banjir perkotaan adalah upaya mengelola aliran air melalui pembenahan sungai, drainase, dan infrastruktur pengendali agar hujan deras tidak terus menggenangi permukiman serta jalan. Di Bandung, kebutuhan itu kini diperkirakan menelan Rp1,2 triliun, sehingga rencana belanja harus dinilai dari kemampuannya mengurangi genangan berulang, bukan sekadar besarnya angka. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa pompa saja tidak cukup untuk mengatasi banjir saat ditemui di Pendopo pada Rabu (18/11). Anggaran banjir Bandung yang diproyeksikan Pemkot akan digunakan untuk membangun dan membenahi infrastruktur pengairan. Besarnya kebutuhan mencerminkan masalah jaringan yang telah lama menumpuk. Karena itu, keputusan penting bukan hanya mencari dana, tetapi memastikan proyek mengatasi hambatan aliran dari hulu hingga kawasan yang kerap terdampak.
Alasan mendesaknya jelas: sejumlah sungai dan saluran drainase menyempit, sehingga kapasitasnya tidak memadai ketika debit air meningkat. Hujan ekstrem belakangan juga kerap turun dalam waktu singkat dengan intensitas tinggi; Bandung Selatan kembali mengalami genangan. Dalam kondisi seperti itu, mengandalkan pompa berarti menangani akibat tanpa memperbaiki jalur air yang menjadi penyebabnya. Anggaran sebesar ini layak diarahkan pada solusi yang saling terhubung, bukan proyek terpisah yang hanya memindahkan titik limpasan.
Sodetan dan saluran baru menyasar titik rawan
Salah satu rencana utama adalah sodetan Bandung berukuran besar dari Sungai Citarip ke arah selatan hingga kawasan Jalan Soekarno-Hatta, sebagai bagian dari pembenahan pengairan Bandung Selatan. Farhan menyebut rencana itu telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan persetujuan gubernur untuk pengerjaan bersama. Ia berharap proyek dapat diselesaikan sebelum Januari. Target waktu tersebut menunjukkan urgensi, tetapi juga membuat keterbukaan soal tahapan pengerjaan penting: warga perlu tahu kapan saluran berfungsi, bukan hanya kapan proyek direncanakan selesai.
Rencana sodetan perlu dilengkapi saluran air baru sebelum aliran melewati kawasan Kopo-Sayati. Sejumlah drainase besar di Jalan Soekarno-Hatta disebut tertutup atau menyempit akibat pembangunan jalan layang; kondisi serupa terjadi di bawah jalan tol kawasan Kopo. Pemerintah berencana membangun saluran baru agar air tidak kembali meluap ke permukiman dan jalan raya. Tiga lokasi genangan besar yang menjadi perhatian ialah kawasan Citarip, depan RSUD Bandung Kiwari, serta Kopo di bawah jalan tol, termasuk sekitar Miko Mall dan Cibaduyut. Penentuan prioritas di lokasi-lokasi ini masuk akal, sebab dampak banjir terasa langsung pada perjalanan warga dan lingkungan tempat tinggal.
Ukur keberhasilan dari berkurangnya genangan
Rencana tersebut merupakan bentuk rekayasa hidrologi: mengubah dan memperbaiki jalur aliran agar air memiliki kapasitas serta rute yang memadai. Sodetan, saluran baru, dan pembenahan titik sempit hanya akan efektif bila dirancang sebagai satu sistem. Jika aliran dari Citarip dialihkan tetapi saluran berikutnya tetap tersumbat atau kapasitasnya kurang, risiko genangan tidak hilang; ia hanya berpindah ke tempat lain. Itulah sebabnya penanganan banjir tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, melainkan harus memperhatikan kondisi jaringan dan wilayah rawan secara menyeluruh.
Kebutuhan Rp1,2 triliun menandai skala persoalan, bukan jaminan bahwa banjir akan selesai. Pemkot perlu membuktikan bahwa pengerjaan sodetan dan saluran baru sesuai dengan kebutuhan lapangan, terutama di lokasi yang telah berulang kali tergenang. Bagi warga, ukuran keberhasilan yang paling nyata adalah air tidak lagi meluap ke jalan dan permukiman saat hujan deras. Rencana proyek memberi arah yang lebih masuk akal daripada mengandalkan pompa semata, tetapi hasil akhirnya bergantung pada pelaksanaan yang terkoordinasi dan manfaat yang benar-benar dirasakan.






